' Kejari Cibinong Selidiki Penyimpangan Dana BOS - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Kejari Cibinong Selidiki Penyimpangan Dana BOS

Kejari Cibinong Selidiki Penyimpangan Dana BOS

Written By dodi on Friday, July 27, 2012 | 7:23 PM

KAB.BOGOR (LJ) - Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat melakukan audit terhadap Dinas Pendidikan (Disdik) yang terindikasi telah terjadi penyimpangan anggaran tahun 2011, melalui pengelokasian dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), bakal berbuntut panjang. Meski saat ini, salah satu dinas penguna anggaran terbesar di Kabupaten Bogor itu, sudah mengembalikan kelebihan penerima BOS, hingga mencapai sekitar Rp.1,6 miliyar. Namun Kejari Cibinong memastikan temuan BPK tersebut, akan tetap diselidiki.

“Walaupun uang itu sudah dikembalikan ke negara, tidak serta merta menghilangkan unsur pidananya. Untuk itu, secapatnya kita akan  lakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan,” jelas Bayu Adinugroho, Kasi Intel Kejari Cibinong kepada LINGKAR JABAR, Kamis (26/7) saat dihubungi lewat telepon genggamnya.

Menurut dia, pihaknya akan mengumpulkan data dan bukti, soal dana Bos yang raib hingga Rp.1,6 miliar. “Kalau pejabat Disdik menyatakan, itu ada kelebihan pembayaran, itu hak mereka, cuma nanti apa benar atau tidak keterangan mereka perlu dibuktikan melalui sebuah proses hukum,” tandasnya.

Ditempat terpisah, Manajer BOS Disdik, Amsohi mengaku, angka Rp.1,6 miliar adalah angka kelebihan dalam pembayaran Bos pada tahun 2011. “Jadi masalahnya, kalau tahun anggaran dengan tahun pelajaran itu khan, berbeda. Perbedaan keduanya ini, yang kadang membuat datanya berbeda juga, belum lagi soal jumlah anak pelajar yang kadang berkurang, atau bertambah salah satunya karena ada keluar,” jelasnya.

Dia juga mengaku sistem yang ada di Disdik saat ini, belum memadai kalau dikaitkan dengan tuntutan pelayanan dana BOS untuk sekitar 2000 sekolah SD dan SMP yang ada di Kabupaten  Bogor. "Sementara untuk tahun 2011, Disdik Pemkab Bogor, harus menyalurkan BOS hingga Rp 300 miliar. Angka tersebut bahkan bertambah pada tahun 2012 sebesar Rp.600 miliar," imbuhnya.

Sementara, Kepala Inspektorat Pemkab Bogor, Adang Suptandar, mengatakan, proses hukum bisa dilakukan kalau memang BPK merekomendasi  atau memberi catatan buruk terhadap proses penyelesaian atau pengembalian uang Negara yang dianggap hilang. “Itu ada di pasal 5 ayat 3 undang-undang tentang BPK, intinya kalau dalam 60 hari proses penyelesaian dan pengembalian dianggap masih belum cukup, berdasar  undang-undang itu, bisa saja BPK merekomendasi ke penegak hukum, agar kasusnya ditindak lanjuti,” jelasnya

Seperti diberitakan LINGKAR JABAR, soal pengeledahan Kantor Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP), Kejari Cibinong akan terus menyelidiki dugaan terjadinya, pengurangan volume pekerjaan, sembilan proyek tahun 2011 lalu. ASP

 
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger