' Pejabat Negara (Harusnya) Bangga Tidak Korupsi - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Pejabat Negara (Harusnya) Bangga Tidak Korupsi

Pejabat Negara (Harusnya) Bangga Tidak Korupsi

Written By dodi on Monday, July 9, 2012 | 8:00 AM

Kasus demi kasus korupsi akhirnya terus terbongkar. Mulai dari skandal korupsi yang merugikan negara dalam jumlah triliunan, miliaran hingga ber-kisar jutaan rupiah saja. Yang sangat memprihatinkan, para pelakunya mayoritas adalah yang justru menduduki jabatan alias pejabat negara, di lembaga eksekutif (pemerintahan), yudikatif (lembaga penegak hukum) maupun legislatif (lembaga wakil rakyat atau DPR).

Para koruptor yang tidak lain para pejabat negara tersebut, juga dulu kebanyakan dipilih langsung oleh rakyat. Melalui berbagai pesta demokrasi seperti pemiihan umum (pemilu) dan pemilu kepala daerah (pemilukada) yang menelan biaya cukup besar. Mereka adalah kader-kader yang dinilai terbaik partai-partai politik. Hanya ada satu, dua saja yang bukan berasal dari unsur partai politik.

Dan disini ada dua hal yang dapat menjadi hikmah. Yakni, pertama rakyat turut berkontribusi dalam melahirkan para koruptor. Mereka yang memilih langsung melalui pemilu dan pemilukada. Kedua, para pejabat negara adalah para pelaku yang punya kans terbesar menjadi koruptor. Sebab merekalah yang membuat peraturan dan mengelola keuangan negara. Tidak mungkin petani gurem yang miskin dan tinggal di pegunungan menjadi koruptor di berbagai birokrasi negeri ini.

Maka, yang perlu ditekankan saat ini adalah melakukan gerakan nasional antikorupsi. Mengajak para pejabat negara berlomba-lomba menjadi pejabat antikorupsi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus mengeluarkan fatwa haram menjadi koruptor. Lembaga pendidikan harus memasukkan kurikulum antikorupsi dalam mata pelajaran di sekolah. Termasuk perguruan tinggi, mestilah mengekstraksikan kurikulum berbasis antikorupsi dalam perkuliahan. Kalau perlu para pejabat negara wajib dikontrol selama 24 jam penuh. Setiap pergerakan dan tindakannya disadap demi kepentingan negara. Tentunya untuk bisa melakukan hal itu, memerlukan payung hukum berupa perundang-undangan.

Menstimulusi para pejabat negara memiliki mental antikorupsi dapat ditempuh melalui berbagai metode, disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Setiap bupati, walikota dan gubernur dipaksa secara sistematik menjadi koordinator gerakan nasional antikorupsi tersebut. Sehingga sangat lucu, kalau sampai ada bupati, walikota maupun gubernur yang tersangkut kasus korupsi. Diyakini cara seperti ini sangat efektif membentuk kesadaran kolektif dalam memberantas virus korupsi beserta derivasinya.

Siapa saja yang relevan dilibatkan dalam gerakan nasional ini? Semua elemen masyarakat, harus terlibat di dalamnya. Namun yang terpokok, para pelaku lembaga penegak hukum mestinya memprakarsai dalam gerakan nasional tersebut. Indonesia punya potensi kejujuran dan kearifan lokal yang bisa disinggungkan dengan upaya pemberantasan korupsi.

Dari 33 propinsi dan ratusan kabupaten/kotamadya di Indonesia pastilah memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang dapat dijadikan ikon dalam upaya pemberantasan korupsi. Target utamanya, menghilangkan praktik korupsi di seluruh Tanah Air. Terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, terbebas dari berbagai skandal korupsi akan membawa dampak kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat.

Beranikah para pejabat negara berlomba-lomba menjadi pemberantas korupsi dan penegak hukum? Dengan mengamankan dan menyelamatkan uang negara, berbagai program pembangunan dapat diselamatkan, masyarakat miskin dan lemah dapat diberdayakan. Hingga angka kemiskinan dan pengangguran serta kebodohan dapat diminimalisir. Bangsa ini membutuhkan para pemimpin yang memiliki mental antikorupsi. Kita pernah merasa bangga terhadap pemerintahan Orde Lama-nya Soekarno. Tetapi, kita juga pernah dikecewakan oleh pemerintahan Soekarno.

Bak dejavu sejarah, bangsa ini pernah pula mengagung-agungkan pemerintahan Orde Baru, tetapi kita juga pernah dikecewakannya. Idem juga dengan peristiwa di atas, kita tidak ingin dikecewakan oleh pemerintahan Orde Reformasi tetapi kekecewaan itu mulai dirasakan karena korupsi malah semakin menggurita.

Dalam konteks kesadaran sejarah, kita tidak memandang lagi Anda berasal dari partai politik mana, dan apa agama Anda. Itu tidak lagi dipertanyakan dalam kesadaran sejarah di masa mendatang. Yang lebih pokok adalah bagaimana kejujuran Anda. Bagaimana sepak terjang dan perilaku Anda dalam kehidupan sehari-hari bergaul dengan keluarga, tetangga dan masyarakat.

Indonesia membutuhkan ajaran agama terbarukan yang mengajarkan kepada setiap orang kejujuran. Bukan ketidakjujuran yang akhirnya melahirkan kesengsaraan. Yang dibutuhkan Indonesia adalah partai politik yang mengajarkan akan tata nilai kejujuran, bukan cara berpolitik yang koruptif dan membodohi rakyat. Begitupun, yang dibutuhkan bangsa ini adalah pemimpin yang jujur dan patuh hukum. Bukan malah sebaliknya, seolah-olah patuh hukum, tetapi di belakang layar berpraktik korupsi atau kejahatan intelektual model lainnya dengan memporakporandakan hukum.

Maka dari itu, saatnya harus diberikan penghargaan bagi pejabat negara yang tidak melakuan korupsi. Jangan lagi senang melihat pejabat negara memakai mobil mewah tetapi semuanya diperoleh melalui korupsi. Banggalah dengan pejabat negara yang sederhana dan tidak korupsi....semoga para pejabat negara kita mampu membuat rakyat bangga!!
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger