' Indonesian Police Watch Ditantang Polri - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Home » » Indonesian Police Watch Ditantang Polri

Indonesian Police Watch Ditantang Polri

Written By dodi on Friday, July 13, 2012 | 8:00 AM

BOGOR - Lembaga pemerhati kinerja Kepolisian, Indonesia Police Watch (IPW), mendesak dilakukan audit independen terhadap rekening atau kekayaan para pejabat menengah dan tinggi Polri yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada ratusan perusahaan jasa pengamanan di tanah air. Itu dikarenakan, total uang pungli dari perusahaan jasa pengamanan tersebut mencapai Rp 682 miliar per tahun.

"Setiap satu surat izin perusahaan jasa pengamanan dipungli Rp 7,5 juta di tingkat Polda dan Rp 7,5 juta di tingkat Mabes Polri. Setiap enam bulan izin tersebut harus diperpanjang," papar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, dalam keterangan persnya yang diterima LINGKAR JABAR, Kamis (12/7). Neta mengatakan, satu paket izin dari perusahaan tersebut hanya untuk satu lokasi pengamanan. Maka, jika tiga lokasi, Polri mewajibkan perusahaan jasa pengamanan menyerahkan tiga surat izin.

Menurut Neta, perusahaan jasa pengamanan bertugas membantu kepolisian sehingga pungli yang dilakukan kepolisian merupakan tindakan yang tidak bermoral. “Jika pihak-pihak yang membantu polisi masih juga dipungli polisi, ini jelas sangat tidak bermoral,” katanya seraya menambahkan bahwa IPW mendesak Polri secepatnya menghentikan aksi pungli tersebut. Jika tidak, IPW meminta Polri segera melepaskan pin anti-KKN yang dikenakan setiap anggotanya.

Neta menjelaskan, saat ini di Indonesia terdapat 632 perusahaan jasa pengamanan. Perusahaan itu diharuskan memiliki enam surat izin dari Polri, di antaranya surat izin jasa pengamanan, jasa konsultasi keamanan, jasa kawal angkut uang dan barang berharga, jasa pelatihan, jasa penerapan peralatan keamanan, serta jasa pengadaan satwa. "Bayangkan bila semuanya dipungut pungli, berapa banyak yang masuk ke kantong pribadi pejabat Polri?" imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Mabes Polri meminta IPW memberikan bukti atas tuduhan pungutan liar (pungli) jasa pengamanan mencapai Rp 682 miliar yang dilakukan oknum pejabat polri. IPW diminta melaporkan dengan bukti oknum pejabat yang melakukan hal tersebut. "Kalau bicara Polri, itu institusi. Polri tidak mungkin. Kalau oknum harus jelas siapa orangnya, kesatuannya mana, kan pasti, siapa yang memberi," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Agus Rianto dalam keterangan persnya, kemarin.

Agus mengatakan, banyak surat izin dikeluarkan Polri. Untuk itu, IPW diminta menjelaskan bukti penemuan tersebut. Berdasarkan data IPW menyebutkan, di Indonesia terdapat 632 perusahaan jasa pengamanan. Perusahaan itu diharuskan memiliki enam surat izin dari Polri, di antaranya izin jasa pengamanan, jasa konsultasi keamanan, jasa kawal angkut uang dan barang berharga, jasa pelatihan, jasa penerapan peralatan keamanan, serta jasa pengadaan satwa.

"Kita harus punya bukti untuk memproses dan menindak anggota. Jangan asal ada informasi terus kita lakukan penindakan. Siapa oknumnya, dari satuan mana," ucapnya. Disamping itu, tambah Agus, pihak kepolisian pasti akan menindak tegas semua oknum bermasalah jika didukung bukti-bukti kuat. "Pimpinan juga. Kalau betul ada anggota Polri yang melanggar, pasti akan dikenakan sanksi tegas," pungkasnya. PHD
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger