' Dana Reklamasi Lahan Tambang di Kabupaten Bogor Menguap - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Dana Reklamasi Lahan Tambang di Kabupaten Bogor Menguap

Dana Reklamasi Lahan Tambang di Kabupaten Bogor Menguap

Written By dodi on Monday, July 23, 2012 | 8:00 AM

KAB.BOGOR - Keberadaan bekas lokasi tambang di wilayah Kabupaten Bogor yang ditelantarkan perusahaan tambang akhir-akhir menjadi sorotan masyarakat luas. Sebab selain merugikan Pemerintah Daerah, bekas lokasi tambang yang ditelantarkan pun telah mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Tak heran, kalangan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di daerah ini pun menyoroti masalah dana jaminan reklamasi (jamrek) lokasi tambang yang disetorkan oleh perusahaan tambang yang memiliki izin resmi.

Pasalnya, dana yang dikelola oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral (DESDM) Kabupaten Bogor itu tak jelas, baik jumlah total dana yang dihimpun maupun penggunaan atau pemanfaatannya. Pihak DESDM yang bertanggungjawab atas pengelolaan dana jamrek tersebut sejak lama hingga saat ini sangat tertutup alias tak pernah bersikap transparan. Tak heran, tudingan miring pun dialamatkan kepada dinas teknis yang dikepalai Koesparmanto C.H itu. Beberapa LSM menilai pengelolaan dana jamrek Kabupaten Bogor bermasalah alias rentan dengan penyimpangan.

Berdasarkan data yang dihimpun, diketahui bahwa saat ini tercatat sebanyak 162 perusahaan tambang di Kabupaten Bogor yang memiliki izin resmi (Izin Usaha Pertambangan) dengan berbagai macam jenis produksi tambang. Seluruh perusahaan berizin itu berkewajiban menyetorkan dana jamrek yang ditujukan untuk merehabilitasi lingkungan pasca penambangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Namun entah kenapa, DESDM atau pun Dinas Pendapatan Daerah tak pernah mensosialisasikan atau mempublikasikan berapa besaran dana jamrek yang harus disetorkan perusahaan tambang.

Menurut Ketua Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah (LPPD), Freddy PH Pasaribu, selama ini pihak DESDM atau pun Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) tak pernah mensosialisasikan, apalagi mempublikasikan soal kewajiban dana jamrek yang harus disetor. Kedua dinas tersebut sangat tertutup, bahkan acapkali menutup pintu informasi ketika LSM ataupun wartawan mempertanyakan soal jumlah dan pengelolaan dana jamrek yang ditaksir mencapai diatas 25 miliar rupiah.

"Ini yang menimbulkan pertanyaan, kenapa sih DESDM dan Dispenda Kabupaten Bogor tertutup rapat soal informasi dana jamrek, memangnya ada apa dan kenapa sampai ditutup-tutupi? Saya menduga ada yang tak beres dengan ketertutupan ini. Padahal dana jamrek ini penting sekali untuk diketahui publik, khususnya LSM selaku kontrol sosial yang berfungsi melakukan pengawasan publik. Terlebih, kami menemukan ada banyak bekas lokasi tambang yang tidak direklamasi alias ditinggalkan begitu saja oleh penambangnya," kata Freddy kepada LINGKAR JABAR, kemarin.

Freddy mengatakan, ada bau busuk yang tercium dalam pengelolaan dana jamrek. Diduga kuat, dana tersebut tidak digunakan sebagaimanamestinya. Sebab selama ini, tambah Freddy, pihak DESDM tidak pernah melaporkan soal penggunaannya dan juga soal lokasi tambang yang telah berhenti beroperasi. "Saya sudah pernah cek ke Dewan, ternyata pihak Komisi C DPRD juga belum pernah menerima laporan soal dana jamrek itu. Tapi kita ga kan berhenti untuk menyelidiki, kami akan terus menyelidiki soal dana tersebut sampai ketahuan secara jelas," tegas Freddy.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Fraksi Demokrat DPRD setempat, Husnul Chotimah. Mantan anggota Komisi C ini mengaku pernah meminta data tentang rincian jumlah dana jamrek yang disetor dan berapa yang telah terpakai, namun pihak DESDM tak pernah memberikan. "Saat saya masih duduk di Komisi C, saya sudah beberapa kali minta data dana jamrek itu, tapi ga pernah diberikan dengan berbagai macam alasan. Jelas saya jadi curiga, ini ada apa-apanya," imbuh Husnul.

Freedy menambahkan, sepengetahuan dirinya setiap perusahaan tambang diwajibkan menyetor sejumlah dana jamrek dengan besaran Rp 10 sampai 50 juta perhektar tanah yang dijadikan lokasi tambang. "Nah, untuk Kabupaten Bogor ini masih belum jelas berapa sih kewajiban dana yang harus disetor. Kami himbau kepada Bupati Bogor dan Inspektorat Daerah agar melakukan pengawasan serta meminta rincian dana jamrek tersebut, jangan sampai diselewengkan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab," tegasnya.

Terkait dengan dugaan ketidakberesan dana jamrek tersebut, Kepala DESDM Kabupaten Bogor Ir.Koesparmanto C.H, yang hendak ditemui di kantornya oleh LINGKAR JABAR pada Jumat (20/7) lalu, tak berhasil ditemui. Menurut staf di pos keamanan kantor DESDM, atasannya itu sedang mengikuti program Jumat Keliling bersama Bupati. Begitu juga ketika LINGKAR JABAR berusaha menghubungi melalui tiga nomor telepon seluler pejabat yang memiliki rumah mewah bernilai miliaran Rupiah itu, terdengar nada tidak aktif. BSR
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger