' Kejaksaan Usut Kasus Korupsi di Dua Dinas Pemkab Bandung - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Home » » Kejaksaan Usut Kasus Korupsi di Dua Dinas Pemkab Bandung

Kejaksaan Usut Kasus Korupsi di Dua Dinas Pemkab Bandung

Written By dodi on Friday, July 20, 2012 | 4:34 PM

BANDUNG (LJ) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bale Bandung berhasil membongkar kasus dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bandung. Dalam kasus tersebut, Kepala Seksi Sarana SMA/SMK Disdikbud Kabupaten Bandung telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain di lingkup pendidikan, Kejari Bale Bandung juga mengusut kasus korupsi bantuan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLH) tahun 2010.

"Saat ini kami tengah menangani dua kasus, yang pertama yakni masalah pembangunan laboratorium gedung IPA SMA Paket I tahun anggaran 2007. Sedangkan kasus lainnya yakni di Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Kabupaten Bandung Barat terkait dengan GRLH bantuan Provinsi Jabar tahun anggaran 2010," kata Kepala Kejari Bale Bandung Sugiono dalam keterangan persnya kepada wartawan, Kamis (19/7).

Pada kasus pembangunan laboratorium gedung IPA SMA Paket I tahun anggaran 2007 tersebut, jelas Sugiono, pihaknya menemukan adanya pengurangan volume dan spesifikasi fondasi beton, struktur sloof beton bertulang, struktur kolom beton bertulang, struktur ring balk beton. Selain itu, di salah satu SMA diindikasikan mengganti stek besi beton pada bagian kolom selasar dengan menggunakan bambu berdiameter 1 inci untuk penyambungan antarkolom dan tiga unit fondasinya.

"Keadaan ini semuanya kami temukan di tiga sekolah yang membangun laboratorium tersebut, yakni di SMAN Ngamprah, SMAN Nagreg, dan SMAN Margasih. Kalau pagu anggaran untuk ketiga proyek tersebut sebesar Rp 204 juta atau masing-masing sekolah anggarannya sebesar Rp68 juta. Dalam kasus tersebut, kami telah menetapkan dua orang tersangka yakni WR selaku Kepala Seksi Sarana SMA/SMK Disdikbud dan ER Direktur CV Batu Reok yang menjadi rekanannya," paparnya.

Dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan pelaksanaan proyek tersebut, kata dia, dinyatakan telah selesai 100% dan Disdikbud telah membayar lunas. Namun, dari hasil penyelidikan dan penyidikan, pihaknya menemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan kerugian negara. "Kalau soal jumlah kerugian negara, saat ini masih dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jabar," pungkasnya.

Sementara itu, ketika hal ini akan dikonfirmasi ke Kepala Disdikbud Kabupaten Bandung Juhana dan Sekretaris Disdikbud Agus Firman, keduanya tidak bisa dihubungi atau ditemui. Demikian pula dengan pejabat utama yang berwenang di Distanbunhut terkait dengan kasus korupsi GRLH yang disebut pihak Kejaksaan, tak ada yang bisa ditemui atau pun dihubungi. GUS
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger