' Pemkot Bogor Naikin Tarif Parkir, Masyarakat Bogor Meradang - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Pemkot Bogor Naikin Tarif Parkir, Masyarakat Bogor Meradang

Pemkot Bogor Naikin Tarif Parkir, Masyarakat Bogor Meradang

Written By dodi on Tuesday, July 3, 2012 | 2:19 PM

BOGOR (LJ) - Kebijakan Pemerintah Kota Bogor yang menaikan tarif parkir kendaraan bermotor hingga tiga kali lipat,  mulai pada 2 Juli 2012, telah membuat masyarakat meradang. Karena, kebijakan kenaikan tarif tak menjamin mengurai kemacetan di kota hujan ini.
    Dari informasi yang dihimpun LINGKAR JABAR, pengaturan retribusi parkir di tepi jalan umum yang rawan kemacetan. Besaran perubahan tarif retribusi parkir di jalan yang rawan kemacetan jalan naik tiga kali lipat dari besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum. Sejumlah jalan rawan macet di Kota Bogor antara lain jalan Suryakencana dan Jalan Siliwangi. 
    Bagi masyarakat yang memarkirkan sepeda motornya di jalan rawan macet, akan dikenakan tarif sebesar Rp 3.000. Sebelumnya tarif parkir  yang  dipungut sebesar Rp 1.000. Sedangkan bagi kendaraan sedan, jip, mini bus, pick up, dan sejenisnya, akan dikenakan tariff parkir sebesar Rp 6.000.
    Sedangkan bagi truk gandengan atau trailer dan container tarif parkir yang semula Rp 12.500 naik menjadi Rp 37.500. Kendaraan jenis bus yang parkir di daerah rawan macet juga mengalami kenaikan tarif. Semula Rp 8.000 naik menjadi Rp 24.000. Sedangkan bagi angkutan box bertonase di atas satu ton tariff parkir yang semula Rp 5.500 naik menjadi Rp 16.500.  Sementara bagi mobil box yang bertonase di bawah satu ton dikenakan tariff parkir Rp 12.000. 
    Hal ini tertuang dalam Perda No. 4/2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Perda ini sebelumnya sudah disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor. Peraturan ini pun telah lolos pertimbangan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
    “Bahwa terhadap pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum,” kata Diani Budiarto, Walikota Bogor kepada LINGKAR JABAR, Senin (2/7).
    Perda retribusi yang dibuat oleh pemerintah lanjut Diani, merupakan imbas ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU ini membawa perubahan, termasuk didalamnya perluasan 4 (empat) jenis objek Retribusi baru yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.
    Sementara itu, Agus Mudrajat (33) warga Bogor Selatan menyatakan, kenaikan tarif parkir kendaraan bermotor sampai tiga kali lipat sangat tidak wajar. Pasalnya, banyak tempat parkir yang belum tertata rapih oleh para penggelola usaha dan keamanannya masih belum dilakukan dengan layak. "Jika benar-benar dinaikan tarip parkir oleh Pemkot Bogor, kami sebagai warga sangat keberatan dalam kenaikan itu. Namun, kami sebagai warga bogor, meminta agar tidak menaikan harga parkir tersebut," keluh dia.
    Ditempat terpisah, Kukuh Pulian Dini (22) warga Tanah Sareal, mengungkapkan, jika mau dinaikkan seharusnya dari Rp1.000 menjadi Rp1.500, jangan langsung menjadi Rp3.000. Kenaikan tarif parkir ini, sangat tinggi dan akan menjadi permasalahan buat para usaha kecil menengah (UKM).
    "Pemkot Bogor seharusnya melek mata, kalau bisa menerawang lebih jauh tentang kenaikan tarif itu. Masih banyak warga yang penghasilannya pas-pasan. Dan saya minta agar kenaikan itu ditunda dulu," pintanya.
    Jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut Pemerintah Kota Bogor terdiri dari 12 (dua belas) yaitu  Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyedotan Kakus, Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. ALI
 
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger