' AMC Mendesak Athe Bertangung Jawab Atas Upah Pungut - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Home » , » AMC Mendesak Athe Bertangung Jawab Atas Upah Pungut

AMC Mendesak Athe Bertangung Jawab Atas Upah Pungut

Written By dodi on Wednesday, July 11, 2012 | 8:00 AM

CIANJUR (LJ) Puluhan masa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Cianjur (AMC), Selasa (10/7), mendatangi kantor Dinas Bina Marga (BM). Massa menuntut agar Kepala Dinas BM, Athe Adha Kusdinan, bertanggungjawab atas kasus dugaan upah pungut sewaktu Athe menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) tahun 2008 lalu.
    Menurut Ahmad Jawar alias Ebes, kasus korupsi upah pungut (UP) PBB dan SPPD fiktif telah menjerat Syarif Hidayat mantan Kadispenda Cianjur sebagai tersangka. Bahkan Polda Jabar masih akan menyidik para mantan Kadispenda lainnya. “Salah seorang mantan Kadispenda yang wajib diperiksa menurut kami adalah Athe Adha Kusdianan, karena dia diduga melakukan hal yang sama dalam tindakan melawan hukumnya,”kata Ebes, kepada LINGKAR JABAR, Selasa (10/7).
    Dikatakakannya, Athe harus dipenjarakan karena pernah mengembalikan uang sekitar Rp600 juta kepada Kas Daerah, karena kelebihan biaya upah pungut saat dia menjabat sebagai Kadispenda. “Tentunya hal ini mesti diklarifikasi, jika benar maka aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya,”ujar dia.
    Menanggapi hal tersebut kepada LINGKAR JABAR ditempat yang sama, Athe mengatakan, dirinya sangat senang telah kedatangan tamu dari AMC. “Saya pribadi sangat senang dengan kedatangan adik-adik dari AMC, sebab saya tidak bisa melarang siapapun untuk melakukan demo, saya tidak bisa memungkiri karena itu telah terjadi waktu saya menjabat sebagai Kadispenda dulu,”kata Athe.
    Tuntutan para pendemo, ujar Athe, akan segera saya lakukan. “Insya Allah minggu depan saya akan mempublikasikan tentang pengembalian upah pungut sewaktu saya menjabat sebagai Kadis Pemda, soalnya ini menyangkut Instansi lain, jadi saya perlu waktu,”ujarnya.
    Dijelaskan Athe, masalah UP tidak hanya terjadi di Kabupaten Cianjur saja. “Masalah ini terjadi didaerah lain di Indonesia, berdasarkan audit BPK, saya harus mengembalikan UP ke Kas Daerah, dan kewajiban itu sudah saya penuhi dengan mengembalikan ke Kas daerah, yang diminta dari penerima UP di Dispenda,”jelas dia.
    Adanya kelebihan UP menurut Athe karena adanya aturan yang lebih tinggi sehingga UP harus dihentikan dan harus dikembalikan. “Waktu itu kami didukung oleh peraturan bupati, terus perda, ternyata aturan tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi sehingga dihentikan, dan hasil audit BPK, Dispenda harus mengembalikan ke Kas Negara, dan itu sudah saya lakukan,”katanya. (RUS)
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger