' Kejari Subang Kekurangan Personil Tangani Korupsi - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Kejari Subang Kekurangan Personil Tangani Korupsi

Kejari Subang Kekurangan Personil Tangani Korupsi

Written By dodi on Wednesday, July 4, 2012 | 8:00 AM

KAB SUBANG (LJ) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang, saat ini dikabarkan tengah menyelidiki kasus korupsi bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Kerugian negara akibat kasus yang terjadi pada 2011 itu diperkirakan mencapai Rp 4 miliar.

“Saat ini kami tengah menyiapkan berkas-berkas penyidikan dan memeriksa kelengkapannya. Mudah-mudahan, minggu depan kasus itu
sudah bisa diungkap ke publik,” kata Kepala kejaksaan Negeri Subang Bambang Surya Irawan SH, melalui Kasi Intelijen Kejari Subang, Febrianda seusai sosialisasi Peran dan Strategi Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Aula Kecamatan Pagaden, kabupaten Subang, Selasa (3/7).

Febrianda mengungkapkan, kasus yang kini diselidikinya merupakan korupsi bantuan pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi sejumlah desa. Berdasarkan data dan bukti yang dikumpulkan, menurut dia, kasus itu terjadi di 43 desa dari 153 desa/ kelurahan pada 30 kecamatan di Subang.

Dikatakan, sebenarnya sudah banyak diketahui khalayak karena merupakan kasus lama. Namun, hingga kini Dia mengaku masih mengumpulkan berbagai data pendukung termasuk memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap kasus tersebut.

“Kasus ini sudah diselidiki selama beberapa bulan dan minggu ini kami tengah mempersiapkan pengungkapan kasusnya,” ujar
Febrianda.

Selain kasus tersebut, Kejari Subang juga menyelidiki berbagai kasus korupsi lainnya. Baik berdasarkan laporan dari
masyarakat maupun kepolisian. Dari sejumlah berkas laporan yang diterima, tidak semuanya dapat diselesaikan Kejari Subang karena minimnya personel.

Soalnya laporan dari kepolisian saja, mencapai 50-80 berkas per bulan. Sementara jumlah jaksa di Subang hingga kini
hanya 14 orang. “Terus terang, ini membuat kami kerepotan. Sebelumnya, pimpinan sudah mengajukan penambahan personel, tetapi hingga sekarang belum dikabulkan,” katanya.

Belum lagi jika laporan dari kepolisian tidak lengkap, kata Febrianda, Kejari Subang akan mengembalikan berkas laporan
tersebut kepada kepolisian untuk dilengkapi. Kenyataannya, menurut dia, banyak berkas yang tidak kembali lagi setelah diserahkan kepada kepolisian.

“Harus kami akui, hal ini membuat penegakan hukum di Subang tidak optimal karena minimnya kesadaran dari para aparat
penegak hukum itu sendiri,” tuturnya.

Meski demikian, Febrianda meminta agar masyarakat tetap terbuka untuk melaporkan tindak pidana korupsi yang terjadi di
daerahnya. Karena hal itu menurutnya merupakan gerbang awal bagi Kejari untuk menyelidiki dan mengungkap berbagai kasus.

Di tempat yang sama, anggota Komisi Pembangunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Neglasari, Kecamatan Pagaden, Ita Abdulhanan
meminta agar Kejari lebih proaktif dalam mengungkap berbagai kasus korupsi. Pasalnya, berbagai kasus korupsi yang kerap terjadi di tingkat desa kerap lolos dari jeratan hukum. “Banyak kasus penyelewengan dana bantuan, tetapi Kejari seperti diam saja,” katanya. ADE
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger