' Pemkab Bandung Gelontorkan Dana Percepatan Pembangunan Desa - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Pemkab Bandung Gelontorkan Dana Percepatan Pembangunan Desa

Pemkab Bandung Gelontorkan Dana Percepatan Pembangunan Desa

Written By dodi on Thursday, July 5, 2012 | 8:00 AM

KAB.BANDUNG (LJ) - Dalam upaya untuk mewujudkan percepatan pemantapan pembangunan perdesaan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) telah menyalurkan sebagian Anggaran Dana Pembangunan Desa (ADPD) dari total dana yang dianggarkan pada APBD Kab.Bandung sebesar Rp 61,5 miliar.

“ADPD Kabupaten Bandung pada tahun 2012 mulai berjalan lancar. Sebelumnya pencairan ADPD selalu terhambat dengan belum masuknya proposal pencairan dari desa-desa kepada BPMPD Kabupaten  Bandung. Untuk pencairan tahap pertama dari Januari-Maret 2012 sudah sebagian besar cair, sedangkan periode April-Juni juga sudah mulai dicairkan," papar Kepala BPMPD Kab.Bandung, H. Dadan Rochandi, di Soreang, Kabupaten Bandung, baru baru ini.

Menurutnya, Alokasi ADPD terbesar pada tahun ini adalah Desa Laksana Kec. Ibun yang mendapatkan ADPD sampai Rp 360 juta karena mendapatkan hak dari bagi hasil Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang. Sedangkan ADPD paling kecil berkisar Rp 195 juta. Pada tahun ini jumlah ADPD Kab. Bandung naik sampai 100 persen dibandingkan dengan tahun lalu.

“ADPD tahun 2012 mengalami kenaikan hampir 100 % persen dibanding dengan tahun 2011, yakni dari Rp.31,5 miliar menjadi Rp 61,05 miliar. Hal ini untuk mempercepat pembangunan desa-desa di Kabupan Bandung berdampak terhadap percepatan pemantapan pembangunan perdesaan di Kabupaten Bandung, “ katanya.

Sementara itu, Kabid Pemerintahan Desa BPMPD Kabupaten Bandung Muhamad Usman, S.Sos, M.Si, mengatakan, “ Berdasarkan data realisasi ADPD sebelumnya aspek waktu realisasi pencairan ADPD pada tahun 2006-2010, baru di mulai pada bulan Agustus atau September. Sedangkan pada tahun ini anggaran bisa dicairkan pada Maret,” ujarnya.

Menurutnya, dengan terjadinya percepatan anggaran masuk ke desa, pelaksanaan pembangunan di desa dapat selesai tepat waktu. Apabila sistem pertanggungjawaban pemerintah desa baik dan tepat waktu maka akan berpengaruh terhadap kemajuan desa.

“Pemerintah mengalokasikan dana tersebut, untuk mempercepat pembangunan desa, khususnya dalam memberikan pelayanan dan membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat desa. Pemerintah berkeinginan agar ADPDdapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, karena pada dasarnya ADPD ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat desa," katanya.

Program ADPD, lanjut M Usman, untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan. Serta meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki. Selain itu juga diharapkan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa/kelurahan, serta mendorong peningkatan swadaya gotong-royong di masyarakat. FEN

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger