' Kado Hitam di HUT Bhayangkara - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Kado Hitam di HUT Bhayangkara

Kado Hitam di HUT Bhayangkara

Written By dodi on Monday, July 2, 2012 | 8:00 AM

BOGOR (LJ) - Memasuki usianya yang ke 66 Tahun di tahun 2012, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dan diperbaiki oleh insan Bhayangkara atau jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Ada sejumlah hal yang menjadi perhatian dan patut dicermati para pimpinan Polri, yakni soal kinerjanya yang terus dikeluhkan oleh masyarakat, masih adanya kesewenang-wenangan aparat Polri dalam menjalankan tugas dan penggunaan narkoba oleh anggota Polri yang masih saja terus terjadi.

Hal itu dikemukakan Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IP) Neta S. Pane kepada LINGKAR JABAR, Minggu (1/7). “Pada Hari Bhayangkara 2012, IPW memberi tiga catatatan sebagai Kado Hitam Polri untuk masyarakat. Karena kinerja Polri masih banyak dikeluhkan publik, meski berbagai perubahan dan perbaikan terus menerus dilakukan Polri. Kinerja Polri yang masih dikeluhkan publik adalah masih kentalnya penyiksaan dan intimidasi dalam menangani masalah,” katanya.

Dijelaskannya, sepanjang tahun 2011 misalnya, ada  97 orang tak bersalah ditembak polisi, 19 tewas dan 78 lainnya luka. Mereka menjadi korban kesewenang-wenangan polisi dalam menggunakan senjata api. Di tahun 2012, selama semester pertama, ada 18 kasus penzaliman yang dilakukan polisi dengan melibatkan 34 anggotanya. Delapan di antaranya kasus salah tembak dan 10 lainnya penyiksaan. “Ini terjadi karena kepedulian atasan terhadap bawahan masih sangat rendah. Fungsi kontrol internal tidak berjalan, begitu juga eksternal. Aparat kepolisian yang melakukan kesewenang-wenangan tidak pernah dihukum maksimal,” ujar jurnalis senior yang aktif mengkritisi lembaga Polri tersebut.

Masih kata Neta, contoh kasus pelanggaran yang dilakukan oknum Polisi yakni, pada  pertengah Juni lalu Polda Sumut melakukan tes urin dan diketahui ada 114 polisi sebagai pemakai narkoba tapi mereka tidak dihukum, mereka hanya dikarantina. Padahal jika anggota masyarakat yang diketahui seperti itu pasti diproses dengan tegas. Ini menunjukkan Polri masih bersikap diskriminatif. "Kedepan, IPW berharap agar para elit Polri terus mendorong reformasi Polri secara konsisten, dengan penekanan sistem kontrol diperkuat dan dipertegas. Pimpinan Polri harus mau menyadari bahwa bukan saatnya lagi melindungi secara membabibuta oknum-onum polisi yang brengsek. Polisi yang brengsek harus dipecat," tegasnya

Lebih lanjut Neta mengatakan, masih banyak anak-anak bangsa yang mau menjadi polisi dan mau membawa polri lebih baik lagi. Disisi lain, pemerintah, DPR dan publik harus membangun lembaga pengawas eksternal agar Polri tadak kebablasan dalam menjalankan reformasinya,” katanya. Untuk itu, tambahnya lagi Polri harus menyadari bahwa organisasinya sudah sangat tambun dan tidak lincah, dengan jumlah jenderalnya mencapai 261 orang.

Diharapkan, Polri tidak terjebak dengan euforia pemekaran daerah, lalau membentuk Polda baru, Polres dan Polsek baru. Wacana penggabungan beberapa Polda dan pembentukan kembali Polwil harus menjadi perhatian serius. Sebab yang diperlukan untuk memaksimalkan kinerja polri saat ini adalah diperkuat sistem pengawasan dan kordinasi pada anggotanya di lapangan. “Selain itu, pendidikan jajaran bawah Polri diperbaiki. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berani membawa para oknum polisi korup ke pengadilan tipikor, dan pemerintah harus memperhatikan fasilitas, dana operasional dan kesejahteraan polisi,” tegas Neta.

Karena sangat tidak adil menyamakan gaji Polisi dengn PNS dan TNI. Sebab kerja Polisi hampir 24 jam penuh dan di lapangan serta seringkali mereka berhadapan dengan maut saat memburu pelaku kriminal. Sementara PNS hanya 8 jam kerja dan di belakang meja. Apakah adil jika gajinya disamakan? “Di kuba, gaji polisi berada di urutan kedua tertinggi, setelah dokter. Standar PBB, gaji polisi harus sama dengan gaji di sektor perbankan di negeri tersebut,” imbuhnya.

Berdasarkan catatan IPW sejak tahun 2009 hingga 2012, sudah ratusan polisi yang dipecat karena melakukan tindakan melanggar hukum. Indikasi makin buruknya sikap, perilaku, dan kinerja Polri, ternyata semakin tinggi. Karena tahun 2009 saja,  ada 429 polisi dipecat, tahun 2010 ada 294 polisi dipecat, tahun 2011 ada 474 polisi dipecat. Kemudian pada tahun 2012 ada 12.987 polisi yg melanggar tata tertib Polri (total pemecatan polisi tahun ini baru diketahui Desember-Red).

Menurut Neta lagi, Polri harus menyadari bahwa buruknya kinerja polisi ternyata tidak membuat masyarakat takut. Terbukti sikap sewenang-wenang polisi dibalas masyarakat dengan sikap anarkis dan perlawanan. Di tahun 2011 ada 65 kantor polisi dirusak dan dibakar rakyat. Ada lonjakan tajam. Sebab di tahun 2010 hanya ada 20 kantor polisi yang dirusak dan dibakar rakyat. Tak hanya itu, selama lima bulan pertama tahun 2012 ada 28 polisi yang dikeroyok warga secara brutal.

“Jika situasi tetap ini dibiarkan konflik polisi dengan masyarakat akan terus berkepanjangan dan polisi dengan masyarakat akan menjadi musuh bebuyutan. Untuk itu, semua ini harus dihentikan. Elit Polri dan pemerintah SBY harus peduli dengan situasi darurat ini, karena sekarang sesuai UU, Polisi dibawah langsung presiden,” pungkasnya. PHD
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger