' Penegak Hukum Mandul, Tambang Liar Merajalela - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Penegak Hukum Mandul, Tambang Liar Merajalela

Penegak Hukum Mandul, Tambang Liar Merajalela

Written By dodi on Friday, July 20, 2012 | 2:12 PM

KAB. BOGOR, (LJ) – Penegakkan hukum dan Peraturan Daerah (Perda) terhadap berbagai kasus penambangan liar di wilayah Kabupaten Bogor “mandul”. Pasalnya, baik aparat penegak  hukum dari kepolisian, kejaksaan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) tak mampu menindak tambang-tambang ilegal di wilayah yang dipimpin Bupati Rachmat Yasin tersebut. Entah kenapa ini terjadi, namun tak sedikit pihak yang menuding hal ini terjadi karena adanya oknum aparat keamanan, anggota DPRD dan pejabat Pemkab yang menjadi beking penambangan liar.

Demikian kesimpulan yang mencuat dalam Diskusi Publik bertajuk "Pertambangan Liar Marak, Siapa yang Bertanggungjawab?" yang diselenggarakan Komisi A DPRD Kabupaten Bogor di Gedung DPRD, Kamis (19/7). Mayoritas para peserta diskusi ini meminta dan mendorong kepada jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Satpol PP dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Polres Bogor, Kejaksaan Negeri Cibinong dan lembaga DPRD, segera membentuk tim terpadu untuk menindak aksi penambangan liar yang masih marak di wilayah Kabupaten Bogor tersebut.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Bogor, Dace Supriadi mengaku bahwa selama ini pihaknya telah melakukan upaya penindakan terhadap para penambang liar itu. Tetapi seringkali para penambang liar ini selalu bermain kucing-kucingan dengan petugas.”Biasanya kalau lokasi tambang yang biasanya digunakan kami tutup, maka mereka pindah ke lokasi yang lain. Selalu kucing-kucingan seperti itu,” jelas Dace.

Sementara itu, Ketua LSM Peduli Lingkungkan, Ir. Siswanto, lebih menyoroti soal lemahnya penegakan hukum, karena adanya dugaan  praktek “kongkalikong” yang dilakukan antara oknum pejabat terkait dan para oknum pengusaha hitam. Karena menurut logika, mana mungkin para pengusaha penambangan liar ini berani beroperasi, jika tidak dibackingi oleh oknum pejabat?

“Jadi jangan heran jika, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat menjadi mandul, karena adanya dugaan KKN dan suap. Untuk itu, kami meminta khususnya jajaran Sat Pol PP sebagai penegak Perda bersama aparat penegak hukum lainnya secara bersama-sama untuk menindak tegas kepada oknum pengusaha yang melanggar Perda dan hukum tersebut,” ujar Alumni IPB Bogor tersebut.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bogor Ade Munawaroh mengungkapkan, pihaknya masih menemukan banyaknya aksi penambangan tanpa izin yang masih nekad beroperasi. Dia mencontohkan ketika beberapa waktu yang lalu pihaknya melakukan kunjungan lapangan ke kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Komisi A mendapati banyak kegiatan pengerukan tanah merah yang setelah diselidiki tidak memiliki izin dari dinas terkait.

“Bahkan ketika kami melakukan kunjungan itu, sempat dihadang oleh sejumlah warga yang mengaku mendukung beroperasinya tambang itu. Beberapa diantaranya mengacungkan senjata tajam. Tentu ini sangat memprihatinkan, padahal sebagaimana kita ketahui kawasan kecamatan Gunung Sindur bukan merupakan kawasan tambang,” kata Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor tersebut.

Lebih lanjut, Ade menyesalkan tindakan aparat yang terkesan lamban dalam menindaklanjuti temuan komisi A itu, bahkan telah melaporkannya ke pihak kepolisian dalam hal ini Polres Bogor, namun dia mengaku tidak ada tindakan dari pihak kepolisian.”Karena itu melalui forum diskusi ini kami mendesak agar ada sikap yang tegas dari aparat   untuk benar-benar serius melakukan penegakan hukum. Penambangan liar bukan saja merugikan pemerintah karena mereka tidak membayar pajak, juga menyusahkan masyarakat karena rusaknya lingkungan disekitar lokasi tambang,” ungkap Ade.

Sedangkan Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Emron Ermawan mengatakan bahwa selama ini pihaknya tela melakukan penindakan terhadap sejumlah penambang tanpa izin yang beroperasi diwilayah Kabupaten Bogor, dan beberapa kasus diantaranya berkasnya sudah lengkap dan telah dilimpahkan ke kejaksaan negeri setempat. “Sudah ada beberapa kasus yang kami tangani dan kami proses. Bahkan beberapa diantaranya sudah kami limpahkan ke kejaksaan negeri,” ujar AKP Emron.

Hal senada juga dikatakan Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong, Kabupaten Bogor, Bayu Adinugroho berpendapat perlunya dibentuk tim khusus untuk menangani dan menindak maraknya aksi penambangan liar tersebut. Menurutnya, Tim tersebut terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Sat Pol PP serta SKPD terkait yang ada di Kabupaten Bogor. PHD

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger