' Pemerintah Didesak Terbitkan PP Terkait Dana Penelitian - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Pemerintah Didesak Terbitkan PP Terkait Dana Penelitian

Pemerintah Didesak Terbitkan PP Terkait Dana Penelitian

Written By dodi on Monday, July 23, 2012 | 8:00 AM

BOGOR - Pemerintah diminta dapat bersikap tegas untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait bantuan dana penelitian yang diberikan kepada perguruan tinggi swasta. Para pengelolan Perguruan Tinggi Swasta menilai bantuan dana penelitian tersebut merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang disahkan 13 Juli 2012.

"Harus ada PP yang menyebutkan secara jelas mengenai jumlah dana penelitian yang diberikan. Jangan hanya seikhlasnya," ucap Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Edy Suandi Hamid dalam keterangan persnya, akhir pekan kemarin.
Menurut Edy, hingga saat ini gedung maupun fasilitas belajar mengajar PTS, terutama sekolah tinggi sebagian besar berasal dari bantuan masyarakat. "Bahkan ada dari tanah wakaf untuk menyumbang pendirian PTS," katanya.

Dari data yang diperoleh, saat ini tercatat ada 3.016 PTS di Indonesia dan 5 persen di antaranya atau sekitar 150 PTS masih menempati rumah toko (ruko). Gedung-gedung PTS yang berbentuk ruko atau bahkan rumah juga banyak ditemukan bukan hanya di Jawa melainkan di luar Jawa, seperti di kota Palu.

Edy yang juga Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) itu mengatakan, masih banyak mahasiswa PTS yang harus bergantian menggunakan ruangan untuk belajar. "Mereka harus bergantian ruangan, sehingga diberlakukan kelas yang berbeda waktunya, yaitu kelas siang dan malam," katanya.

Dia pun mengimbau masyarakat dan pemerintah untuk menghargai para pengajar yang telah berjuang dalam menciptakan proses belajar meski gedung dan fasilitasnya kurang memadai. "Yang paling penting itu proses belajarnya sebagai langkah untuk meraih masa depan," ujarnya.

Menurutnya lagi, tidak mudah bagi PTS memiliki gedung yang layak untuk menampung banyak mahasiswa karena membutuhkan modal yang tidak sedikit. "Oleh karenanya perlu ada pengawasan dari pemerintah, jangan sampai diabaikan apalagi dicabut izinnya," pungkas Edy. CPS
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger