' DPRD Jabar Kritisi Minimnya Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Warga Miskin - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Home » » DPRD Jabar Kritisi Minimnya Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Warga Miskin

DPRD Jabar Kritisi Minimnya Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Warga Miskin

Written By dodi on Friday, July 13, 2012 | 8:00 AM

BANDUNG - Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menilai Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi kurang menyosialisasikan langkah prosedural yang harus ditempuh pasien, khususnya pasien dari keluarga miskin, agar bisa dirawat di rumah sakit. Akibat minimnya sosialisasi, mengakibatkan banyak pasien miskin yang ditolak oleh pihak Rumah Sakit milik pemerintah daerah. provinsi maupun pusat.

"Ini tugas Pemprov Jabar, khususnya Dinkes untuk menyosialisasikan hal-hal prosedural yang harus ditempuh untuk pasien miskin," ujar Ketua Komisi E DPRD Jabar Didin Supriadin kepada wartawan, Kamis (12/7). Ia mencontohkan kasus tidak diterimanya Putri, bayi 24 jari asal Kabupaten Bandung, oleh RS Al Ihsan dan RS Hasan Sadikin.

Ketidaktahuan orangtua Putri jelas fakta yang menggambarkan bahwa masyarakat tidak tahu langkah prosedural agar bisa dirawat di rumah sakit. "Mungkin di luar sana jauh lebih banyak orang yang mengalami kasus serupa karena tidak tahu langkah prosedural yang harus ditempuh," jelas Didin seraya menambahkan pemahaman soal prosedural ini masih rendah dan harus terus diupayakan sosialisasi agar masyarakat paham.

Sebelumnya Agus Hamdani dan Kustini Amalia, orangtua Putri Rahmadania, bayi yang memiliki 24 jari, mengadu ke Komisi E DPRD Jabar. Mereka mengaku beberapa kali ditolak masuk ke RS Al Ihsan Kabupaten Bandung dan RS Hasan Sadikin (RSHS) untuk mengobati gangguan di paru-parunya.

Sementara itu Kepala Seksi Legislasi Kebijakan Dinkes Jabar Juanita menyebut orangtua Putri tidak menempuh semua persyaratan secara prosedural. Sehingga Putri ditolak di rumah sakit walau pun orang tua Putri memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Seperti diketahuui, Putri sempat dibawa ke RS Al Ihsan pada September 2011 setelah mendapat rujukan dari puskesmas setempat. Di RS Al Ihsan, Putri ditolak tanpa alasan jelas. Pada Desember 2011, Putri kembali dibawa kr RS Al Ihsan karena kondisinya memburuk, bahkan seperti sedang sakaratul maut. Namun RS Al Ihsan merujuk pasien ke RS Hasan Sadikin. Di RSHS, Putri juga ditolak tanpa alasan jelas.

Setelah ditolak di RSHS, orangtua Putri kapok membawa anaknya ke rumah sakit. Padahal ia memiliki SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). "Kami mengadu ke sini karena selama ini tidak dapat kejelasan agar Putri bisa dirawat. Apalagi kondisi keuangan kami serba kekurangan," ujar Agus.

Ketua Komisi E DPRD Didin Supriadin mengatakan, orangtua Putri tidak paham dengan prosedur yang harus ditempuh. "Karena mereka awam, mereka tidak tahu prosedurnya seperti apa," ucapnya. Namun dalam audiensi Komisi E meminta ketegasan dari Dinkes Jabar agar Putri bisa dirawat. Dinkes akhirnya menyanggupi untuk menadampingi Putri dan orangtuanya ke RS Al Ihsan untuk dirawat.

"Hari ini juga kita langsung ke RS Al Ihsan untuk mengantar Putri berobat," kata Juanita. Sementara soal biaya perawatan Putri, itu ditanggung oleh pemerintah karena pasien mengantongi SKTM. Pukul 14.00 WIB, Putri dan keluarganya langsung dibawa ke RS Al Ihsan. FER

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger