' Jangan Sampai DPR Menjadi Musuh Rakyat - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Home » , » Jangan Sampai DPR Menjadi Musuh Rakyat

Jangan Sampai DPR Menjadi Musuh Rakyat

Written By dodi on Tuesday, July 10, 2012 | 11:04 AM

Ketika Komisi III DPR RI tak bersikap kooperatif untuk memenuhi anggaran pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kita bisa melihat betapa reaksi rakyat cukup mengesankan dan bahkan menjadikan DPR sebagai 'musuh bersama'. Rakyat melihat perlakuan DPR itu sebagai penganiayaan dan sekaligus pameran kekuasaan dari sebuah lembaga yang secara formal adalah wakilnya rakyat.

Karena bertindak atas nama rakyat, maka dalam sistem demokrasi lembaga DPR mempunyai hak konstitusional yang tak terbantahkan. Karena itu KPK dibuat bertekuk lutut untuk terus menerus mengemis pada belas kasihan dan perkenannya. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi di negeri ini agaknya tidak rela dan tidak berkenan melihat 'penganiayaan' yang demikian berlangsung secara berkelanjutan.

Dengan segala risiko dan sikap penuh percaya diri, rakyat bangun, menyisihkan waktu dari kesibukan sehari-hari mencari sesuap nasi untuk hidup, bergerak ke jalan-jalan dan pasar-pasar mengumpulkan 'Koin untuk KPK' yang dipandang mereka sedang dalam 'penganiayaan'. Sikap ini diperkuat oleh keberpihakan rakyat pada upaya KPK dalam pemberantasan korupsi yang makin merajalela di negeri ini. Mereka prihatin atas kesulitan KPK bekerja secara berdesak-desakan dalam ruangan sempit untuk rakyat dalam melibas para koruptor.

Beberapa pentolan yang merasa diri berkuasa, menuduh gerakan rakyat ini sebagai sebuah pelanggaran hukum. Pelanggaran terhadap aturan yang dibuat dan disahkan oleh mereka. Sikap ini amat berbahaya, karena sikap itu dapat mendorong rakyat mengingat pada era penjajahan, ketika penjajah menuduh pejuang kemerdekan melanggar peraturan dan undang-undang yang disusun dengan sengaja untuk mengekalkan kekuasaannya dan menjebloskan para pejuang kemerdekaan dalam penjara.

Meskipun tidak persis sama, tetapi secara alamiah, sikap manusia dalam mempertontonkan dan mempertahankan kekuasaan relatif tidak jauh berbeda. Yang perlu dipahami, dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara secara demokratis, apapun bentuk protes atau dukungan dari rakyat, selama itu tidak menimbulkan kegaduhan dan ketidakamanan, adalah sah. Sistem demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Semua aturan harus dibuat dengan persetujuan dan untuk kepentingan rakyat.

Pertanyaan yang timbul, bagaimana kalau aturan itu dibuat atau ditetapkan justeru oleh sebuah lembaga yang secara formal mewakili rakyat? Bagaimanapun, mereka tidak bisa berbuat kalau hal itu dapat menimbulkan protes dari rakyat. Protes rakyat terhadap wakil rakyat menandakan, bahwa rakyat tidak sepakat dengan sikap dan perilaku mereka. Dalam era modern dengan kondisi keterbukaan sekarang ini, sikap rakyat yang demikian tidak timbul secara tiba-tiba.

Rakyat telah dapat membaca dan melihat apa yang sedang terjadi dengan wakil-wakil mereka. Mereka tidak bisa lagi dihasut oleh orang lain. Rakyat secara seksama mengikuti apa yang diperbuat wakil-wakil mereka. Rakyat mengikuti apa yang sedang terjadi. Mereka tahu siapa yang berbuat sungguh-sungguh untuk rakyat dan siapa yang mengkhianati rakyat? Siapa diantara wakil-wakil rakyat yang bekerja secara jujur dan siapa yang mempergunakan kekuasaan yang diberikan rakyat untuk memperkaya dirinya sendiri? Rakyat makin sadar dengan perilaku mereka dan perilaku kita semua.

Ada hal yang mestinya patut dicermati oleh mereka yang berkuasa di Komisi III DPR RI, jika keadaan ini dibiarkan terus berkembang, dikhawatirkan akan tiba pada sebuah kesimpulan dari rakyat untuk menyampaikan 'mosi tidak percaya' kepada wakil-wakilnya. Jika ini yang terjadi, konsekuensi logisnya adalah keharusan dilakukan segera pemilihan umum baru menggantikan semua anggota DPR yang sekarang.

Meskipun kita tidak mengharapkan hal itu terjadi, namun itu adalah hak rakyat dan jalan keluar terbaik dalam sistem demokrasi. Karena itu perlu diingat bahwa 'patungan' untuk pembangunan gedung baru KPK tersebut adalah sebuah bentuk dari pernyataan sikap politik rakyat yang harus disadari dan disikapi secara serius oleh para wakil rakyat dan pimpinan partai politik nasional.
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger