' DPRD Jabar Rekomendasikan P2APBD Tahun 2011 - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Home » , » DPRD Jabar Rekomendasikan P2APBD Tahun 2011

DPRD Jabar Rekomendasikan P2APBD Tahun 2011

Written By dodi on Friday, July 20, 2012 | 4:18 PM

BANDUNG (LJ) - DPRD Jabar setelah melakukan kajian atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jabar Tahun 2011, memberikan rekomendasi,kepada eksekutif masing-masing dibacakan Anggota Ban-Gar Yod Mintaraga dari Partai Golkar dan Doni A Munir dari Partai PPP pada sidang Paripurna di gedung dewan jalan Diponegoro no 22 Kota Bandung ,kamis(19/7).

Ban-Gar, dalam bagian laporannya mengungkapkan, bahwa dalam bidang pendapatan diketahui telah melampaui target sebesar 119,28%, hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas dalam upaya-upaya intensifikasi pendapatan daerah.
"Keberhasilan ini, Pemprov Jabar, perlu terus melakukan upaya penggalian potensi secara akurat," ujarnya.

Adapun hal-hal yang menjadi rekomendasi DPRD Jabar, antara lain, dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, Pemda diharapkan segera melakukan kajian lebih mendalam terhadap potensi pendapatan daerah. Kedua, untuk optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak/sumber daya alam Pemprov. Jabar agar konsisten melaksanakan rekonsiliasi secara intensif berkaitan dengan data potensi serta meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat.

Ketiga, untuk mengantisipasi adanya fluktuasi penerimaan pajak daerah, Pemprov. Jabar diharapkan untuk semakin mengoptimalkan peran BUMD menjadi salah satu andalan penerimaan pendapatan daerah. Keempat, Pemprov. Jabar diminta mengkaji ulang terhadap penempatan deposito di lembaga keuangan yang lebih kompetitif, profitibel dan pruden. Kelima, Pemprov. Jabar diminta bisa meningkatkan data serap anggaran dengan upaya-upaya perencanaan yang sistematis dan terukur.

Keenam, Pemprov. Jabar terus melakukan penataan dan penyelamatan khususnya terhadap aset tidak bergerak baik tanah maupun bangunan melalui inventarisasi, sertifikasi dan penguasaan fisik dengan membentuk institusi khusus sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketujuh, Pemprov. Jabar diminta segera melakukan pembenahan dan penanganan/penatausahaan berkaitan dengan masalah piutang yang ada di lingkungan OPD melalui perbaikan sistem informasi data keuangan dan pembukuan dengan mengacu kepada Permendagri  Nomor 13 Tahun 2006 serta melakukan pemutihan terhadap piutang yang lebih kadaluarsa sesuai Peraturan Perundangan dan Kedelapan, keberhasilan meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI merupakan hal yang harus dipertahankan dengan menjaga konsistensi pelaksanaan mekanisme pelaporan keuangan daerah.FER

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger