' Menteri Keuangan Mengaku Tidak Langgar Prosedur - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Menteri Keuangan Mengaku Tidak Langgar Prosedur

Menteri Keuangan Mengaku Tidak Langgar Prosedur

Written By dodi on Friday, July 6, 2012 | 4:08 PM

KAB.BOGOR - Tudingan adanya pelanggaran prosedur dalam pendanaan proyek Hambalang-Kabupaten Bogor--seperti yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo, dibantah oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo. Mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu, memastikan proyek pembangunan dengan sistem multiyears kontrak (tahun jamak) seperti di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, harus melalui persetujuan pemerintah dan DPR. Bila tak ada kesepakatan, anggaran itu tak akan disetujui.

"Ada banyak sekali proyek mulityears. Jadi kementerian lain, khususnya kementerian yang bangun dan memerlukan waktu yang lebih dari satu tahun, pasti mengajukan multiyears kontrak. Tapi tidak langsung tersedia dan belum tentu disetujui anggarannya. Itu harus disetujui pemerintah dan DPR," ujar Agus dalam siaran persnya, Kamis (5/7). Agus mengatakan, Kementerian Keuangan mengurusi sekitar 22 ribu unit satuan kerja. Di setiap satuan kerja itu, ada proyek seperti Hambalang (multiyears kontrak).

Oleh karenanya, untuk mengetahui apakah proyek Hambalang sudah sesuai prosedur atau belum, maka harus dilakukan audit investigasi. "Kalau ditanya apakah (proyek Hambalang) sudah sesuai atau tidak, harus ada audit investigasi. Kalau kami di Kementerian Keuangan, proses yang dilakukan sudah betul dan memang ada janji dari kementerian lembaga bahwa memang multiyears kontrak dibutuhkan," jelasnya.

Agus juga menegaskan, proyek Hambalang tersebut diyakini ada permintaan dari kementerian lembaga untuk dilakukan multiyears kontrak. "Kita lihat nanti dokumennya, nanti juga kelihatan. Kmi yakin kalau ada permintaan dari kementerian lembaga, dan itu diminta tahun 2009, dan proyek itu sampai 2010-2011 terus berjalan. Itu pasti ada multiyears kontrak. Dan multiyears kontrak itu pasti dibicarakan," jelasnya.

"Misalkan proyek Hambalang Rp 135 miliar, terus naik Rp 175 miliar, terus ditambahkan lagi Rp 500 miliar, dan itu pasti ada pembahasannya, karena kalau tidak Dirjen Anggaran akan tahan. Karena kalau tidak ada persetujuan DPR, pasti masih dibintangi seperti kasus gedung KPK, dan belum keluar," sambung bankir kesayangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Sementara itu, Anggota DPR Zulfadhli mengatakan, Komisi X DPR RI awal pekan depan akan memanggil Kementerian Pekerja Umum, khususnya Dirjen Cipta Karya, terkait bagaimana proses perencanaan awal gedung proyek Hambalang terutama menyangkut dokumen yang dianggap tidak lengkap sehingga Kemen PU mengeluarkan izin pembangunannya.

"Rencananya senin (9/7/2012) depan akan kita memanggil Kemen PU khususnya Dirjen Cipta Karya. Kami ingin tahu bagaimana proses perencanaan awal, karena menurut kami dokumennya sejak awal belum lengkap dan bagaimana Kemen PU bisa mengeluarkan multiyears (tahun jamak) ini tanpa studi kelayakan dan dokumen Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan)," ujar Zulfadli di Gedung Parlemen, kemarin.

Menurut Zulfadhli, komisi X juga ingin mengetahui kondisi bangunan proyek pusat pelatihan dan sarana olahraga nasional hambalang yang amblas Desember lalu. "Berikutnya apa mau dihentikan, diteruskan atau direalokasi," katanya.
Selain itu, komisi X berencana memanggil pakar teknik Institut Tehnik Bandung dan Uneversitas Indonesia untuk mengetahui layak atau tidak Hambalang dibangun. "Kamis (12/7/2012) kami undang mereka. Kami mau tahu kelayakan bagaimana lokasi itu dibangun sebagai tempat olahraga," ungkapnya.

Zulfadli juga menegaskan, tidak pernah ada pembasahan soal multiyears. Seandainya ada anggota DPR yang mengatakan pernah membahas soal anggaran multiyears itu, berarti anggota tersebut ikut terlibat terkait penganggaranya.
"Kami lebih memfokukan tentang pembahasan fisik dari dokumen yang ada. Mekanisme tidak dilalui dan secara formal belum pernah ada pembahasan mengenai multiyears. Jadi kalau ada yang mengatakan pernah dibahas (soal anggaran), berarti anggota itu ikut terlibat, soalnya rapat belum pernah satupun membahas soal multiyears," tegasnya. CPS
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger