' Masyarakat Ultimatum Pemkab Tutup Segera P'arunk Transit - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Masyarakat Ultimatum Pemkab Tutup Segera P'arunk Transit

Masyarakat Ultimatum Pemkab Tutup Segera P'arunk Transit

Written By dodi on Thursday, July 5, 2012 | 8:00 AM

KAB.BOGOR - Elemen masyarakat dan kalangan ulama di Kecamatan Parung dan Kemang terus menggulirkan tuntutan penutupan tempat hiburan malam (THM) Hotel P'arunk Transit yang sampai berita ini diturunkan masih bebas beroperasi. Tokoh masyarakat dan ormas Islam pun mempertanyakan tindaklanjut dari Surat Peringatan (SP) 2 dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor tentang pemberhentian kegiatan dan operasional THM kepada manajemen Hotel P'arunk Transit yang diterbitkan dua pekan lalu.

"Kami dapat kabar SP2 penghentian operasional THM P'arunk Transit sudah diterbitkan Satpol PP dua pekan lalu. Nah, sekarang harusnya SP3 penutupan THM P'arunk Transit dari Satpol PP sudah dikirim. Kita ingatkan kepada Kepala Satpol PP dan jajaran Pemkab Bogor, sebelum bulan Ramadhan THM P'arunk Transit harus ditutup selamanya. Kalau tidak, biar warga yang menyelesaikan urusan ini," tegas H.Acep Sofyan, seorang tokoh masyarakat Parung sekaligus pengurus DPC PPP Kabupaten Bogor kepada LINGKAR JABAR, kemarin.

Acep mengatakan, Selasa (3/7) kemarin, dia dan puluhan warga mendatangi lokasi THM P'arunk Transit untuk menemui manajemen hotel termegah di sepanjang Jalan Raya Parung-Sawangan itu. Namun, niat mereka masuk ke areal hotel dicegah oleh puluhan petugas pengamanan hotel. "Karena kesal, sejumlah warga lantas merusak plang nama hotel mesum itu. Beruntung kemarahan warga masih bisa saya redam, jadi tidak terjadi aksi lebih jauh. Nah, Satpol PP harus cepat dan tegas bertindak, jangan sampai warga yang turun tangan," ujar Acep.

Yang menarik, tambah Acep, dirinya berulangkali dihubungi oleh ZC, General Manajer Hotel P'arunk Transit. ZC meminta tolong kepada dirinya untuk turut meredam tuntutan masyarakat. "Saya memang sempat dihubungi dan juga ditemui, tapi saya mengacuhkan permintaan ZC karena saya memang sangat setuju dengan tuntutan masyarakat dan ditambah lagi saya sangat menentang keberadaan tempat hiburan yang menjadi ajang kemaksiatan dan pesta miras," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Parung, KH.Muhammad Ilyas, mengatakan, Pemkab harus konsisten dengan ucapan dan motto pemerintahannya yang menjunjung tinggi nilai keimanan melalui konsep 'Tegar Beriman'. Ilyas juga menyayangkan, jargon 'nobat' (nongol babat) yang diteriakkan oleh Bupati Bogor, untuk membasmi ladang maksiat selama ini tidak dapat dibuktikan atau hanya menjadi retorika belaka.

Menurutnya lagi, masyarakat kian resah. Sebab setelah tewasnya PNS karena mengkonsumsi narkoba dan beredarnya video mesum yang diproduksi di hotel tersebut, aktivitas prostitusi kembali terjadi P'arunk Transit. "Kami dan masyarakat Parung, masih berharap banyak kepada pemerintah untuk menutup hotel tersebut," kata Ilyas kepada sejumlah wartawan, belum lama ini. Dia pun mengaku heran mengapa sampai sekian lama Pemkab tak berdaya melakukan tindakan tegas menyikapi keluhan serta aspirasi warganya.

Kata Ilyas lagi, bukan hanya masyarakat sekitar hotel yang merasa terganggu dengan praktik maksiat di hotel megah yang berlokasi di Jalan Raya Parung - Bogor tersebut, tapi masyarakat Parung yang identik suasana agamis juga mulai 'gerah' dengan keberadaan wanita penghibur dan pria hidung belang yang makin berani tampil. "Hotel itu kembali menjalankan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada perbuatan asusila dan melanggar perda ketertiban umum," katanya.

Ilyas mengungkapkan, MUI Kecamatan Parung, bersama dengan 30 ulama, dan pimpinan pondok pesantren telah melayangkan surat kesepakatan bersama. Isinya kata dia, menolak keberadaan Hotel P'arung Transit, dan meminta Pemkab menutup operasional hotel tersebut, dan menyisir praktik prostitusi di kawasan sekitarnya. "Kami menunggu respon pemerintah sampai awal Juli, kalau tidak, kami yang akan bergerak," ujar Ilyas.

Terkait dengan hal itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bogor Hj.Ade Munawaroh Yanwar, menyatakan dirinya mendukung tuntutan masyarakat terhadap keberadaan Parunk Transit Hotel. "Karena itu, kami pun akan kembali menanyakan soal belum adanya penindakan aparat Satpol PP terhadap Parunk Transit. Padahal, kami sudah merekomendasikan kepada Pemkab agar segera dilakukan tindakan penutupan tempat hiburan malam di hotel tersebut," tegasnya. BSR/ALI
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger