' Dokumen APBD Dapat Diakses Publik - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Dokumen APBD Dapat Diakses Publik

Dokumen APBD Dapat Diakses Publik

Written By dodi on Friday, July 6, 2012 | 4:07 PM

BANDUNG - Komisi Informasi Pusat (KIP) memastikan untuk segera menerbitkan surat edaran terkait penegasan bahwa anggaran daerah mulai dari perencanaan hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dokumen penunjangnya, adalah dokumen terbuka yang harus dapat diakses publik. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab keluhan dari elemen masyarakat dan bahkan anggota legislatif di berbagai daerah yang sekarang ini sangat sulit mengakses dokumen APBD dan dokumen penunjang anggaran lainnya.

"Bulan ini terbit. Sudah diputuskan tentang bisa atau tidaknya dokumen anggaran daerah diakses publik," kata Komisioner Informasi Pusat, Alamsyah Saragih, dalam rilis yang diterima wartawan, Kamis (5/7). Surat edaran terkait status dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan rencana kerja anggaran (RKA) pemerintah daerah, dibahas dalam pleno rapat kerja nasional Komisi Informasi yang berlangsung di Bandung, 3-5 Juli 2012.

Alamsyah mengatakan status DPA dan RKA dari pemerintah daerah berikut satuan kerjanya, tidak berbeda dengan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAL) di tingkat pusat.
Surat edaran terkait status DIPA dan RKAKL sebagai dokumen terbuka yang dapat diakses publik sudah terlebih dahulu terbit. Namun dalam praktik di daerah, banyak badan publik berkelit, dengan menyatakan DPA dan RKA tidak dapat merujuk surat edaran yang ditujukan untuk DIPA dan RKAKL sekalipun substansinya sama.

Salah satu sengketa informasi terkait DPA dan RKA, mencuat dari Jawa Barat yaitu menyusul permohonan informasi yang diajukan Perkumpulan Inisiatif, untuk mendapatkan APBD, DPA, dan RKA Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tahun anggaran 2008-2011. Sengketa ini sudah diputuskan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, yang menyatakan dokumen tersebut sebagai dokumen terbuka, tetapi dokumen tetap belum diserahkan sampai saat ini.

"Tidak ada keberatan (untuk melawan putusan), melewati tenggat batas waktu penyerahan dokumen berdasarkan putusan, sudah disomasi, tetap saja belum kami terima dokumennya," kata peneliti Perkumpulan Inisiatif Pius Widiyatmoko. Dia pun menyoroti masih lemahnya pemahaman pejabat dan pemerintah daerah terkait keterbukaan informasi publik.

Dalam kesempatan itu, Komisi Informasi se-Indonesia juga mendesak kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat payung hukum berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri(Permendagri) yang mengatur mengenai keberadaan sekretariat Komisi Informasi(KI) Provinsi. Ketua KIP Abdul Rahman Ma'mun mengatakan, dengan banyaknya KI daerah terkendala pembentukan unit pendukung kesekretariatan Komisi Informasi di daerah, KIP berencana mengajukan uji materi (judicial review) pasal 29 ayat (4) dan (5) Undang-undang No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lebih lanjut dikatakannya hambatan teknis yang mendera Komisi Informasi mengancam pemenuhan hak atas informasi sebagaimana diatur pasal 28F UUD 1945,tuturnya seraya menambahkan Organisasi yang berwenang memutus sengketa, tetapi perangkatnya tak ada karena regulasi. "Pasal 29 ayat (4) dan (5) UU 14/2008 mengatur mekanisme pembentukan sekretariat Komisi Informasi di provinsi dan kabupaten kota," kata Abdul Rahman Ma'mun dalam konferensi pers penutupan Rakornas komite Informasi di Kota Bandung.

Menurutnya bagian yang akan dimintakan uji materi adalah mengenai 'frasa di bidang komunikasi dan informasi' pada kedua ayat yang mengacu siapa pejabat yang menyelenggarakan fungsi sekretariat untuk Komisi Informasi. "Frasa tersebut menjadi kendala di daerah karena mayoritas struktur di pemerintah daerah tidak menempatkan komunikasi dan informasi sebagai pembidangan yang terlepas dari bidang lain," terangnya.

Ditambahkannya, uji materi bermaksud memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah menentukan asal bidang dari pejabat pelaksana sekretariat Komisi Informasi. “Ini kendala regulasi, uji materi dimungkinkan, meskipun makan waktu lama. Terobosan lain juga terus kami dorong," pungkas Abdul Rahman makmun.

Selain permasalahan kesekreteriatan, Rakornas 3 KI juga menghasilkan sejumlah rekomendasi antara lain masukan terhadap perbaikan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP), Program right to know day (hari Hak untuk Tahu) tanggal 28 September, materi sosiualisasi dan advokasi. FER
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger