' Kekhawatiran pada Politik Dinasti di Indonesia - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Home » , » Kekhawatiran pada Politik Dinasti di Indonesia

Kekhawatiran pada Politik Dinasti di Indonesia

Written By dodi on Friday, July 13, 2012 | 8:00 AM

Kekhawatiran Indonesia akan terjebak dalam demokrasi oligarkis yang menjurus pada politik dinasti muncul seiring dengan banyaknya istri, anak atau kerabat pejabat tinggi negara dan kepala daerah yang mengikuti jejak politik sang ayah atau ibunya yang lebih dulu berkuasa atau pernah berkuasa di pemerintahan atau menduduki kursi legislatif. Politik dinasti (dynasty politics) secara sederhana dapat diartikan sebagai praktik kekuasaan dimana anggota keluarga (sanak famili) diberi dan/atau mendapat posisi dalam struktur kekuasaan. Jadi, kekuasaan hanya terbagi kepada dan terdistribusi dikalangan kerabat, dan keluarga sedarah.

Politik dinasti terlihat menonjol, misalnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), tokoh sentral partai tersebut adalah Megawati Soekarno Putri yang aliran atau trah Bung Karno yang menunjuk kerabatnya pada waktu itu untuk posisi penting di partai tersebut. Kelihatan trah PDI-P akan berlanjut ke Puan Maharani, anak kandung dari Megawati Soekarno Putri, ketua umum PDI-P paling lama.

Partai Demokrat (PD) misalnya figur utamanya adalah Sosilo Bambang Yudhoyono yang kemudian menempelkan kerabatnya termasuk isteri dan anaknya dalam struktur partai seperti Edie Baskoro yang menjadi sekretaris jenderal PD sebagai partai pemenang pemilu 2009 di Indonesia. Tidak hanya sampai disitu SBY juga menempatkan dan mengangkat Letjen Erwin Sudjono (ipar) sebagai kepala staf umum TNI, kemudian menempatkan Mayjen Pramono Edhie Wibowo (ipar) sebagai pangkostrad pada waktu itu, dan pada awal 2011 Pramono dipromosikan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.

Klan dan trah Soeharto juga nampak mengisi panggung politik Orde Baru. Kita tak lupa bahwa Orde Baru dengan dinasti politik ekonomi bisnis baru, yakni kerabat dan kroni keluarga Cendana. Dinasti politik pada rezim Orde Baru berkembang dalam dua arena sekaligus yakni arena bisnis dan arena politik. Dinasti politik Soeharto melalui sejumlah kroni Cendana juga ikut berperan besar membuka peluang munculnya dinasti bisnis dan politik baru disekelilingnya.

Fakta dalam pemilu legislatif 2009 lalu, banyaknya para kerabat elite politik lokal dan nasional yang menyerbu kursi-kursi di DPR, DPD, walikota, bupati dan gubernur ingin mengambil-alih kekuasaan untuk melanjutkan estafet dinasti orang tuanya. Dunia politik nasional semakin diwarnai dengan menguatnya oligarki dan monarki di lembaga pemerintahan.

Politik dinasti berbahaya atau tidak, dan merusak demokrasi atau tidak dalam penyelenggaraan negara, apakah bisa demikian? Dinasti politik tidak punya implikasi buruk terhadap pembangunan sistem demokrasi. Kalau dalam sistem demokrasi praktiknya adalah dinasti politik tentu ini merusak demokrasi, namun tidak merusak demokrasi kalau dari awal memakai sistem kerajaan, monarki seperti Malaysia. Sistem kerajaan bisa diterima masyarakat.

Di Indonesia memang sulit karena Indonesia pernah menjalankan bentuk pemerintah kerajaan sebelum demokrasi, mengakibatkan potensi dinasti kerajaan masih menguat sampai sekarang. Karena, Republik Indonesia dibangun dari kerajaan-kerajaan yang disatukan ke dalam bingkai NKRI.

Pemahaman lainnya yang menyatakan dirinya sebagai negara demokratis, demokrasi menjunjung nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan, apakah dinasti politik membahayakan demokrasi? Politik dinasti bisa saja menjadi musuh bagi demokrasi karena peran publik dalam politik dinasti tidak dianggap penting. Yang paling substansial dalam demokrasi adalah keterwakilan publik, untuk memilih pemimpinnya agar memperoleh pelayanan dan kesejahteraan.

Dinasti politik hanya akan menjadi bahaya bagi politisi negarawan, sebab demokrasi mengajarkan kebebasan untuk memilih pemimpin. Sementara dinasti hanya fokus kepada keinginan pribadi dan golongan untuk memerintah. Konsep demokrasi yang diterima banyak orang adalah demokrasi konsensus melalui legitimasi yang disetujui banyak orang. Dinasti politik bisa saja menghilangkan akal sehat yang menghancurkan substansi politik dan demokrasi.

Namun, juga tidak salah pihak yang mengatakan bahwa politik dinasti syah saja, bahkan harus dipertahankan atas alasan dinasti politik selama ini tidak merusak demokrasi. Dinasti politik bukan gejala yang mengkhawatirkan seperti pengalaman India, dinasti politik harus tetap muncul dengan syarat tetap stabil dan berkualitas. Sifat baik dan buruknya dinasti politik tergantung kepada landasan dan filsafat politik.

Bagi yang memegang liberal ekstrem berfikir bahwa politik adalah inti dari hak-hak individu, dinasti politik diperbolehkan bahkan dipertahankan. Mengutip pendapat Puan Maharani menyatakan, tidak ada aturan yang melarang politik dinasti. Politik dinasti dibenarkan sejauh orang yang dipersiapkan memiliki kompetensi kapasitas dan narasi.

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger