' Disdik Diduga Restui Pungli PSB, Orang Tua Siswa Kecewa - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Disdik Diduga Restui Pungli PSB, Orang Tua Siswa Kecewa

Disdik Diduga Restui Pungli PSB, Orang Tua Siswa Kecewa

Written By dodi on Friday, July 20, 2012 | 4:04 PM

KAB.SUBANG (LJ) - Sejumlah orang tua siswa di Kabupaten Subang, Jawa Barat, terutama dalam penghasilannya pas-pasan, mengeluhkan (kecewa-red) adanya pungutan liar untuk biaya sekolah. Pasalnya, biaya pendidikan ditingkat SMP, SMA dan sederajat, sering kali menerapkan kebijakan meminta sejumlah uang kepada orang tua siswa.

Keterangan yang dihimpun LINGKAR JABAR, dibeberapa sekolah Kabupaten Subang. Pungutan liar biaya sekolah, pada saat Penerimaan Siswa Baru (PSB) dan pungutan daftar ulang, diduga mendapat restu dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Subang, untuk meraup sejumlah uang kepada orang tua siswa.

Salah seorang wali murid, Muhamad (50) warga Pagaden Baru, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, menuturkan, pihaknya, terpaksa harus meminjam uang demi memenuhi kebutuhan biaya sekolah anaknya. Buat dirinya, pendidikan yang layak harus diberikan kepada putra dan putrinya. Karenanya, dia memilih sekolah dengan fasilitas sarana dan prasarana memadai,dan kondisi sekolah yang representative.

”Buat saya sangat penting menyekolahkan anak, meski harus mencari pinjaman uang untuk menanggulangi biaya pendaftaran. Untuk memilih sekolah favorit dan bonavid, sangat mustahil buat saya yang penghasilannya pas-pasan, apalagi kalau saya dengar disekolah tersebut konon biaya masuknya sangat mahal,” ucap Muhamad, kepada LINGKAR JABAR, Kamis (19/7).

Mahalnya biaya pendidikan juga dikeluhkan orang tua siswa lainnya,ketika mendaftarkan anaknya, ke sekolah SMA 1 Pagaden Baru. Pada sekolah tersebut, anaknya tidak diterima dengan alasan Nilai Evalusi Murni (NEM)-nya tidak memenuhi sarat. ”Setelah melakukan nego, dengan salah satu panitia pendaftaran, anak saya bisa diterima dengan sarat, harus mengeluarkan sebesar Rp4 jUta,” ucap dia.

Hal senada pun dikatakan, Mustamil (40), ketika akan mendaftarkan anaknya ke SMA Negeri, niatnya urung gara-gara setelah pihak sekolah meminta uang pengajar, sebagai sarat biaya masuk sebesar Rp2 juta. "Sementara sisanya, Rp1,5 juta yang harus di cicil. Namun bagi saya untuk mengeluarkan uang sejumlah itu, tentunya sangatlah berat, karena status pekerjaan saya, hanya seorang buruh tani. Sehingga harapan saya untuk menyekolahkan anaknya ke SMA Negeri pupus sudah," imbuhnya.

Menurutnya, untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan gratis, bagi warga Kabupaten Subang, masih sebuah impian. Sejak pihak sekolah dan komite serta pihak-pihak terkait, masih tetap mengedepankan komersialitas, ketimbang menerapkan ketentuan yang sudah di atur oleh undang–undang (UU) pendidikan. "Dengan kejadian itu, mau tidak mau anak saya dimasukan ke sekolah Madrasah Aliyah (MA) yang biayanya lebih murah ketimbang sekolah negeri," tutur dia, sambil mengusap kepala anaknya,kemarin.

Sementara itu, Dapid selaku anggota LSM Kompas, mengatakan, pemerintah kabupaten Subang, seharusnya melek mata, mengenai banyaknya pungli yang terjadi dibeberapa sekolah diwilayah Kabupaten Subang. Saat ini, dunia pendidikan sudah mengedepankan komersialitas.

"Pemerintah seharusnya, menerapkan Undang–undang atau peraturan lainnya, yang mengatur tentang system pendidikan di Negera kita dengan benar. Banyak sekolah, dengan dalih dari hasil rapat orang tua murid dan komite sekolah, yang sering menerapkan kebijakan yang sangat memberatkan para orang tua murid, untuk anaknya yang ingin mengenyam dunia pendidikan,“ pungkasnya. ALM 
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger