' DPRD Jabar Tinjau Pembangunan Infrastruktur Kota Depok - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » DPRD Jabar Tinjau Pembangunan Infrastruktur Kota Depok

DPRD Jabar Tinjau Pembangunan Infrastruktur Kota Depok

Written By dodi on Friday, July 27, 2012 | 7:28 PM

DEPOK(LJ) - Komisi D DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan peninjauan kegiatan peningkatan jalan  provinsi di jalan Margonda Kota Depok.Kunker itu dipimpin Sekretaris Komisi, Ineu Purwadewi  Sundari.
  
Dalam peninjauan itu dewan mendapatkan penjelasan panjang jalan provinsi tersebut hanya sepanjang 133 meter, selebihnya merupakan jalan nasional dan jalan kota. Total jalan provinsi yang ada di Kota Depok adalah sepanjang 16,73 KM yaitu Jl. Siliwangi 1,28 km, Jl. Iskandar 1,06 km dan sepanjang tol menuju Pondok Rajeg sepanjang 8,59 km.yang merupakan program kerja di BPJ I Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat .
  
Program peningkatan jalan di Margonda sendiri merupakan kegiatan tahun anggaran 2012, diharapkan dengan adanya peningkatan jalan tersebut akan memperlancar jalur transportasi di Kota Depok yang memiliki mobilitas dan tingkat kemacetan yang tinggi.
  
Komisi D tentunya akan mendorong kegiatan peningkatan infrastruktur jalan provinsi melalui proses penganggaran, karena itulah maka kami juga perlu mengetahui dan mengawasi sejauh mana pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBD tersebut,kata Ineu  legislator dari PDIP ini.
  
Sementara itu, ketika meninjau Situ Gemblung di Kota Depok, Komisi D meminta agar proses identifikasi yang dilakukan Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat terhadap situ-situ yang ada di Jawa Barat ditindaklanjuti dengan sertifikasi. Hal ini penting untuk adanya kepastian kepemilikan situ-situ tersebut yang saat ini disinyalir sudah banyak yang beralih fungsi.
  
" Selain sertifikasi situ, bagi kami yang menjadi perhatian adalah bagaimana agar situ-situ tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya yaitu sebagai tempat konservasi air," kata Sekretaris Komisi D kepada Kepala Balai PSDA Wil Sungai Ciliwung-Cisadane, Helmi Faisal.
  
Pada penjelasannya kepada Komisi D, Helmi menjelaskan keberadaan situ-situ di Jawa Barat selain difungsikan sebagai daerah resapan air juga untuk pertanian, pengendalian banjir dan tempat wisata.
  
Helmi menjelaskan  jumlah situ di Kota Depok sebanyak 27 situ, pada tahun 2011 situ yang sudah diidentifikasi adalah satu situ seluas kurang lebih 5 Ha. Sementara itu, dari data yang ada di PSDA pada tahun 2009 jumlah situ di Jawa Barat sebanyak 663 situ, dari jumlah tersebut sebanyak 154 sudah diinventarisasi dan tersebar di wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Citarum-Citanduy dan Ciwulan-Cilaki.
  
" Pada tahun 2011 kami sudah melakukan identifikasi situ sebanyak 516 situ dan sebanyak 63 situ sudah tidak ada," demikian dijelaskan Helmi.
  
Lebih lanjut dikatakan Helmi, dari hasill sinkronisasi data situ dengan Kab/Kota, BBWS, dan PJT II bertambah 247 situ, sehingga jumlah situ menjadi 854 situ.
  
Terkait dengan Situ Gemblung yang ditinjau Komisi D, ternyata situ yang sampai saat ini kepemilikannya belum jelas tersebut sudah dikelola oleh Buperta, salah satu unit usaha Kwarnas Geraka Pramuka. Sampai sejauh ini sebagaimana dikemukakan oleh Richard, Staf Khusus Buperta, pihaknya memanfaatkan situ tersebut sebagai bumi perkemahan dan graham wisata selain juga memelihara kelestarian lingkungan situ.
  
Menanggapi penjelasan dari Richard, Ujang Pahpulwathon, Anggota Komisi D meminta agar Dinas PSDA segera menyelesaikan proses identifikasi serta kepemilikan Situ Gemblung agar ada kejelasan mengenai hak dan tanggungjawab pengelola situ.
  
Sementara itu menanggapi pertanyaan dari Ujang yang juga menanyakan bentuk kerjasama yang dilakukan Buperta, Richard mengatakan  pihaknya mengelola situ tersebut dengan hak pakai sejak tahun 1976.
  
Mengenai proses identifikasi sebagaimana yang sudah dilakukan PSDA dan juga ditanyakan Ujang, Helmi mengatakan hasil koordinasi dengan Kementerian PU, Pemprov dipersilahkan untuk melakukan identifikasi terlebih dahulu. Mengenai pengelolaan situ  saat ini pihaknya justru sedang menunggu review  MoU Tiga Gubernur, Jawa Barat, DKI dan Banten yang sudah berakhir pada tahun 2011 lalu.
  
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi D, meminta agar segera dilakukan peninjauan terhadap MoU yang sudah berakhir tersebut dan selama proses sertifikasi kepemilikan situ belum jelas hendaknya tidak dilakukan kerjasama dengan pihak  manapun,ujarnya.(FER)
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger