' Indonesia (Benarkah) Negara Terbanyak Koruptornya? - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Home » , » Indonesia (Benarkah) Negara Terbanyak Koruptornya?

Indonesia (Benarkah) Negara Terbanyak Koruptornya?

Written By dodi on Tuesday, July 17, 2012 | 8:00 AM

KPK menangkap basah AS, Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Kota Bogor, Jabar, akhir pekan kemarin, ketika akan menerima uang suap untuk manipulasi data penghitungan pajak sebuah perusahaan tambang. Peristiwa itu, tentu saja menambah panjang daftar hitam Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Permasalahan korupsi di Indonesia merupakan masalah yang tidak ada habisnya, sudah menjadi penyakit menular yang sangat ganas, yang sudah menjalar dan menular ke mana-mana.

Tidak hanya terjadi di lapisan eksekutif, tetapi juga di lapisan legislatif dan yudikatif. Tidak hanya merambah di lapisan atas, tetapi juga di lapisan bawah. Kita pun menyadari bahwa penyakit korupsi di negara ini sudah menancap jauh ke dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hampir tidak diketahui lagi di mana ujung dan pangkalnya. Di mana harus dimulai untuk melakukan pencegahan dan terapinya, dan di mana pula mengakhirinya. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah praktik korupsi. Tapi, kenyataannya, hingga kini belum membuahkan hasil yang signifikan.

Kekuasaan selalu berwajah dua: sekaligus mempesona dan menakutkan. Dengan kekuasaan kita mendapatkan kedududukan yang terhormat namun dengan kekuasaan pula kita dapat menjadi seorang penjahat paling kejam. Ada sebuah adagium yang perlu diingat, yaitu power tend to corrupt, di mana kekuasan yang dimiliki akan mengakibatkan kesewenang-wenangan. Terlebih, apabila kekuasaan itu telah berlangsung lama dan sangat nyaman. Sehingga, hal ini telah mengaburkan mana yang benar dan yang salah demi melanggengkan kekuasaan. Dan, kekuasaan yang sangat besar tersebut sering ditandai dengan gaya hidup yang mewah untuk menunjukkan bahwa dirinya sedang berkuasa.

Tanggung jawab moral merupakan suatu bagian hakiki dari setiap praktik kekuasaan ketika kebaikan dan kesejahteraan masyarakat menjadi taruhannya. Tetapi, tampaknya keyakinan ini berubah menjadi semacam pesimisme ketika para pemegang kekuasaan mempraktikkan kekuasaan tanpa tanggung jawab, seperti ketidakpekaan pada kepentingan publik, pemerkayaan diri, atau upaya pelanggengan kekuasaan, dan semacamnya.

Dalam kondisi demikian, pandangan klasik bahwa konsumerisme telah mengambil alih wilayah kekuasaan dari moral dan mengaburkan kemampuan membedakan moralitas humanisme dan moralitas binatang yang mengutamakan kenikmatan dapat diterima. Akibatnya, para penguasa menghapus tanggung jawab moral dari kamus kekuasaan mereka dengan berpura-pura untuk mengutamakan kepentingan rakyatnya.

Korupsi merupakan penyakit bangsa dan secara tegas pula merupakan penyakit moral, baik itu moralitas obyektif dan sekaligus subyektif. Pemberantasan korupsi dengan demikian juga memasuki kedua ranah tersebut. Korupsi bisa diberantas jika secara obyektif dilarang (dengan memberlakukan hukum yang amat berat), dan secara subjektif pula diperangi (dengan mempertajam peran budi-nurani yang dimiliki oleh setiap manusia).

Di satu sisi, penegakan moralitas objektif adalah soal penegakan aturan main dalam hidup bernegara, ketegasan pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap para koruptor, dan pembenahan sistem peradilan yang semakin adil. Di sisi lain, penegakan moralitas subjektif adalah soal pembenahan mentalitas aparatur negara, pembenahan hidup kemanusiaan sebagai mahkluk yang berakal budi, dan penajaman hati nurani.

Lemahnya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya karena masih banyak penegak hukum yang mudah ditunggangi. Penegakan hukum terhadap perilaku koruptif di Indonesia belum mampu membasmi habis para koruptor yang menggerogoti harta negara. Bahkan, beberapa kasus belakangan ada beberapa penegak hukum yang ikut terlibat. Suatu hal yang sangat ironis, apabila penegak hukum ikut melakukan tindakan korupsi, lantas siapa yang mesti kita percayai dan yang bertugas untuk memberantasnya.

Salah satu kendala besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah terlalu banyaknya orang yang akan terancam pidana jika undang-undang pemberantasan korupsi dijalankan secara sungguh-sungguh dan akan terjadi saling tuding menuding siapa yang menyidik siapa. Alih -alih menjadi negara adidaya di dunia seperti halnya AS sebagai negara yang mempunyai kekuasaan di percaturan politik internasional, baik dalam memengaruhi peristiwa-peristiwa global maupun lebih jauh mengambil keputusan dalam proyek-proyek internasional. Indonesia mempunyai kemampuan dan kekuasaannya sendiri sebagai negara terbanyak koruptornya.
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger