' Korupsi BOS Kabupaten Bogor Belum Tersentuh Hukum - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Korupsi BOS Kabupaten Bogor Belum Tersentuh Hukum

Korupsi BOS Kabupaten Bogor Belum Tersentuh Hukum

Written By dodi on Monday, July 30, 2012 | 8:00 AM

KAB.BOGOR (LJ) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong mendapatkan pujian dari elemen masyarakat anti korupsi di Kabupaten Bogor, karena mampu menguak kasus korupsi proyek Jalan Raya Pemda Sukahati-Kedung Halang senilai Rp 2,6 miliar sekaligus menahan satu tersangkanya. Namun hal ini kontradiktif dengan pengusutan kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Kejari Cibinong terkesan lamban. Sehingga memunculkan opini publik, bahwa ada tebang pilih dalam penyelidikan kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

"Apa yang telah dilakukan Kejari Cibinong pada kasus korupsi proyek jalan Sukahati-Kedunghalang, tentu patut diapresiasi. Padahal kasus ini tergolong baru atau cukup singkat diselidiki. Berbeda dengan pengusutan kasus dugaan korupsi di lingkup Disdik, kenapa lamban? Contohnya penanganan kasus dugaan penyimpangan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2011, kenapa Kejari Cibinong tidak melakukan tindakan cepat seperti saat mengusut kasus proyek jalan Sukahati-Kedunghalang?" kata Ketua Gerakan Nasional Anti Korupsi (GNPK) Kab.Bogor, Moh Sinwan Z, kepada LINGKAR JABAR, Minggu (29/7).

Sinwan pun mengharapkan kepada penegak hukum di Kejari untuk segera menyelidiki kasus dugaan penyelewengan dana BOS 2011 dan menetapkan para tersangkanya seperti halnya yang dilakukan dalam penanganan kasus proyek Jalan Sukahati. Pasalnya, kasus dugaan korupsi BOS ini bukan yang pertamakali mencuat ke permukaan. Di tahun-tahun sebelumnya juga pernah mencuat soal dugaan penyelewengan dana BOS yang dilakukan secara berjamaah oleh para pejabat Disdik.

"Selain kasus dana BOS, ada kasus dugaan korupsi lainnya dalam pengerjaan proyek-proyek pembangunan gedung sekolah dan pengerjaan rehabilitasi bangunan sekolah. Banyak sekali laporan soal ketidakberesan atau penyimpangan dalam pengerjaan proyek-proyek gedung sekolah pada tahun anggaran 2009, 2010, 2011 dan 2012. Tapi tak satupun informasi soal korupsi di Disdik yang ditindaklanjuti oleh Kejari Cibinong, ini ada apa?" kata Sinwan.

Sebelumnya, terkait dengan temuan dalam Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Disdik soal indikasi penyimpangan anggaran tahun 2011 melalui pengalokasian dana BOS, Kejari Cibinong menyatakan tetap akan melakukan penyelidikan meski pejabat Disdik sudah mengembalikan kelebihan penerima BOS hingga mencapai sekitar Rp.1,6 miliyar.
“Walaupun uang itu sudah dikembalikan ke negara, tidak serta merta menghilangkan unsur pidananya. Untuk itu, secepatnya kita lakukan penyelidikan,” jelas Bayu Adinugroho, Kasi Intel Kejari Cibinong kepada LINGKAR JABAR, Kamis (26/7) lalu.

Menurut Bayu lagi, pihaknya akan mengumpulkan data dan bukti soal dana Bos yang raib hingga Rp 1,6 miliar. “Kalau pejabat Disdik menyatakan, itu ada kelebihan pembayaran, itu hak mereka, cuma nanti apa benar atau tidak keterangan mereka perlu dibuktikan melalui sebuah proses hukum,” tandasnya.

Secara terpisah, Manajer BOS Disdik Kabupaten Bogor, Amsohim mengaku angka Rp 1,6 miliar adalah angka kelebihan dalam pembayaran Bos pada tahun 2011. “Jadi masalahnya, kalau tahun anggaran dengan tahun pelajaran itu kan, berbeda. Perbedaan keduanya ini, yang kadang membuat datanya berbeda juga, belum lagi soal jumlah anak pelajar yang kadang berkurang, atau bertambah salah satunya karena ada keluar,” jelasnya.

Dia juga mengaku sistem yang ada di Disdik saat ini, belum memadai kalau dikaitkan dengan tuntutan pelayanan dana BOS untuk sekitar 2000 sekolah SD dan SMP yang ada di Kabupaten  Bogor. "Sementara untuk tahun 2011, Disdik Pemkab Bogor harus menyalurkan BOS hingga Rp 300 miliar. Angka tersebut bahkan bertambah pada tahun 2012 sebesar Rp.600 miliar," imbuhnya.

Sementara, Kepala Inspektorat Pemkab Bogor, Adang Suptandar, mengatakan, proses hukum bisa dilakukan kalau memang BPK merekomendasi  atau memberi catatan buruk terhadap proses penyelesaian atau pengembalian uang Negara yang dianggap hilang. “Itu ada di pasal 5 ayat 3 Undang-Undang tentang BPK, intinya kalau dalam 60 hari proses penyelesaian dan pengembalian dianggap masih belum cukup, berdasar Undang-Undang itu bisa saja BPK merekomendasi ke penegak hukum agar kasusnya ditindak lanjuti,” jelasnya. BSR/DED
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger