' Mendikbud Jamin Penerimaan Siswa Bebas Intervensi - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Home » » Mendikbud Jamin Penerimaan Siswa Bebas Intervensi

Mendikbud Jamin Penerimaan Siswa Bebas Intervensi

Written By dodi on Friday, July 20, 2012 | 3:57 PM

BOGOR - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh memberikan garansi pada kepala sekolah dari intervensi berbagai pihak di masa penerimaan peserta didik baru (PPDB). Menurut Nuh, kepala sekolah merupakan pihak yang harus dilindungi agar tidak menerima intervensi dan tekanan dari siapa pun. Sehingga, penerimaan siswa di sekolah bisa berjalan murni atas dasar kemampuan akademik.

"Kami sudah turun untuk menyelesaikan persoalan dan memberikan garansi pada kepala sekolah agar bebas dari intervensi," kata Mendikbud Nuh dalam keterangan persnya, kemarin. Nuh menegaskan, proses PPDB di semua sekolah harus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jenjang SMP mengacu pada kemampuan akademik, dan jenjang SD pada tahun kelahiran para calon siswa.

Terkait pungutan pada proses PPDB, Nuh menegaskan, semua sekolahagar  mengembalikan pungutan itu kepada orangtua siswa. Imbauan itu akan disampaikan pada kepala dinas kabupaten/kota untuk diteruskan ke sekolah. Hal itu merupakan jaminan akan keterbukaan akses, khususnya di jenjang pendidikan dasar, kepada seluruh elemen masyarakat.

Nuh juga berharap masyarakat berperan aktif memantau berbagai pungutan yang terjadi di sekolah. Ia mengatakan, seluruh laporan dari masyarakat akan berguna bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memetakan masalah dan menyelesaikannya.
Nuh mengatakan, saat ini pos yang dibuka oleh Kemdikbud sedikitnya telah menerima 89 pengaduan selama proses penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Di dalamnya, aduan mengenai daftar ulang, pungutan dan siswa pindahan mendominasi catatan di pos pengaduan. "Laporan dari masyarakat langsung kita respons. Saat ini tidak banyak. Tapi jika ada, sebaiknya langsung dilaporkan," kata Nuh seraya menegaskan, seluruh sekolah, baik SD dan SMP, wajib mengembalikan pungutan yang sifatnya di luar kebutuhan operasional.

Sama halnya dengan pungutan untuk seragam sekolah yang merupakan kebutuhan personal dan harus dikembalikan. "Dinas pendidikan di daerah harus memantau dan memberi teguran langsung ke sekolah, karena itu wewenang mereka," ujarnya. CPS
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger