' Bantuan Sosial, Sumber Dana Operasional Sekda Kota Bandung - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Home » » Bantuan Sosial, Sumber Dana Operasional Sekda Kota Bandung

Bantuan Sosial, Sumber Dana Operasional Sekda Kota Bandung

Written By dodi on Wednesday, July 11, 2012 | 8:00 AM

BANDUNG - Sebagai oran nomor tiga di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Bandung, Sekretaris Daerah (Sekda), tentu saja memiliki banyak tugas serta kegiatan yang harus dijalani setiap harinya. Untuk itu, Sekda Kota Bandung yang saat ini dijabat Edi Siswadi, membutuhkan biaya operasional yang tak sedikit, kisarannya di level Rp 5 juta sampai puluhan juta Rupiah. Namun yang tak disangka-sangka, biaya operasional Sekda itu bersumber dari dana bantuan sosial (bansos) Pemkot Bandung yang kemudian bermasalah dan kini dibawa ke meja hijau.

Sama halnya dengan biaya operasional Wakil Walikota Ayi Vivanandi, dana operasional untuk Sekda Kota Bandung ini pun disebut berasal dari uang bansos yang digelontorkan oleh salah seorang terdakwa yang menjabat bendahara kesekretariatan Pemkot Bandung, Rochman. Hal itu terungkap dalam sidang dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 66 miliar di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (10/7). Sidang kali ini menghadirkan salah seorang mantan ajudan Sekda, Ayi Supriatna.

Dalam kesaksiannya, Ayi mengaku diberi petunjuk secara lisan oleh Sekda untuk meminta dana operasional ke Rochman. Dari situ, Ayi berkoordinasi dengan Rochman untuk mengambil dana operasional tersebut. "Ada perintah secara lisan untuk koordinasi dengan bendahara (Rochman). Petunjuk lisannya agar untuk dibantu. Dari situ saya koordinasi dengan pak Rochman," kata Ayi dalam kesaksiannya.

Setelah berkoordinasi dengan Rochman, lanjut Ayi, dia mengambil sejumlah dana yang diserahkan langsung oleh Rochman ataupun stafnya. Pemberian uang operasional tersebut terkadang dilakukan di luar kantor ataupun di dalam kantor. "Saya tidak tahu sumber anggaran uang itu dari mana. Saya tahu setelah dipanggil oleh Kejaksaan," kata Ayi yang mengaku sudah empat kali diperiksa penyidik Kejati Jabar.

Ayi pun disodori beberpa kuitansi untuk ditandatangani. Sayangnya, kuitansi tersbut bersifat sementara. Ayi juga tidak pernah menerima kuitansi tetap pencairan dana tersebut. "Dalam kuitansi itu nominal danannya tidak disebutkan. Pak Rochman belum pernah bilang uang tersebut berasal dari mana," kata dia.

Dana yang diterima oleh Ayi pun bervariatif sesuai dengan kegiatan Sekda setiap harinya. Ayi mengaku sempat menerima uang dari Rochman ataupun stafnya senilai Rp 2,5 juta hingga Rp 30 juta. "Dalam satu hari ada beberapa kali acara seperti acara kemasyarakatan, acara menerima tamu. Jumlah nominalnya variatif Rp 2,5 juta, Rp 25 juta juga pernah hingga Rp 30 juta tiap acara," kata Ayi.

Ayi selalu membuat pertanggungjawaban kepada Rochman mengenai dana yang diterimanya itu. Dia menuturkan, tidak ada satupun kegiatan yang dia laporkan termasuk uang titipan dari Rochman. "Segala sesuatunya saya memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pak Rochman," jelas dia.

Dia tidak menampik jika menerima beberapa proposal bantuan sosial dari masyarakat. Proposal yang terlampir tersebut terkadang ada yang sesuai prosedur ada juga yang tidak sesuai.
"Apabila ada proposal yang memenuhi prosedur diserahkan kepada sekpri (Sekretaris Pribadi). Tidak semua laporan dilaporkan itu dipertanggungjawabkan secara tertulis. Ada tanda penerima dari bantuan, ada juga yang tidak. Saat pemberian dana di lapangan saya kan tidak bawa kuitansi tanda terima," kata dia.

Selain Ayi dua saksi lainnya juga dihadirkan yakni dua staf bagian tata usaha Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Wakil Walikota Bandung, Risfa Eka Saputri dan Risa Wulan. Risfa yang bersaksi untuk terdakwa Rochman dan Firman Himawan itu mengaku terbiasa merekapitulasi honorer wakil walikota bandung. "Saya juga harus membantu Sekretaris Pribadi dalam pengadministrasian biaya operasional di Setda," kata Risfa.

Oleh karena itu dia sering datang kepada terdakwa Rochman untuk mencairkan biaya operasional. Uang tersebut diterima untuk biaya alat tulis kantor, makan minum, telepon dan biaya operasional lainnya. "Ajudan Wakil Wali Kota Bandung yakni Baron dan Pandji kerap datang juga untuk meminta dana operasional," kata Risfa.

Sementara itu, Risa mengaku tak mengetahui berapa besaran DPA dana operasional untuk Wakil Walikota, sementara Risva menyebut, DPA untuk Walikota dan Wakil Walikota besarnya sebesar Rp 700 juta per tahun pada 2009-2010. "Itu Rp 100 juta lebih untuk honor dan tunjangan, Rp 600 juta untuk tunjangan operasional," tuturnya. Namun dana yang mereka terima dari Rohman sebagai dana operasional KPP berbeda dari anggaran tunjangan operasional.

Usai mendengarkan keterangan saksi, Majelis Hakim dipimpin Setyabudhi Tejocahyono menunda sidang pada Selasa (17/7) pekan depan dengan agenda masih mendengarkan keterangan saksi. HER

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger