' Korupsi Merajalela, Penegak Hukum Tak Berdaya - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Home » » Korupsi Merajalela, Penegak Hukum Tak Berdaya

Korupsi Merajalela, Penegak Hukum Tak Berdaya

Written By dodi on Wednesday, July 18, 2012 | 8:00 AM

BANDUNG - Aparat penegak hukum dianggap mandul saat bersinggungan dengan kasus yang menyangkut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bandung. Indikasinya, hingga kini Polres Bandung maupun Kejaksaan Negeri Bale Bandung dinilai sama sekali tidak melakukan apa-apa terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK 2011 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.

"Sangat aneh kan, padahal sudah jelas itu menjadi temuan BPK. Bahwa ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi. Dan semua orang pun tahu, kalau tindak pidana korupsi itu, bukan delik aduan loh, tapi kenapa mereka itu dingin saja menanggapinya," kata Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Forum Diskusi Anggaran (FDA) Kabupaten Bandung, Deni Abdulah, kepada wartawan, Selasa (17/7).
Deni menyebutkan dalam LHP BPK 2011 tersebut sudah sangat jelas ada penyimpangan pengembalian kelebihan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp1,4 miliar lebih.

Kesalahannya, pertama dari dana Rp1,4 mililar lebih itu ada lebih dari Rp700 juta yang disimpan dalam bentuk uang cash di lemari salah seorang bendaharanya. Padahal, logikanya semua pengembalian uang dari setiap sekolah itu dilakukan melalui transfer ke rekening resmi SKPD. Selain itu, dari nilai Rp1,4 milair tersebut, ada dana sekitar Rp200 juta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Namun tiba-tiba ada pengembalian pada Mei 2012 lalu.

Padahal, seharusnya, semua pengembalian ataupun semua pembukuan keuangan SKPD itu tutup dan dihitung per 31 Desember 2011.
"Pada saat itu saja dalam LHP BPK dengan jelas, rinci, dan detail bahwa ada uang sebesar Rp200 juta lebih yang hilang serta tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kenapa tiba-tiba pada Mei 2012 ada pengembalian tanpa ada penjelasan dan asal usul uang tersebut," ujarnya.

Selain itu, lanjut Deni, masalah di Disdikbud Kabupaten Bandung bukan hanya uang pengembalian dana BOS saja. Masalah penggunaan rekening pribadi untuk menyimpan dana SKPD sebesar Rp1,9 miliar lebih pun dinilainya bermasalah. Karena, kata dia, pada saat pengembalian dari rekening pribadi bendahara tersebut, hanya sebesar Rp1,8 miliar. Alasannya, uang sisanya yakni sebesar Rp100 juta telah dipakai untuk operasional dinas.

"Penggunaan uang sebesar Rp100 juta lebih itu, validitas penggunaan dan pertanggungjawabannya diragukan. Belum lagi selisih bunga bank pada saat uang sebesar Rp1,9 miliar itu disimpan di rekening pribadi, pertanggunjawabannya seperti apa?" tanya Deni.
FDA menilai dengan semua yang dilakukan oleh Disdikbud Kabupaten tersebut, seharusnya penegak hukum, yakni Polisi dan Kejaksaan sudah dapat melakukan tindakan penyelidikan.

Apalagi hal tersebut, sudah jelas dan terperinci menjadi temuan BPK dalam LHP 2011, menyatakan ada indikasi kerugian negara serta bisa saja berujung kepada tindak pidana korupsi. Namun sayang, lanjut Deni, pihak Kepolisian dalam hal ini Polres Bandung dan Kejaksaan Negeri Bale Bandung, seolah tidak berani menyentuhnya. "Ada apa ini, kok bisa seperti mandul?" imbuhnya. GUS
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger