' Pemkot Bekasi Dukung Revisi Perda Pendidikan - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Pemkot Bekasi Dukung Revisi Perda Pendidikan

Pemkot Bekasi Dukung Revisi Perda Pendidikan

Written By dodi on Friday, July 20, 2012 | 4:33 PM

KOTA BEKASI (LJ) - Pemerintah Kota Bekasi Jawa Barat, mendukung usulan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2007 yang mengatur tentang dunia pendidikan di Kota Bekasi.

“Perda itu dilahirkan melalui hak inisiatif anggota DPRD Kota Bekasi. Perda tersebut memang sudah seharusnya dilakukan perbaikan, karena sudah tidak sesuai perkembangan zaman,” ungkap Kepala Bagian Hukum Pemkot Bekasi, Sudiana, saat melakukan dialog dengan perwakilan Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bekasi, yang melakukan demo di depan kantor Wali Kota Bekasi, Kamis (19/7).

Revisi perda lanjut Sudiana, diantaranya perlu dilakukan untuk mengatur mengenai kuota bina lingkungan di sekolah negeri, yang kerap menimbulkan permasalahan. “Radius bina lingkungan itu jaraknya berapa, tidak diatur dalam perda. Ini yang rancu, sehingga pada saat penerimaan siswa baru selalu terjadi ketimpangan antara siswa dari bina lingkungan dengan siswa yang mendaftar secara online,” terangnya.

Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji mengatakan, pada prinsipnya Pemkot Bekasi tidak keberatan apabila perda di revisi. “Karena kita bukan pembuat kebijakan, tapi pelaksana. Kalau memang ada kritik dari perwakilan masyarakat, dirinya siap menyampaikan hal itu ke Sekertariat Dewan (Setwan),” katanya.

Supaya perda bisa secepatnya di revisi, Rayendra meminta Setwan untuk mengagendakan audiensi antara Komisi D DPRD Kota Bekasi, Dinas Pendidikan dan Perwakilan Pemuda Demokrat Indonesia. “Intinya saya juga mendukung, karena kasihan kepala sekolah negeri selalu mengeluh tiap tahun ajaran baru. Tapi yang berwenang untuk merevisi adalah DPRD,” imbuhnya.

Sebelumnya, puluhan massa dari Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bekasi melakukan aksi unjukrasa damai di depan kantor Wali Kota Bekasi. Mereka menuntut agar perda tentang pendidikan, segara di revisi. Karena kerap digunakan oleh oknum pejabat untuk mencari keuntungan.

“Saya punya bukti surat yang ditanda-tangani Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Surat bermaterai yang isinya, dia di tekan sejumlah anggota dewan untuk bisa meluluskan siswa titipan, melalui kuota bina lingkungan,” kata Koordinator aksi, Agung Sulistyo Adhi.

Revisi perda nomor 5 tahun 2007, diantaranya dilakukan karena perda tersebut tidak detail mengatur tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB). “Ada juga petunjuk pelaksanaan (juklak) turunan dari perda, yang mengatur PPDB. Tapi sanksinya tidak ada, hanya sanksi moral,” ungkapnya.

“Perlu juga diatur mengenai rate biaya sekolah di swasta, ada batas atas, ada batas bawah. Karena, selama ini orang tua murid selalu beranggapan sekolah swasta mahal. Makanya mereka bersedia mengeluarkan uang besar, agar anaknya bisa sekolah di negeri.”

Sebelum melakukan aksi di kantor Wali Kota, massa dari Pemuda Demokrat juga melakukan aksi serupa di DPRD Kota Bekasi. Sayangnya di gedung wakil rakyat, mereka tidak menemui satu orangpun anggota dewan, karena yang bersangkutan tengah kunjungan luar kota. RIK
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger