' Kejari Cibinong Berjanji Usut Dugaan Korupsi BOS - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Kejari Cibinong Berjanji Usut Dugaan Korupsi BOS

Kejari Cibinong Berjanji Usut Dugaan Korupsi BOS

Written By dodi on Tuesday, July 31, 2012 | 8:00 AM

KAB.BOGOR (LJ) - Tudingan sejumlah kelompok masyarakat Kabupaten Bogor soal adanya tebang pilih dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, membuat gerah petinggi Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong. Menjawab anggapan miring kalangan aktivis LSM itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Cibinong memastikan pihaknya akan secepatnya mengusut dugaan korupsi dana di lingkungan Pemkab, khususnya dugaan korupsi di Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.

Menurut Kasi Intelijen Kejari Cibinong, Bayu Adhinugroho, pihaknya tidak mau terburu-buru melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) sebanyak miliaran Rupiah di lingkungan Disdik. Alasannya, karena saat ini Kejari masih fokus dengan kasus di Dinas Binamarga dan Pengairan (DBMP) yang saat ini sudah menghasilkan seorang tersangka dan juga masih dalam pengembangan.

“Kalau kasus korupsi di DBMP sudah selesai, maka selanjutnya giliran Disdik yang akan kami bidik. Sabar dong, yang penting satu persatu kasus di Kabupaten Bogor bisa tuntas,” kata Bayu ketika dihubungi LINGKAR JABAR, kemarin. Sebelumnya, Bayu mengaku telah mendengar dan mengetahui adanya kelebihan dana BOS sebesar Rp 1,6 miliyar hasil dari pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) beberapa pekan lalu.

Bahkan, kata Bayu lagi, masalah tersebut tidak akan selesai begitu saja walaupun pejabat pengelola dana BOS di Disdik sudah melakukan pengembalian uang negara tersebut. “Tetap saja kami akan selidiki terjadinya kelebihan anggaran BOS itu. Dalam kacamata hukum, pengembalian uang bukan berarti masalah pidananya selesai, kita akan telusuri perkara tersebut,” tegas Bayu.

Seperti diberitakan koran ini pada edisi kemarin (Senin, 29/7), Kejari Cibinong mendapatkan pujian dari elemen masyarakat anti korupsi di Kabupaten Bogor, karena mampu menguak kasus korupsi proyek Jalan Raya Pemda Sukahati-Kedung Halang senilai Rp 2,6 miliar sekaligus menahan satu tersangkanya. Namun hal ini kontradiktif dengan pengusutan kasus dugaan korupsi di Disdik yang terkesan lamban. Sehingga memunculkan opini publik, bahwa ada tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi oleh Kejari.

"Apa yang telah dilakukan Kejari Cibinong pada kasus korupsi proyek jalan Sukahati-Kedunghalang, tentu patut diapresiasi. Padahal kasus ini tergolong baru atau cukup singkat diselidiki. Berbeda dengan pengusutan kasus dugaan korupsi di lingkup Disdik, kenapa lamban? Contohnya penanganan kasus dugaan penyimpangan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2011, kenapa Kejari Cibinong tidak melakukan tindakan cepat?" kata Ketua Gerakan Nasional Anti Korupsi (GNPK) Kab.Bogor, Moh Sinwan Z.

Sinwan pun mengharapkan kepada penegak hukum di Kejari untuk segera menyelidiki kasus dugaan penyelewengan dana BOS 2011 dan menetapkan para tersangkanya seperti halnya yang dilakukan dalam penanganan kasus proyek Jalan Sukahati. Pasalnya, kasus dugaan korupsi BOS ini bukan yang pertamakali mencuat ke permukaan. Di tahun-tahun sebelumnya juga pernah mencuat soal dugaan penyelewengan dana BOS yang dilakukan secara berjamaah oleh para pejabat Disdik.

"Selain kasus dana BOS, ada kasus dugaan korupsi lainnya dalam pengerjaan proyek-proyek pembangunan gedung sekolah dan pengerjaan rehabilitasi bangunan sekolah. Banyak sekali laporan soal ketidakberesan atau penyimpangan dalam pengerjaan proyek-proyek gedung sekolah pada tahun anggaran 2009, 2010, 2011 dan 2012. Tapi tak satupun informasi soal korupsi di Disdik yang ditindaklanjuti oleh Kejari Cibinong, ini ada apa?" kata Sinwan.

Beberapa waktu lalu, Manajer BOS Disdik Kabupaten Bogor, Amsohim mengakui bahwa angka Rp 1,6 miliar adalah kelebihan dalam pembayaran Bos pada tahun 2011. “Jadi masalahnya, kalau tahun anggaran dengan tahun pelajaran itu kan, berbeda. Perbedaan keduanya ini, yang kadang membuat datanya berbeda juga, belum lagi soal jumlah anak pelajar yang kadang berkurang, atau bertambah salah satunya karena ada keluar,” jelasnya.

Dia juga mengaku sistem yang ada di Disdik saat ini, belum memadai kalau dikaitkan dengan tuntutan pelayanan dana BOS untuk sekitar 2000 sekolah SD dan SMP yang ada di Kabupaten  Bogor. "Sementara untuk tahun 2011, Disdik Pemkab Bogor harus menyalurkan BOS hingga Rp 300 miliar. Angka tersebut bahkan bertambah pada tahun 2012 sebesar Rp.600 miliar," imbuhnya. BSR/DED
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger