' Pendanaan Proyek Hambalang Melanggar Prosedur - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Pendanaan Proyek Hambalang Melanggar Prosedur

Pendanaan Proyek Hambalang Melanggar Prosedur

Written By dodi on Wednesday, July 4, 2012 | 8:00 AM

>>Menteri Keuangan Ditengarai Tabrak Aturan

BOGOR  - Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Citeureup-Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terindikasi mengandung banyak pelanggaran prosedur, terutama pada prosedur pendanaan tahun jamak  (multiyears). Sehingga, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu ragu lagi untuk menelusuri dugaan pelanggaran hukum dalam persetujuan anggaran proyek Hambalang sebagai anggaran tahun jamak.

"Indikasinya sangat kuat. Anggaran multiyears proyek Hambalang itu melanggar prosedur," kata Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus ekonom pada Sustainable Development Indonesia (SDI) Drajad Wibowo kepada wartawan di Bogor, Selasa (3/7). Dijelaskannya, proyek Hambalang awalnya proyek APBN dengan kontrak pengadaan barang/jasa tahun tunggal (single year).

Pembiayaan disediakan melalui APBN 2010 sebesar Rp 125 miliar, ungkap Drajad, kemudian dicairkan apabila status pengadaan tanah tuntas. Pada 20 Januari 2010 status tanah proyek Hambalang tuntas dengan terbitnya sertifikat hak pakai atas nama Kemenpora terhadap tanah seluas 31,24 hektar. "Selanjutnya, proyek Hambalang memperoleh berbagai keistimewaan termasuk perubahan anggaran menjadi sistem multiyears," ujarnya.

Drajad menegaskan, sesuai Keppres No 80/2003 pasal 30 ayat 8, kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari satu tahun anggaran. Yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN. Untuk mengatur prosedur persetujuan tersebut, jelasnya, Menteri Keuangan, pada 2 Maret 2010, menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sementara itu, dalam konteks APBN 2010, Menteri Keuangan, pada 23 Maret 2010 menerbitkan PMK No 69/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2010, yang kemudian diubah melalui PMK No 180/PMK.02/2010 tanggal 7 Oktober 2010. "Apabila peraturan-peraturan di atas ditegakkan, seharusnya KTJ proyek Hambalang tidak mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Karena jelas, melanggar prosedur yang ada," tandas Drajad.

Dia pun menambahkan, dari kebutuhan anggaran konstruksi fisik Hambalang sebesar Rp 1,175 triliun, hanya Rp 275 miliar yang mendapat pengesahan, Rp 125 miliar dari APBN 2010 dan tambahan Rp 150 miliar melalui APBN-P 2010. Dikatakannya lagi, beberapa pelanggaran prosedur yang terjadi. Antara lain, permohonan persetujuan kontrak tahun jamak (KTJ) untuk proyek Hambalang hanya ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam.

Padahal, PMK No 56/2010 pasal 5 ayat 1 mengatur permohonan KTJ harus diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan bersamaan dengan penyampaian RKA-KL tahun anggaran bersangkutan. "Dengan demikian, surat pengajuan permohonan tidak boleh diproses persetujuannya oleh Kementerian Keuangan karena tidak diajukan sendiri oleh Menpora. Apalagi, Menpora hanya menjadi penerima tembusan dari surat tersebut," kata Dradjad.

Dradjad melanjutkan, fakta lain yang mengejutkan adalah, meskipun persetujuan dari Kemenkeu belum diperoleh, ternyata pemenang tender KTJ proyek Hambalang sudah diumumkan. Konsorsium Adhi Karya (70 persen) dan Wijaya Karya (30 persen) telah diumumkan sebagai pemenang proyek Hambalang pada 26 November 2010, dengan nilai kontrak Rp 1.077 triliun. "Pemenang tender kontrak tahun jamak (KTJ) Hambalang, sudah diumumkan saat proyek Hambalang masih bersifat kontrak tahun tunggal, belum sah sebagai KTJ, beberapa hari sebelum Menkeu memberikan disposisi 'selesaikan'," katanya.

"Sekitar 10 hari sebelum Dirjen Anggaran menyetujui revisi RKA-KL Kemenpora, termasuk di dalamnya perubahan kontrak proyek Hambalang dari tahun tunggal menjadi tahun jamak," papar Drajad Wibowo. Hal lainnya, terdapat berbagai potensi pelanggaran peraturan lainnya. Terutama, yang terkait hal teknis. Seperti syarat adanya pendapat teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan besaran output proyek. "Jadi sebenarnya KPK sudah mempunyai bahan yang cukup untuk meningkatkan kasus ini ke penyidikan," pungkas Dradjad.

Dalam kaitan itu,Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjajanto mengklaim pihaknya sudah merumuskan tindakan melawan hukum yang terjadi dalam proyek pembangunan Sekolah Olahraga Nasional (SON) Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. "Kami sudah berhasil merumuskan perbuatan melawan hukumnya. Dan kami sedang mendalami unsur-unsur lain perbuatannya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi," kata Bambang.

Namun demikian, KPK masih harus melakukan beberapa hal lagi dalam penyelidikan proyek Hambalang ini, di antaranya memperkuat tim yang menangani kasus Hambalang dengan mengikutsertakan penyidik dan jaksa untuk untuk memperjelas spektrum kasusnya dan mengintensifkan kajian. "Kita akan menggunakan strategi anak tangga seperti kasus korupsi Damkar," ujarnya. COK
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger