' KPK Ragu Jerat Anas - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » KPK Ragu Jerat Anas

KPK Ragu Jerat Anas

Written By dodi on Thursday, July 5, 2012 | 8:00 AM



BOGOR - Drama kasus korupsi proyek Pusat Olahraga Nasional di Hambalang, Citeureup-Kabupaten Bogor, Jabar, kini memasuki episode tentang pemeriksaan kedua kalinya terhadap Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (4/7). Pemeriksaan terhadap politisi muda yang pernah menjabat anggota Komisi Pemilihan Umum ini diperlukan untuk pendalaman seputar informasi terkait keterlibatan Anas sebagaimana yang telah dibeberkan oleh sejumlah saksi.

Juru bicara KPK Johan Budi.S.P mengungkapkan, penyidik meminta keterangan Anas Urbaningrum untuk kedua kalinya merupakan lanjutan pemeriksaan dari Rabu (26/7) pekan lalu. Selain Anas, KPK juga memeriksa sejumlah pihak, yaitu sopir Anas yang bernama Riyadi serta Henny dan Sutrisno dari pihak Adhi Karya. "Pemeriksaan lanjutan ini guna mendalami hal-hal yang dibutuhkan untuk mengurai benang merah dalam kasus Hambalang," jelas Johan.

Setelah pemeriksaan intensif pekan ini, tambah Johan, pimpinan KPK akan kembali melakukan gelar perkara terkait penyelidikan proyek Hambalang pekan depan. Melalui gelar perkara tersebut, KPK akan menentukan apakah status penyelidikan Hambalang bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan atau masih butuh pendalaman. "Seperti gelar perkara sebelumnya, gelar perkara minggu depan akan melihat hasil apakah sudah dianggap cukup atau belum permintaan keterangan dan alat bukti," kata Johan Budi.

Seusai dimintai keterangan selama kurang lebih tujuh jam, Anas mengaku menyampaikan banyak hal ke penyelidik KPK. Salah satunya, menurut Anas, terkait informasi soal pertemuan dirinya dengan pihak PT Adhi Karya, salah satu perusahaan yang menjadi rekanan proyek Hambalang. Kepada KPK, Anas mengaku tidak pernah bertemu dengan pihak PT Adhi Karya. Selebihnya, Anas enggan melayani pertanyaan para pewarta.

Dia meminta agar pertanyaan diajukan langsung ke penyelidik KPK. "Yang terpenting dari ini, kita harus mendukung KPK untuk segera tuntaskan kasu sini, kalau kasus ini tuntas, KPK bisa bergerak menunggu penyelesaian KPK," ucapnya. Sama halnya dengan semua pihak, lanjut Anas, dirinya mendukung KPK untuk meningkatkan kinerja dalam menuntaskan kasus-kasus, termasuk penyelidikan Hambalang.

Ignatius Tuding Anas

Secara terpisah, anggota DPR dari Fraksi Demokrat Ignatius Mulyono mengisyaratkan memberi perlawanan kepada Anas Urbaningrum. Apalagi hingga kini Ignatius tak lagi berkomunikasi dengan Anas. Ignatius secara lugas meminta Anas Urbaningrum bertanggungjawab dalam kasus proyek Hambalang terkait dengan pengadaan tanah Hambalang. Langkah tersebut dilakukan agar persoalan Partai Demokrat usai. "Apakah pimpinan dan anggotanya? Ini kita serahkan ke Pak Anas. Bahwa semua mesti bertanggung jawab agar badai cepat selesai," kata Ignatius di gedung DPR, kemarin.

Lebih lanjut Ignatius menuturkan Surat Keputusan Hak Pakai Tanah Hambalang yang ia peroleh dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) diserahkan kepada Anas dan Nazaruddin. "Saya serahkan ke Anas dan Nazaruddin. Kalau saya ingat, beliau berdua itu berjejer," kata pensiunan jendral TNI bintang dua ini. Ketika disinggung soal informasi dirinya menerima uang dari Nazaruddin untuk memberi informasi tentang keterlibatan Anas dalam pengurusan sertifikat Hambalang, Ignatius membantah dengan keras. "Itu melempar-lempar isu, tidak benar," tepisnya.

Dia menegaskan sebagai tentara satu kata satu perbuatan terkait pernyataan yang ia sampaikan ke KPK. "Saya ini jenderal, satu kata satu perbuatan," tegas Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini. Ignatius mengatakan dirinya telah lama tidak melakukan komunikasi dengan Anas.

Sementara itu, sumber di lingkar dalam Anas Urbaningrum menyebutkan penjelasan Ignatius Mulyono terkait peran Anas dalam kasus sertifikat Hambalang merupakan tudingan yang mengada-ada. Sumber itu menyebutkan Ignatius masih terkait upaya politik pelengseran Anas yang disuarakan kelompok tertentu. "Dia tetap di bawah kontrol oleh operator operasi pelengseran Anas," sebut sumber tersebut.

Dalam kaitan itu, menurut sumber di gedung KPK, tim penyelidik mulai membidik calon tersangka kasus proyek pembangunan sport center di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Hal itu tampak dari langkah lembaga antikorupsi tersebut dengan mengkerucutkan kontruksi tembakan penyelidikan ke arah penyalahgunaan wewenang pejabat penyelenggara negara. "Pertama, yaitu penyalahgunaan wewenang dalam penentuan pendanaan dan persetujuan dilaksanakannya proyek," kata sumber tersebut.

Sementara dari informasi yang dihimpun penyalahgunaan wewenang itu bermuara ke pejabat Kemenpora, yang notabene sebagai owner proyek Hambalang. "Ada 4 orang pejabat Kemenpora yang indikasinya kuat dengan bukti-bukti penyelidikan kasus Hambalang sejauh ini," kata sumber tersebut. Dari keempat calon tersangka tersebut, nama Menpora Andi Mallarangeng ikut disebut. "2 pejabat ikut pelaksana proyek, 1 mantan pejabat dan 1 lagi Petingginya (Menteri)," terang sumber tersebut.

Sebelumnya, nama Andi Mallarangeng juga mencuat pasca mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin mengatakan jika mantan Jubir Presiden SBY itu yang mengatur proyek senilai Rp2,5 Triliun tersebut. "Menpora yang mensetting  proyek Hambalang itu di Kemenpora," kata Nazaruddin seusai diperiksa beberapa waktu lalu. Bahkan, mantan Anggota KPU Pusat itu sempat dikabarkan telah ditetapkan menjadi tersangka KPK bersama 3 orang pejabat Kemenpora lainnya, meski akhirnya dicabut kembali status itu setelah berlaku hanya selama tiga jam. COK
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger