' Kepala Daerah Maju Lagi di Pilkada Harus Diwaspadai - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Home » » Kepala Daerah Maju Lagi di Pilkada Harus Diwaspadai

Kepala Daerah Maju Lagi di Pilkada Harus Diwaspadai

Written By dodi on Tuesday, July 10, 2012 | 11:08 AM

BANDUNG - Masyarakat dihimbau untuk mewaspadai adanya praktik korupsi yang akan dilakukan oleh para calon kepala daerah, khususnya incumbent--yang sedang menjabat. Pasalnya, salah satu modus yang dilakukan oleh calon incumbent, kebanyakan ialah dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai kegiatan kampanye atau pemenangan. Hal lainnya, adalah pemberian izin-izin terkait potensi daerah, seperti izin pertambangan atau perkebunan.

Apalagi menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada), seperti Pemilihan Gubernur Jabar 2013, Pemilihan Bupati dan Walikota Bogor 2013 dan Pemilihan Walikota Bandung 2014. Karena itu, semua pihak atau elemen masyarakat diminta pro aktif menelusuri praktek kotor yang dilakukan calon incumbent. Jangan sampai calon incumbent mempermainkan uang rakyat untuk kepentingan pribadinya.

Hal itu terungkap dalam acara Diskusi Terbuka 'Dana Hibah: Korupsi dan Politik' di Gedung Indonesia Menggugat, Senin (9/7). "Definisi korupsi di antaranya penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi yaitu bagaimana memanfaatkan otoritasnya sebagai pengguna anggaran untuk kepentingan pribadi, misalnya untuk pemenangannya saat pilkada," ujar Wakil Direktur Bidang Pekerja ICW, Sely Martini, yang menjadi salah satu pembicara dalam acara diskusi tersebut.

Penggunaan dana publik untuk kampanye disebutkan Sely biasa dilakukan oleh para calon incumbent atau orang yang juga memeliki kewenangan dalam hal penggunaan anggaran yang akan mencalonkan diri. Salahsatu modus yang dilakukan, yaitu me-mark down pendapatan asli daerah (PAD) untuk menutupi modal dana pemenangan. "Curigai juga di dalam APBD ada dana kampanye terselubung. Misalnya di DKI, ada dana taktis mempopulerkan kembali calon incumbent. Misalnya dengan desain diri calon yang lebih besar. Kunjungan ke daerah," jelasnya.

Untuk mencegah hal tersebut, menurut Sely, para calon seharusnya secara transparan membuka sumber dana kampanye. "Dari siapa saja (pendukungnya-red), berapa. Itu harus terbuka," tutur Sely. Modus politik uang pun harus diwaspadai, karena pembagian uang tidak lagi dilakukan pada hari-H pemilihan namun bisa saja jauh hari sebelum proses pemilihan berlangsung. "Misalnya pembagian sembako. Itu juga sebetulnya bisa jadi bagian politik uang," tambahnya.

Selain itu, harus dilihat adanya pemberian izin-izin terkait potensi daerah tersebut. "Misalnya pada daerah pertambangan atau perkebunan, maka akan ada banyak konsesi. Kalau di Bandung misalnya, lihat industri strategisnya, bisa saja banyak izin pembangunan mal, hotel atau developer jelang pilkada. Itu adalah indikasi-indikasi dari political corruption," jelas Sely seraya mengimbau masyarakat mengawasi para calon incumbent dalam 2 tahun sebelum pilkada dengan melihat berbagai kegiatan yang dilakukan.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Spesialisasi Kerjasama Nasional KPK, Nanang Farid Syam, mengungkapkan bahwa KPK telah mencium adanya keanehan dalam penyaluran dana hibah Kota Bandung tahun 2012. Alokasi sebesar Rp 435 miliar itu dinilai tidak wajar karena ada organisasi atau perorangan yang menerima dana dalam jumlah yang terbilang besar. "Ini ada Rp 2 miliar untuk keluarga mahasiswa. Ada juga perorangan yang menerima Rp 200 juta, Rp 35 juta. Dalam penyaluran dana hibah ini harus ada azas kepatutan, azas manfaat dan azas keadilan. Kalau ada azas yang dilanggar, ini patut diduga (bermasalah-red)," ujar Syam.

Ia menuturkan, dana hibah seharusnya telah direncanakan akan diberikan dan disalurkan pada siapa dengan besaran berapa. Namun seringkali dalam prosesnya dana hibah disalurkan secara dadakan dan tak terencana. "Celakanya di negara kita, kalau diberi dana itu dianggap turun dari langit, tidak menanyakan sumber darimana. Itu membuat kita kesulitan dapat alat bukti. Seperti kentut, bunyi kedengaran tapi bukti enggak ada," tuturnya.

Sely menambahkan, berdasarkan riset penyeluran dana hibah di Provinsi Banten, ditemukan bahwa dari dari 156 penerima dana, 30 di antaranya mereka telusuri, dan 30 penerima tersebut ternyata fiktif. "Modusnya, dana hibah tersebut disalurkan pada organisasi yang dimiliki oleh anak atau kerabat gubernurnya. Jadi seperti dinasti, ini sama dengan KKN," ujarnya. FER
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger