' Abaikan Laporan BPKP, Jaksa Desak MA Tolak Novum Eep - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Abaikan Laporan BPKP, Jaksa Desak MA Tolak Novum Eep

Abaikan Laporan BPKP, Jaksa Desak MA Tolak Novum Eep

Written By dodi on Wednesday, July 25, 2012 | 8:00 AM

BANDUNG - Jaksa Penuntut Umum (JPU) memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) menolak bukti baru yang diajukan oleh terpidana korupsi mantan Bupati Subang, Eep Hidayat. Diketahui, bukti baru atau novum yang diajukan Eep Hidayat adalah Laporan Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jabar. Dalam laporan tersebut, mantan Bupati Subang ini mengklaim tidak ada kerugian negara akibat kasus yang menjeratnya itu.

"Kami Jaksa Penuntut memohon agar Majelis menolak bukti tambahan yang diajukan terpidana Eep Hidayat," ujar salah seorang JPU Rahman Firdaus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Selasa (24/7). JPU tetap meminta Majelis Hakim MA untuk mempertahankan putusannya beberapa bulan lalu. Eep hidayat divonis 5 tahun penjara atas tuduhan korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP PBB) senilai Rp 14 miliar. "Menyatakan putusan Mahkamah Agung 240K/Pid.Sus/2011 tanggal 22 Januari Februari 2012 tetap berlaku karena sudah tepat dan benar menurut hukum," tutur dia.

Dalam sidang tersebut JPU menanggapi atas bukti baru (Novum) yang telah diajukan terpidana Eep Hidayat. Memang, mantan Bupati Subang ini telah mengajukan bukti baru berupa Laporan Hasil Audit BPKP Jawa Barat terhadap penghitungan kerugian negara untuk BP PBB Kabupaten Subang pada 2005-2008. Namun, JPU berpendapat lain, mereka menilai hasil audit BPKP yang diajukan tersebut sudah terungkap dalam persidangan sebelumnya. JPU menilai bukti baru tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai novum.

"Tidak bisa dijadikan novum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 2 huruf s KUHAP," jelas salah seorang JPU Rahman Firdaus. Dia berpendapat dalam audit BPKP tersebut tidak benar dan tidak beralasan. Pasalnya, dalam laporan itu tidak menyimpulkan tidak adanya perbuatan melawan hukum dan tidak adanya kerugian negara keuangan negara. "Pembayaran biaya pemungutan PBB pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Subang tahun anggaran 2005 sampai 2008 senilai sekitar Rp 5,6 miliar itu dapat dikatakan kerugian negara," kata JPU.

Dikatakannya lagi, dalam Pasal 1 angka 22 UUD Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa kerugian negara adalah kekurangan, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
"Sekali lagi kami Jaksa Penuntut menyampaikan pendapat bahwa bukti tambahaan tersebut tidak memenuhi alasan-alasan yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 263 ayat 2 KUHAP," tutur dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Eep Hidayat mengajukan novum atau bukti baru yang membenarkan perbuatannya. Eep yang kini mendekam di LP Sukamiskin menyodorkan di antaranya surat penjelasan Kementerian Dalam Negeri tertanggal 3 April 2012. Surat itu menyebutkan BP PBB dimasukkan dalam kelompok belanja tidak langsung yang tidak terikat program dan kegiatan. “Ini menjelaskan bahwa BP PBB boleh digunakan untuk insentif,” ujar Eep.

Selain itu, Eep juga mengajukan surat edaran bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sebagai bukti baru yang menyebutkan pengaturan BP PBB menjadi kewenangan yang diatur masing-masing daerah. Eep pun mengajukan surat edaran Kejaksaan Agung tahun 2010 yang menyebutkan bahwa penyidikan terhadap kepala daerah memerlukan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjelaskan kerugian negara.

Ia juga melampirkan surat permohonan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat kepada BPKP Jawa Barat yang meminta audit dalam perkara korupsi BP PBB Kabupaten Subang,namun tidak pernah dijadikan bukti dalam persidangan. "Perkara ini terkesan dipaksakan karena penyidik tidak bisa membuktikan audit BPKP," ujar Eep yang meyakini kasusnya ini lebih berbau politis daripada aksi penegakan hukum. HER/ADE
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger