' Pemimpin Harus Mencegah Indonesia Jadi Negara Gagal - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Pemimpin Harus Mencegah Indonesia Jadi Negara Gagal

Pemimpin Harus Mencegah Indonesia Jadi Negara Gagal

Written By dodi on Thursday, July 5, 2012 | 8:00 AM

Sebuah lembaga riset nirlaba di Amerika Serikat yang dipublikasikan di Washington DC, belum lama ini, menempatkan Indonesia di peringkat ke-63 dari 178 negara. Dalam posisi tersebut, Indonesia dimasukkan ke dalam kategori negara-negara yang dalam bahaya menuju negara gagal (Failed State). Pertanyaannya, apa sih penyebabnya? Secara sederhana, sebuah negara dianggap gagal jika ia tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan baik.

Ditilik lewat konsep negara kesejahteraan, terdapat paling tidak tiga kebutuhan utama rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Pertama, negara wajib menjamin setiap individu dan keluarganya untuk memperoleh pendapatan minimum agar mampu memenuhi kebutuhan hidup paling mendasar. Kedua, negara wajib memberi perlindungan sosial jika individu dan keluarganya berada dalam situasi rawan sehingga mereka dapat menghadapi keterpurukan sosial seperti sakit, usia lanjut, tuna karya serta kemiskinan.

Ketiga, negara harus menjamin setiap individu, tanpa membedakan status dan kelas sosialnya, agar memeroleh akses pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi (bagi anak balita), sanitasi dan air bersih. Tiga kebutuhan utama inilah yang harus selalu terus-menerus diperjuangkan tanpa henti oleh para pengelola negara. Para pengelola negara itu sendiri adalah abdi, pelayan, yang setiap langkah dan perbuatannya harus diarahkan untuk merealisasikan ketiga kewajiban utama negara tersebut. Rakyat adalah tuan yang harus mereka layani sebaik-baiknya.

Dalam pandangan para ahli, negara gagal memiliki sejumlah indikator, yakni keamanan rakyat tidak bisa dijaga, kerawanan terhadap tekanan luar negeri, ketidakberdayaan pemerintah pusat dalam menghadapi masalah dalam negeri, konflik etnis dan agama, merajalelanya praktik korupsi serta legitimasi negara terus melorot. Dia menegaskan bahwa penguasa di negara gagal sering menjadi pemangsa (predator) bagi rakyatnya sendiri sementara birokrasi negara sama sekali tidak memiliki tanggung jawab profesional.

Lantas, siapa yang harus bertanggungjawab jika sebuah negara menjelma menjadi negara gagal? Sebagian analis menilai, gagal atau tidak gagalnya sebuah negara, sebagai organisasi sangat ditentukan oleh faktor kepemimpinan (leadership). Dalam banyak teori kepemimpinan, sukses atau gagalnya sebuah organisasi bergantung kepada diri sang pemimpin.
Sedikitnya ada empat faktor yang bisa menjadi sumber pemicu kegagalan seorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinannya. Pertama, hilangnya fokus. Tidak jarang, karena asyik dan terlena dengan jabatan yang telah digenggamnya, seorang pemimpin lantas menjadi kehilangan fokus.

Misalnya, fokus awal pemerintahannya adalah bagaimana menyejahterakan rakyatnya. Akan tetapi, karena terlena dengan jabatan yang telah digenggamnya, ia akhirnya mengalihkan fokus menjadi bagaimana mempertahankan kepentingannya sendiri dan kroni-kroninya. Di saat seorang pemimpin telah kehilangan fokus seperti ini, ia tidak akan mampu lagi berpikir besar dan jauh. Ia hanya akan berpikir kecil dan pendek, memikirkan hal-hal sempit, memikirkan kepentingan dirinya dan golongannya.

Kedua, lunturnya kepercayaan. Salah satu modal berharga seorang pemimpin adalah kepercayaan (Trust). Dengan hilangnya fokus dalam memimpin, timbullah keragu-raguan di kalangan para pengikut sang pemimpin. Jika keragu-raguan itu semakin besar, maka muncullah ketidakpercayaan (distrust). Ketidakpercayaan ini akan membentuk tekanan oposisi kepada sang pemimpin. Orang-orang yang dahulu mungkin mendukung satu demi satu mulai berbalik menjadi penentang.

Ketiga, bertambahnya risiko. Secara naluriah, pemimpin yang sedang menggenggam jabatannya kerap dihantui kegagalan ketimbang hasrat untuk mengulang sukses. Kesuksesan yang telah digenggam biasanya melahirkan bentuk tekanan psikologis kepada pemimpin. "Akankah saya bisa mempertahankan kinerja saya, apa yang akan saya lakukan untuk mengulang sukses?" Kenyataannya, semakin lama seorang pemimpin menduduki kursi kepemimpinannya, semakin tinggi ia menanggung risiko untuk menghadapi kegagalan di tengah jalan. Karena itulah, masa jabatan pemimpin itu sebaiknya dibatasi.

Keempat, mengabaikan integritas. Kredibilitas seorang pemimpin merupakan hasil gabungan dua aspek, kompetensi dan karakter yang dimilikinya. Ketidaksesuaian antara kompetensi dan karakter akan mencuatkan masalah integritas diri pemimpin. Padahal, prinsip paling tinggi yang harus dipegang oleh seorang pemimpin adalah integritas. Dapat disimpulkan, integritas pada intinya terkait dengan sikap konsisten, artinya perbuatan harus sesuai dengan perkataan. Dan, integritas terkait dengan ketegasan dalam mempertahankan nilai-nilai kebenaran.

Tatkala integritas sudah tidak dihiraukan oleh seorang pemimpin, tatkala etika mulai berani dikompromikan dan tatkala tujuan menjadi lebih penting daripada cara-cara memperolehnya, maka ini adalah pintu pembuka bagi kegagalan seorang pemimpin. Itu, sekaligus pula dalam kehidupan bernegara, menjadi pembuka jalan bagi lahirnya sebuah negara gagal. Semoga Indonesia tidak akan menjadi negara gagal. Ini menjadi tugas bagi para pemimpin nasional untuk menyikapi dengan serius dan menjalankan pemerintahan dengan baik dan penuh tanggungjawab.
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger