' July 2012 - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...

Penyelewengan Dana Hibah Pemkot Bandung Terendus

Written By dodi on Tuesday, July 31, 2012 | 8:00 AM

BANDUNG - Sebanyak Rp 214 miliar yang berasal dari dana hibah di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bandung pada tahun anggaran 2012 terindikasi diselewengkan. Tudingan ini mengemuka setelah Kelompok masyarakat sipil Kota Bandung yang terdiri dari Forum Diskusi Anggaran (FDA), Pusat Pengembangan Informasi Publik (P2IP), Perkumpulan Inisiatif, Walhi Jabar, Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB), Keluarga Mahasiswa Bandung Raya (KM Bara) dan LBH Bandung, melakukan kajian atau telaah atas belanja hibah pada APBD Kota Bandung.

"Kami menemukan kecurigaan penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran dana hibah. Kita telah melakukan rekap dan catat ulang penerima hibah 2012. Totalnya ada Rp 214 miliar, sementara penerima hibah ada 903," papar Suryawijaya, Koordinator P2IP dalam jumpa pers di Gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung, Senin (30/7). Dari hasil kajian terhadap belanja hibah tahun 2012 mereka menemukan bahwa besaran alokasi hibah saja sudah tidak jelas.

Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) No 110/2012 total belanja hibah yaitu Rp 435,9 miliar. Sementara pada Surat Keputusan Walikota Bandung No 978/Kep.258-DPKAD/2012 yang merupakan turunan dari perwal sebelumnya tertera Rp 389 miliar. "Jadi ada ketidakjelasan jumlah tepat mana alokasi yang dipakai. Bahkan kami memiliki salinan pernyataan Sekda Bandung pada 11 Juli lalu yang mengatakan bahwa dana hibah tahun 2012 besarnya Rp 493 miliar. Jadi dari sumber alokasinya saja kami lihat tidak punya pegangan jelas," katanya.

Selain itu jika memperhatikan profil para calon penerima hibah dan besaran dana yang akan diterimanya, terlihat bahwa penetapan pemberian hibah tidak mempertimbangkan aspek rasionalitas. "Irasionalitas yang kami temukan yaitu adanya rentang yang besar dari penerima hibah. Yang terbesar Rp 56 miliar dan terkecil Rp 4,2 juta. Ini menunjukkan Pemkot tidak punya aturan jelas tentang besaran maksimal dan minimal hibah yang diberikan," tutur Surya.

Mereka pun menemukan ada 23 lembaga yang dinilai tidak memiliki kompetensi dalam mengelola dana namun mendapatkan dana hibah yang besar. "Banyak calon penerima hibah yang dapat dana hibah cukup besar tanpa alasan yang jelas. Lembaga tersebut menerima besaran antara Rp 1 miliar dan lebih, dengan total Rp 125,7 miliar," sebutnya. Kegiatan yang diusulkan calon penerima dana hibah diantaranya adalah kegiatan rutin Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), seperti perbaikan jalan, pembangunan gapura, pembangunan kantor RW dan lainnya.

"Itu mengindikasikan ada potensi tumpang tindih anggaran atau pengalihan beban kerja ke masyarakat," jelas Surya seraya menambahkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah mencium adanya keanehan dalam penyaluran dana hibah Kota Bandung tahun 2012. "KPK menemukan adanya penerima perorangan yang menerima Rp 200 juta," tambahnya.

Terkait dengan hal itu, kelompok masyarakat sipil itu juga berharap para penerima hibah tersebut diverifikasi ulang demi transparansi publik. "Kami menagih janji pernyataan Sekda Kota Bandung yang menyatakan bahwa calon penerima dana bansos akan diverifikasi ulang. Kami juga meminta supaya Sekda melakukan moratorium atau menunda pencairan selama verifikasi ulang pada seluruh penerima selesai. Jadi, janji bahwa dana hibah akan cair setelah lebaran jangan dulu dilakukan," ujar Surya.

Mereka pun meminta agar DPRD melakukan pengawasan dan revisi Perda APBD 2012 pada saat penyusunan APBD Perubahan sesuai hasil vrifikasi. Transparansi verifikasi dilakukan dengan uji publik dengan memuat para penerima hibah dan besaran yang akan diperoleh. "Kami akan mengawal proses verifikasi. Apabila pada pelaksanaannya tetap tidak ada perubahan dan masih ada penyimpangan maka kami akan meminta BPK untuk melakukan audit investigatif dan melaporkan penyimpangan ke KPK," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Edi Siswadi mengapresiasi keinginan moratorium pencairan hibah selama proses verifikasi kepada seluruh penerima rampung dilakukan. “Dalam moratorium, memang saya menyarankan agar tidak dicairkan dana hibah dan bansos menunggu hasil verifikasi yang sedang dilakukan serta diketuai oleh Asisten Daerah III,” ucap Edi di ruang kerjanya.

Verifikasi itu, kata Edi, untuk menghindari adanya double penerima dana. Bahkan kata Edi, dari seluruh jumlah penerima dana tersebut Pemkot Bandung baru mengeluarkan 2%. “Sisanya belum dicairkan, menunggu hasil verifikasi dan kami tidak bisa menuding itu diselewengkan apa tidak karena memang belum dikeluarkan anggarannya,” bebernya sambil mengatakan dirinya menyetujui permintaan agar Pemkot Bandung tidak menyalurkan dana bantuan apapun pada saat musim Pilkada 2013. “Saya setuju dengan usulan itu, tapi saya kembalikan kepada pemegang kebijakan,” pungkasnya. HER

Yance Optimis, Heryawan Siap Gandeng Artis

BEKASI - Ketua DPD Partai Golkar Jabar Irianto MS Syafiuddin tetap optimis bisa berjaya di Pilgub Jabar 2013 nanti, meski dari hasil survei sejumlah lembaga survei popularitas mantan Bupati Indramayu itu masih rendah. Yance, sapaan populer Irianto, ini pun mengaku sudah mengantongi lima bakal calon wakil gubernur (cawagub) untuk mendampinginya di Pilgub. Nama kelima tokoh calon pendamping Yance ini dikabarkan sudah ada di tangan Aburizal Bakrie dan jajaran pengurus DPP Golkar.

"Untuk jadi wakil saya nanti, sebenarnya sudah ada lima nama calon yang sekarang sedang digodok di pusat," jelas pria yang akrab disapa Yance melalui siaran persnya yang diterima sejumlah media massa, Senin (30/7). Yance mengatakan lima bakal calon wagub tersebut telah ada di pengurus pusat Golkar dan akan dikaji melalui mekanisme organisasi. Yance juga mengaku tidak mengetahui siapa saja lima nama tersebut. Pasalnya lanjut dia, itu adalah urusan pusat. "Mengenai siapa saja lima nama tersebut saya tidak mengetahuinya sama sekali, karena memang itu adalah urusan pusat," akunya.

Meskipun begitu, pihaknya tidak terlalu memikirkan siapa nanti yang akan mendampinginya, karena memang dirinya memang sedang sibuk melakukan silaturahmi dengan masyarakat. "Siapapun nantinya yang akan mendampingi saya, pasti orang tersebut adalah yang terbaik. Tapi untuk saat ini saya tidak terlalu memikirkan karena memang sedang sibuk melakukan silaturahmi dengan masyarakat," paparnya.

Saat ditanya mengenai perkembangan surat resmi dari pihak DPP Yance mengatakan masih belum ada secara resmi, namun lanjutnya secara lisan sudah dikatakan para pengurus pusat. "Saya tidak terlalu memikirkan tentang surat resmi dari pusat, yang terpenting sudah ada ucapan secara lisan dari ketua umum dan para pengurus pusat," papar Yance yang saat ini terus melakukan safari ke hampir seluruh daerah Kabupaten/Kota se-Jabar.

Di lain pihak, cagub incumbent dari PKS alias Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku siap bersanding dengan siapapun, termasuk artis Desy Ratnasari atau presenter Tina Talisa pada Pilgub nanti. Setelah ditetapkan sebagai cagub, Heryawan hanya tinggal menunggu keputusan partai. Soal siapa dan bagaimana, dia tidak bisa memutuskan karena partai punya aturan soal pencalonan. “Saya tidak bisa bilang mau atau tidak. Kalau partai sudah memutuskan, harus mau. Pada dasarnya siap dengan siapa saja. Semua masih tahap pembicaraan oleh partai,” tegas Heryawan di Gedung Sate, Kota Bandung, kemarin.

Kesiapan itu, lanjut Heryawan, berlaku bagi setiap tokoh yang akan disandingkan dengannya berdasarkan keputusan dan kesepakatan partai. Saat ini, pihaknya terus melakukan komunikasi politik intensif dengan semua tokoh dan partai politik terkait pencalonannya pada Pilgub Jabar 2013. “Soal kesepakatan, belum ada satupun yang sudah bersepakat. Kalau pun ada kesepakatan, tidak untuk konsumsi publik," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKS Jawa Barat tidak memprioritaskan kalangan artis menjadi pendamping Ahmad Heryawan. Calon yang akan mendampingi Heryawan harus yang bisa diajak bekerja sama menyejahterakan warga Jabar. “Kami tidak berpatokan pada figur artis atau profesi lain. Kriterianya, tokoh yang akan disandingkan dengan Pak Heryawan barus memiliki kemampuan dan kapasitas demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

Kalau pun bertemu dengan artis, Tate tak akan mempermasalahkannya. “Kriteria apapun bisa. Kalau kebetulan seorang artis, enggak ada masalah. Juga kalau dia seorang ulama, pedagang, atau masyarakat biasa,” ucapnya. Soal siapa nama yang sudah diincar PKS, Tate berkilah, hal tersebut sangat bergantung pada pengajuan dari partai koalisi. Namun memang partai-partai lain belum mempunyai calon definitif. “Kita tunggu saja. Intinya kami terus jalin komunikasi politik dengan seluruh partai. Intinya kami ingin yang terbaik mendampingi Pak Heryawan,” pungkasnya. FER/HER

Kejari Cibinong Berjanji Usut Dugaan Korupsi BOS

KAB.BOGOR (LJ) - Tudingan sejumlah kelompok masyarakat Kabupaten Bogor soal adanya tebang pilih dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, membuat gerah petinggi Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong. Menjawab anggapan miring kalangan aktivis LSM itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Cibinong memastikan pihaknya akan secepatnya mengusut dugaan korupsi dana di lingkungan Pemkab, khususnya dugaan korupsi di Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.

Menurut Kasi Intelijen Kejari Cibinong, Bayu Adhinugroho, pihaknya tidak mau terburu-buru melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) sebanyak miliaran Rupiah di lingkungan Disdik. Alasannya, karena saat ini Kejari masih fokus dengan kasus di Dinas Binamarga dan Pengairan (DBMP) yang saat ini sudah menghasilkan seorang tersangka dan juga masih dalam pengembangan.

“Kalau kasus korupsi di DBMP sudah selesai, maka selanjutnya giliran Disdik yang akan kami bidik. Sabar dong, yang penting satu persatu kasus di Kabupaten Bogor bisa tuntas,” kata Bayu ketika dihubungi LINGKAR JABAR, kemarin. Sebelumnya, Bayu mengaku telah mendengar dan mengetahui adanya kelebihan dana BOS sebesar Rp 1,6 miliyar hasil dari pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) beberapa pekan lalu.

Bahkan, kata Bayu lagi, masalah tersebut tidak akan selesai begitu saja walaupun pejabat pengelola dana BOS di Disdik sudah melakukan pengembalian uang negara tersebut. “Tetap saja kami akan selidiki terjadinya kelebihan anggaran BOS itu. Dalam kacamata hukum, pengembalian uang bukan berarti masalah pidananya selesai, kita akan telusuri perkara tersebut,” tegas Bayu.

Seperti diberitakan koran ini pada edisi kemarin (Senin, 29/7), Kejari Cibinong mendapatkan pujian dari elemen masyarakat anti korupsi di Kabupaten Bogor, karena mampu menguak kasus korupsi proyek Jalan Raya Pemda Sukahati-Kedung Halang senilai Rp 2,6 miliar sekaligus menahan satu tersangkanya. Namun hal ini kontradiktif dengan pengusutan kasus dugaan korupsi di Disdik yang terkesan lamban. Sehingga memunculkan opini publik, bahwa ada tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi oleh Kejari.

"Apa yang telah dilakukan Kejari Cibinong pada kasus korupsi proyek jalan Sukahati-Kedunghalang, tentu patut diapresiasi. Padahal kasus ini tergolong baru atau cukup singkat diselidiki. Berbeda dengan pengusutan kasus dugaan korupsi di lingkup Disdik, kenapa lamban? Contohnya penanganan kasus dugaan penyimpangan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2011, kenapa Kejari Cibinong tidak melakukan tindakan cepat?" kata Ketua Gerakan Nasional Anti Korupsi (GNPK) Kab.Bogor, Moh Sinwan Z.

Sinwan pun mengharapkan kepada penegak hukum di Kejari untuk segera menyelidiki kasus dugaan penyelewengan dana BOS 2011 dan menetapkan para tersangkanya seperti halnya yang dilakukan dalam penanganan kasus proyek Jalan Sukahati. Pasalnya, kasus dugaan korupsi BOS ini bukan yang pertamakali mencuat ke permukaan. Di tahun-tahun sebelumnya juga pernah mencuat soal dugaan penyelewengan dana BOS yang dilakukan secara berjamaah oleh para pejabat Disdik.

"Selain kasus dana BOS, ada kasus dugaan korupsi lainnya dalam pengerjaan proyek-proyek pembangunan gedung sekolah dan pengerjaan rehabilitasi bangunan sekolah. Banyak sekali laporan soal ketidakberesan atau penyimpangan dalam pengerjaan proyek-proyek gedung sekolah pada tahun anggaran 2009, 2010, 2011 dan 2012. Tapi tak satupun informasi soal korupsi di Disdik yang ditindaklanjuti oleh Kejari Cibinong, ini ada apa?" kata Sinwan.

Beberapa waktu lalu, Manajer BOS Disdik Kabupaten Bogor, Amsohim mengakui bahwa angka Rp 1,6 miliar adalah kelebihan dalam pembayaran Bos pada tahun 2011. “Jadi masalahnya, kalau tahun anggaran dengan tahun pelajaran itu kan, berbeda. Perbedaan keduanya ini, yang kadang membuat datanya berbeda juga, belum lagi soal jumlah anak pelajar yang kadang berkurang, atau bertambah salah satunya karena ada keluar,” jelasnya.

Dia juga mengaku sistem yang ada di Disdik saat ini, belum memadai kalau dikaitkan dengan tuntutan pelayanan dana BOS untuk sekitar 2000 sekolah SD dan SMP yang ada di Kabupaten  Bogor. "Sementara untuk tahun 2011, Disdik Pemkab Bogor harus menyalurkan BOS hingga Rp 300 miliar. Angka tersebut bahkan bertambah pada tahun 2012 sebesar Rp.600 miliar," imbuhnya. BSR/DED

PDIP Mengarah ke Dede Yusuf, Rieke Dyah Mendukung

BANDUNG - Beredarnya kabar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan mengusung Dede Yusuf Effendi sebagai Calon Gubernur (Cagub) di Pemilihan Gubernur--Pilgub--2013 mendatang, membuat salah satu bakal cagub terkuat, Rieke Dyah Pitaloka, harus bersikap lapang dada alias merendah. Artis peran yang kini menjadi anggota Fraksi PDIP DPR RI ini mengaku tak akan mempermasalahkan jika nanti dirinya diputuskan pimpinan PDIP tidak menjadi cagub atau diputuskan hanya menjadi calon wakil gubernur (cawagub).

"Apapun yang ditugaskan partai saya siap. Apakah hanya jadi juru kampanye Jabar di jalanan saya pun siap," kata Rieke kepada wartawan usai mengikuti diskusi bertema 'Membedah Sistem Politik Indonesia' di Universitas Pasundan (Unpas) Lengkong Besar, Bandung, Senin (30/7). Menurutnya, sebagai warga Jawa Barat, sudah seharusnya bisa juga memajukan Jawa Barat. "Karena itu, apapun tugas dari partai saya siap, masa untuk Jawa Barat saya tidak siap," terang anggota DPR RI Komisi IX itu.

Dia pun mengaku jika memiliki kans besar, itu berarti ada nilai tambah dari kinerjanya selama ini. "Kalau itu memang ya Alhamdulillah, tapi belum taulah kan politik, tidak bisa ditebak," ungkapnya seraya menambahkan saat ini hanya percaya pada pimpinan partai yang punya perhitungan lebih dalam. "Karena DKI dan Jabar sendiri kan barometer nasional jadi ada perhitungan. Kita tunggu saja. Kalau saya santai sajalah," katanya.

Sebelumnya ramai diberitakan, hasil survei internal PDIP terhadap sejumlah tokoh Jabar, termasuk kader PDIP yang ikut penjaringan calon gubernur/wakil gubernur di Pilgub Jabar 2013 menunjukkan Dede Yusuf unggul dibanding calon gubernur lainnya. Responden yang menginginkan Dede Yusuf menjadi gubernur mencapai 57 persen. Ada pun di urutan kedua adalah Bupati Sumedang Don Murdono dengan angka yang terpaut jauh. Tingkat kepuasan responden atas kinerja Dede Yusuf sebagai Wagub Jabar pun mencapai angka 73 persen. Survei internal itu dilakukan DPP PDIP.

Terkait hasil survei tersebut, belum lama ini Dede yang saat ini menjabat Wakil Gubernur diundang Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufik Kiemas ke kediamannya di Jakarta. Silaturahmi yang berjalan dalam suasana santai itu, membicarakan sejumlah hal termasuk Pilgub. Ada kabar, dalam silaturahmi itu muncul niat PDIP untuk meminang Dede Yusuf sebagai cagub Jabar. Ada dua opsi yang muncul dalam perbincangan tersebut, yaitu PDI-P akan mengusung Dede Yusuf sebagai cagub atau PDI-P akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dalam Pilgub.

Ketua DPD PDIP Jabar Rudy Harsa Tanaya enggan berkomentar banyak soal hasil survei internal tersebut. Rudy tidak membantah tapi juga tidak mengiyakan. "Namanya survei internal, tentunya untuk konsumsi internal," kata Rudy baru-baru lalu. Namun Rudy tidak membantah tentang adanya pertemuan antara Taufik Kiemas dan Dede Yusuf, "Memang benar ada silaturahmi itu, beberapa minggu lalu. Itu pertemuan biasa. Saya juga hadir kok di silaturahmi itu," ujar Rudy.

Mengenai materi pembicaraan pertemuann itu, Rudy enggan membeberkannya. Namun Rudy mengatakan, pertemuan tersebut lebih kepada silaturahmi partai. "Silaturahmi politik antara Demokrat dan PDIP. Itu saja. Soal lainnya seperti apakah Dede akan diusung PDIP atau PDIP yang berkoalisi dengan Demokrat, itu belum dirumuskan. Baru berandai-andai saja," ujarnya.

Sementara, Dede Yusuf mengaku belum mengetahui tentang survei internal PDIP yang menunjukkan posisinya lebih unggul bahkan dibanding kader PDIP.  "Sepertinya itu belum dirilis. Saya tunggu rilisnya dulu deh. Kalau sudah dirilis, artinya kan ada pertanggungjawaban atas data yang dihasilkan. Kalau sekarang kan baru katanya. Saya sih alhamdulillah, alhamdulillah ada yang memberikan dukungan kepada saya," ujar bekas aktor laga ini. FER/COK

Muspika Dan Polsek Caringin Sidak Minimarket

KAB.BOGOR (LJ) - Jajaran muspika Caringin bersama Polsek Caringin menggelar inspeksi mendadak (sidak) kesejumlah mini market yang terdapat dibeberapa Desa, kemarin. Sidak yang digelar Muspika dan Polsek di ramadhan ini, untuk memastikan masa berlaku (expayer) produk yang dijajakan disejumlah waralaba.

Hasil sidak disejumlah mini market, petugas tak memukan produk yang sudah kadaluwarsa. “Ini kami lakukan sebagai upaya prefentiv, jangan sampai ada produk yang kadaluarsa masih dipasarkan, terutama produk makanan. Dari hasil penyisiran, tak ditemukan produk kadaluarsa,“ ujar Sekretaris Camat (Sekcam) Caringin, Cecep Imam kepada LINGKAR JABAR, Senin (30/7)

Usai menyambangi mini market, rombongan sidak langsung menyisir sejumlah pedagang tradisional di Pasar Caringin. Di lokasi, Muspika turut menanyakan harga kebutuhan pokok selama bulan ramadhan serta memastikan tidak adanya bahan makanan yang mengandung formalin dan borak. “Harga sejumlah kebutuhan pokok masih stabil, kendati sempat mengalami kenaikan. Tapi kami curiga, ada beberapa barang dagangan yang menggunakan bahan pengawet berbahaya seperti kolang-kaling dan penganan berbuka lainnya,“ imbuhnya.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Caringin Ipda Ma'ruf Murdiyanto menyatakan, pihaknya akan secara konsisten melakukan pengawasan di wilayah hukumnya. Seperti terhadap pedagang petasan, toko emas, mini market dan sejumlah titik rawan kejahatan lainnya. ASP

Wali Kota Bekasi Gelar Tarling 12 Kecamatan

KOTA BEKASI (LJ)- Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bersama rombongan pejabat Pemerntah Kota Bekasi melaksanakan taraweh keliling (tarling) 12 Kecamatan yang ada di Kota Bekasi. Salah satunya kegiatan tarling yang dilaksanakan di masjid Darussalam, Perumahan Mutiara Gading Timur blok C, RT 01/ RW24, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya. Dihadiri juga Camat beserta para Lurah se- Kecamatan Mustika Jaya, tokoh masyarakat dan para alim ulama, kemarin.
           
Dalam sambutannya Rahmat Effendi mengatakan, dengan kegiatan tarling adanya ikatan tali silaturahmi dan bertatap muka langsung antara Pejabat Pemkot Bekasi dengan masyarakat, sehingga berbagai permasalahan yang selama ini belum terakomodir di wilayah bisa terakumulasi dengan bertatap langsung para Pejabat Pemkot dalam bidangnya masing- masing,
 "
"Saya sengaja membawa para Pejabat Pemkot Bekasi dalam tarling ini secara bergiliran 12 Kecamatan yang ada di Kota Bekasi untuk dapat melihat dan mendengarkan langsung berbagai permasalahan di masyarakat. Mari bersinergi yang kita bangun bersama Pemerintah mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Bekasi, " ujar Pepen sapaan akrab Rahmat Effendi.

Sementara itu melihat masjid Darussalam baru 75 persen  pembangunannya, Pepen mengatakan, akan membantu dalam anggaran bantuan tambahan (ABT) dalam APBD 2012 sebesar RP 100 juta pada bulan Agustus- September, dan pada APBD 2013 saya akan tandai masjid Darussalam ini agar dapat Rp 250 juta, " terangnya.
            
Sebagai Ketua DKM Darussalam H. Jaelani menambahkan, semoga silaturahmi ini Pemkot Bekasi dengan masyarakat terus terjalin. Kamipun mengharapkan aspirasi masyarakat dapat terpenuhi karena terjun langsung melihat kondisi wilayah, sehingga pembanguna di Kota Bekasi maju dan merata, paparnya. (ADI) 

SMAN 12 Kota Bekasi Lahirkan Murid Prestasi

KOTA BEKASI (LJ) – SMA Negeri 12 Kota Bekasi, diam-diam sudah banyak mengukir prestasi. Beberapa muridnya menjadi yang terbaik pada sejumlah lomba khususnya bidang olahraga karate. “Prestasi yang berhasil diraih SMA Negeri 12 Kota Bekasi tahun pelajaran 2011/2012 dibidang beladiri karate,” tutur seorang guru TU, Bukhori, Senin (30/7).

Selain karate, katanya, siswa-siswi SMA Negeri 12 pada ujian nasional 2012 ini 100 persen lulus. “Untuk akademik, kelulusan siswa di ujian nasional 100 persen. Sedangkan untuk ke jenjang perguruan tinggi negeri, lulusan SMA Negeri 12 selama tiga tahun berturut mengalami peningkatan,” paparnya.

Untuk jumlah siswa, lanjut Bukhori, SMA Negeri 12 juga mengalami peningkatan. Jika pada tahun lalu, jumlah siswa sebanyak 1060 siswa. Untuk penerimaan siswa baru tahun 2012 ini, tercatat sebanyak 1140 siswa. “Tahun lalu kami hanya memiliki 8 kelas. Dan tahun ini, untuk kelas 1 ada 9 kelas,” ujarnya.

Hal yang sama juga dikatakan Humas SMA Negeri 12 Kota Bekasi, Hj Wiwik Herawati. Menurut dia, untuk meningkatkan prestasi akademik, proses belajar mengajar harus menyenangkan bagi siswa. Sehingga keinginan belajar akan muncul dari dalam diri siswa. “Untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan adalah tugas pendidik dengan mengemas kegiatan belajar semenarik mungkin,” pungkasnya. SUG

Warga Menteng Geger Mayat Pria Tanpa Identitas Dalam Kardus

BOGOR (LJ) - Sesosok mayat pria ditemukan di saluran air, yang berloksai di Jalan Medika, Perumahan Menteng Asri, Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Senin (30/7) pagi, sekitar pukul 07.00 WIB. Saat ditemukan, tubuh pria tanpa identitas itu, telah  dibungkus kardus dengan kondisi tangan dan kaki diikat.

Pria itu, diduga korban pembunuhan karena di tubuhnya, terdapat sejumlah luka seperti dibagian belakang kepala dan wajah. Lokasi penemuan, sekitar berjarak sekitar 100 meter, dari kantor Polsek Bogor Barat. Untuk menyelidiki penyebab kematian korban, petugas akhirnya membawa jenazah pria tersebut, ke RS PMI Bogor untuk diotopsi.

Saksi mata, Sugeng (35), seorang tukang sapu di perumahan Menteng Asri, menuturkan, sekitar pukul 07.00 WIB, pada pagi hari, ada benda yang mencurigakan pada sebuah kardus panjang tergeletak di saluran air yang kering disamping lahan kosong. "Curiga dengan  kardus yang berada diselokan dengan bentuknya yang sangat besar. Saat diperiksa, ternyata penuh percikan darah," ucap dia kepada LINGKAR JABAR, kemarin.

Lantaran takut disalahkan, kata dia, langsung melaporkan kejadian ini kepada petugas Polsek Bogor Barat, yang lokasinya tidak jauh dari TKP. Petugas yang datang ke lokasi langsung oleh TKP, sementara itu warga setempat berduyun-duyun mendatangi lokasi untuk melihat korban.

Korban yang mempunyai kulit putih dengan usia sekitar 30 tahun, wajah bulat dengan mata sipit dan rambut lurus. Bagian belakang korban terluka parah diduga akibat hantaman benda tumpul. Selain terdapat luka tusuk dirahang kiri korban. “Kalau melihat darah korban yang masih segar, diduga kejadiannya kurang dari tiga jam. Kita masih melakukan penyelidikan apakah korban dihabisi disini, atau hanya dibuang saja,” ujar, Kapolsek Bogor Barat, Kompol, Hida TJ, kepada sejumlah wartawan, di lokasi kejadian.

Petugas yang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) menemukan sejumlah petunjuk, diantaranya tulisan di kardus yang digunakan untuk membungkus korban. Di tulisan ini tercantum nama sebuah kios yang berlokasi di Cibinong. Dari namanya, diduga kios itu adalah toko onderdil atau bengkel motor.

Dugaan ini diperkuat dengan kardus yang digunakan untuk membungkus korban adalah bekas oli motor dan mesin pompa. “Dari kardus dan tulisan ini bisa dijadikan petunjuk untuk penyelidikan.” Ujar Kapolsek.

Sementara itu sejumlah warga yang ditemui di lokasi kejadian mengakui tidak mengenal korban. Beberapa warga mengatakan, saat malam hari lokasi sekitar penemuan mayat cukup gelap, karena tidak ada penerangan lampu. Dan disamping saluran air, terdapat lahan kosong sehingga memungkinkan bagi orang luar untuk melakukan tindakan kriminal. WIN


Bupati Bogor Rachmat Yasin Sillaturahmi ke Unpak

BOGOR (LJ)- Universitas Pakuan (Unpak) Bogor, yang berlokasi di Jalan Ciheuleut, Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, telah dikunjungi, oleh orang nomor satu di Kabupaten Bogor.

Kedatangan Bupati Bogor, Rachmat Yasin (RY), untuk bersilaturahmi bersama Rektor Unpak, Bibin Rubini dan Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Bogor, Aim Halim Hermana, sekaligus berbuka puasa bersama. Kegiatan silaturahmi ini, berlangsung di gedung Rektorat Unpak Bogor, Senin (30/7) kemarin.

RY mengatakan kegiatan silaturahmi ini, dilakukan untuk mempererat sinergitas diantara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Unpak Bogor dan Pemerintahan Kota (Pemkot) Bogor. "Melalui silaturahmi ini, mudah-mudahan dapat terus menjalin kerjasama Pemkab Bogor, Pemkot Bogor dan Unpak dalam membangun Kabupaten Bogor yang selama ini dilakukan dapat terus terjalin," kata RY kepada LINGKAR JABAR.

Kegiatan silaturahmi ini, kata RY merupakan sebuah wadah untuk memajukan pembangunan di Kabupaten Bogor melalui gagasan–gagasan dari dunia pendidikan seperti Unpak. "Selama ini Unpak sudah sangat membantu Pemkab Bogor, dalam melakukan pembangunan bagi masyarakat Kabupaten Bogor," tambahnya.

Sementara itu, Rektor Unpak, Bibin Rubini, menyatakan kesiapannya untuk membantu Pemkab Bogor, dalam melakukan pembangunan Kabupaten Bogor. "Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, oleh karena itu, kami selalu siap membantu Pemkab Bogor dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat," ungkapnya. ALI

Bogor Nirwana Residence, Berpengaruh Dalam Pengembangan Kawasan

BOGOR - Performa komplek pemukiman mewah dan berkelas, Bogor Nirwana Residence (BNR), dalam mengembangkan kawasan residensial terpadu mendapat apresiasi tingkat nasional. Tak pelak, Indonesia Property & Bank Award 2012 pun diberikan kepada BNR untuk kategori perumahan paling berpengaruh dalam pengembangan kawasan.

Chief Executive Officer (CEO) BNR, Darsono, menerima langsung penghargaan tersebut pada malam penganugrahan di Hotel Mulia, Jakarta, awal Juli lalu. “Terima kasih atas apresiasi ini,” ucapnya seraya menjelaskan bahwa, dalam mengembangkan kawasan residensial terpadu berwawasan lingkungan bukan persoalan mudah. Bergeliatnya commercial area di tengah tumbuhnya tingkat hunian pun menjadi tantangan selama ini.

“Namun alhamdulillah, kami bisa menjawab tantangan tersebut. Property & Bank Award 2012 merupakan salah satu buktinya. Ini menjadi motivasi tersendiri bagi kami untuk memberikan performa lebih baik lagi dalam berinovasi, sehingga dapat memberikan lebih banyak pengaruh positif bagi publik,“ terang Darsono.

Sekadar informasi, Property & Bank Award merupakan penghargaan di bidang pengelolaan properti dan perbankan yang secara rutin diselenggarakan oleh Majalah  Property & Bank selama tujuh tahun terakhir. Sejumlah apresiasi diberikan kepada individu atau lembaga yang dinilai memiliki prestasi, inovasi dan komitmen kuat di bidangnya.

Selain performa perusahaan, program Corporate Social Responsibilty (CSR) BNR dengan tagline ‘BNR untuk Masyarakat Bogor’ mendapat point tinggi dari Dewan Juri saat penilaian. "Bersamaan dengan perkembangan itu, kami semakin serius menggarap program CSR sebagai bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat sekitar,” tambah Darsono.

Pimpinan majalah Property & Bank, Armensyah mengatakan, sebagai suatu kawasan yang terintegrasi, BNR memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan Kota dan Kabupaten Bogor lewat pertumbuhan kawasan residensial dan commercial area BNR, seperti The Jungle Waterpark dan Aston Bogor Hotel & Resort yang terbukti nyata meningkatkan kunjungan wisatawan.

"Tagline ‘BNR untuk masyarakat Bogor’ juga memberikan pengaruh luar biasa dalam pencitraan BNR, karena programnya bersentuhan langsung dengan masyarakat. "Semua itu mesti mendapat apresiasi secara layak,” terangnya.

Menurut Armensyah, BNR memang dinilai sangat pantas menerima penghargaan Indonesia Property & Bank Award 2012. “Dewan juri telah melakukan penilaian secara independen selama setahun terakhir. Mereka terdiri dari berbagai unsur, termasuk pakar dan akademisi,” terangnya. ****

Pemerintah Apresiasi Upaya Holcim Indonesia Kembangkan UMKM

BOGOR - PT Holcim Indonesia Tbk, baru-baru ini mendapatkan penghargaan khusus bertitel Certificate of Recognition dari Kementerian Koperasi dan UKM atas peran serta dan komitmennya memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) nasional. Langkah PT.Holcim terhadap pengembangan UMKM ini, dinilai pemerintah dapat menjadi contoh sekaligus pendorong bagi perusahaan nasional lainnya untuk lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap masyarakat.

Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Kementerian Koperasi dan UKM, Choirul Djamhari, mengatakan penyerahan penghargaan diserahkan langsung di pabrik perusahaan tersebut, di Klapanunggal, Bogor, Jawa Barat, awal Juli lalu. "Langkah PT Holcim memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diharapkan bisa mendorong komitmen perusahaan nasional lainnya meningkatkan kepedulian kepada masyarakat melalui pemberdayaan sektor riil di sekitar perusahaan mereka,” ujar Choirul dalam siaran persnya, belum lama ini.

Perusahaan semen terbesar ketiga di Indonesia tersebut, menaruh perhatian besar bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sesuai dengan misinya, yakni menciptakan masyarakat untuk menikmati kehidupan lebih baik di masa depan, Holcim merancang pemberdayaan masyarakat di sekitar perusahaan. Pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan perusahaan ini di antaranya di Cilacap, bekerjasama dengan Universitas Soedirman. Pemberdayaan itu melalui program Pos Daya, yakni pendampingan bagi koperasi dan UMKM.

Di kawasan pabriknya di Narogong, Bekasi, Jawa Barat, memfasilitasi kehadiran empat koperasi. Masing-masing bergerak di bidang usaha berbeda. Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Swadaya Pribumi bergerak di bidang simpan pinjam. Koperasi Kujang Nusantara melakukan pengelolaan air bersih sumur artesis.

Kemudian Koperasi Kembang Kuning Sejahtera di bidang daur ulang sampah, dan Koperasi Wanita Mandiri yang memiliki usaha di bidang produksi souvenir berbahan baku tepung.
"Pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan Holcim di sekitar lokasi usahanya, sangat penting artinya bagi menumbuhkan jiwa dan semangat kewirausahaan. Holcim sebagai perusahaan besar juga diharapkan bisa menularkan nilai-nilai corporate culture ke perusahaan lain," ujar Choirul Djamhari.

Proses transformasi tersebut bisa mempercepat akselerasi pertumbuhan wirausaha baru dikaitkan dengan peningkatan daya saing perekonomian nasional. Perusahaan ini diharapkan bisa tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Holcim adalah merupakan perusahaan terbuka, dan saham mayoritasnya dikuasai Holderfin BV Ltd., anak perusahaan Holcim Ltd. yang berpusat di Swiss. Kegiatan usahanya meliputi produksi semen, beton/ready mic concrete hingga produksi batu belah. CPS

Tanpa Ijin Prinsip, Tower Tetap Berdiri

KAB.BANDUNG (LJ) –Bangunan Tower milik salah satu perusahaan celluler yang berdiri di kampung Ciharuman RT 01 RW 10 Desa Jelekong Kecamatan Kutawaringin hampir rampung dilaksanakan, namun legalitas izin prinsip belum mereka dapatkan dari pemerintah setempat.

“Beberapa waktu lalu, kami secara normatif telah melayangkan surat teguran untuk menghentikan kegiatan pembangunan tersebut, tapi pihak pengusaha tetap saja melanjutkan kegiatan tersebut dengan alasan legalitas izin sedang diurus,” demikian dikatakan Sekretaris camat Kutawaringin Kabupaten Bandung Dian yang didampingi Kasie Pol PP Dadang Hermawan, Senin, (30/7) di ruangan kerjanya.

Menurut Dian, pemerintah kecamatan Kutawaringin tidak akan berani memberikan surat rekomendasi untuk mendapatkan izin dari pemerintah sekitar, karena pemerintah Kabupaten Bandung belum mengeluarkan izin prinsip, oleh karena itu sampai sekarang pihaknya tidak mengeluarkan surat rekomendasi.

Dian menegaskan apabila pembangunan tower terus dilanjutkan oleh pihak perusahaan, pihaknya akan melakukan tindakan sesuai aturan yang berlaku, dan akan meminta bantuan dinas terkait untuk melakukan penyegelan sementara sebelum pihak perusahaan bisa memperlihatkan legalitas jelas.

Dadang selaku kasie Pol PP kecamatan menjelaskan, ia sudah melayangkan surat tembusan kepada Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung terkait pembangunan tower yang tidak megantongi izin milik PT. Protelindo tersebut.

Sementara itu menurut Kepala Desa (Kades) Jelegong Kecamatan Kutawaringin Ahmad Dedy kepada Lingkar Jabar menjelaskan,”Selaku kades, saya menandatangani surat rekomendasi izin berdasarkan ajuan dari pengusaha yang sudah ditandatangani warga sekitar dan di ketahui ketua RT dan RW” jelasnya (RUS/GIN)


Ratusan Anggota LSM GMBI Datangi Mapolres Bandung.

KAB.BANDUNG (LJ)-Ratusan anggota dan Pengurus LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI),  mendatangi  Mapolres Bandung .Kedatangan mereka, terkait penangkapan satu orang anggota GMBI yang sebelumnya mendatangi lembaga pembiayaan (Leasing) Bess finance pada kamis (24/7) bebrapa waktu lalu, di Jalan Raya Majalaya Kabupaten Bandung . 

Semenjak mendatangi kantor penjamin keuangan tersebut, anggota LSM GMBI tidak lama kemudian ditangkap oleh 8 anggota Mapolres Bandung. Tindakan penangkapan ini, jelas menyalahi prosedur dan tidak beralasan. 

Menurut Sekjen GMBI, Ade Wahidin penangkapan salahsatu anggotanya tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat."Kami menilai isu pelaporan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh pihak Bess finance, tidak beralasan. Pasalnya, sebelumnya kami dengan pihak Bess  melalui Kapolsek Majalaya telah tercapai kesepakatan. Tapi kenapa, dua orang anggota kami ditahan dengan tuduhan melakukan perusakan," ungkapnya pada LINGKAR JABAR, Senin (30/7).

Selain itu, Ade juga menyayangkan adanya perampasan sepeda motor di tengah jalan oleh kolektor Bess finance, hanya karena adanya keterlambatan angsuran konsumen selama masa kontrak adalah suatu perbuatan pidana.

Dia berharap pada Kapolres Bandung, agar segera membebaskan  anggotanya dari tahanan  Mapolres.Selanjutnya meminta,Polres segera melakukan pemeriksaan ijin Bess finance yang ada di Wilayah Majalaya Kabupaten Bandung,apakah mereka mempunyai ijin atau tidak, sebab tindak tanduknya selama beroperasi sangat merugikan rakyat banyak sebaiknya lembaga keuangan tersebut untuk segera ditutup.

Sementara itu, Wakapolres Bandung Kompol Febry Maaruf saat berdiskusi dengan perwakilan GMBI menyatakan tidak bisa memenuhi permintaan LSM GMBI yang meminta anggota mereka dibebaskan. Alasannya, pembebasan secara mendadak tidak bisa dilakukan dan harus menempuh prosudur yang berlaku.

"Anggota GMBI yang ditahan masih dalam pemeriksaan dan penyelidikan.Penjaminan pun tetap tidak bisa dilakukan dengan tiba-tiba, harus menempuh prosedur," kata Wakapolres Bandung Kompol Febry Ma'aruf, pada LINGKAR JABAR Senin (30/7)

Febry meminta, semua pihak termasuk GMBI menghormati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Jangan sampai niat baik untuk menegakan peraturan, tapi justru dicederai dengan tindakan yang melanggar hukum.

"Kami hormati keinginan dan niat dari teman-teman GMBI ini. Tapi kami juga harus melihat dan mempelajari dahulu berkas-berkas perkara serta sejauh mana keterlibatanya," tutur  Febry.

Sementara, salahSatu anggota LSM GMBI, U.Sobirin mengatakan,sesuai kesepakatan, pihaknya tetap akan bertahan di halaman Mapolres Bandung. "Jika teman kami  belum dibebaskan, kami tetap bertahan disini,” katanya.UDN

Wabup Cianjur Temukan Barang Kadaluarsa Sa’at Sidak

CIANJUR (LJ) Menjelang bulan puasa kebutuhan pokok melonjak naik akibat meningkatnya permintaan pasar terhadap barang dan jasa.

Untuk mengecek kondisi pasar, Wakil Bupati Cianjur Suranto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tiga pasar tradisional guna memantau harga sekaligus mengecek persediaan komoditas bahan kebutuhan pokok selama Puasa dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriyah, Senin (30/7).

Saat melakukan pantauan harga di pasar, Suranto didampingi jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan, Dinas Kesehatan, serta Satpol PP,sasaran pertama sidak adalah Pasar Cipanas, kemudian ke Pasar Muka dan Pasar Induk Cianjur.

Selain memantau harga dan persediaan bahan kebutuhan pokok, Suranto juga memantau makanan maupun minuman yang biasa dipakai kebutuhan parsel. Dari pemantuan ditemukan beberapa produk makanan yang sudah kadaluwarsa. Pihak penjual paket parsel pun diminta untuk menarik produk jenis susu tersebut.

"Kita laksanakan sidak ini untuk memantau harga dan persediaan bahan kebutuhan pokok selama Puasa dan menjelang Lebaran.
Menjelang Puasa hingga saat ini memang ada beberapa komoditas yang harganya naik. Tapi tidak terlalu signifikan, masih relatif stabil. Diprediksikan, beberapa hari menjelang Lebaran harga dipastikan naik. Itu sudah merupakan mekanisme pasar. Tapi kenaikan harga ini akan terus kami pantau," kata Suranto di sela-sela peninjauan di Pasar Muka, Senin (30/7).

Suranto pun sengaja mengajak jajaran Disperindag, Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan, Dinas Kesehatan, serta Sat Pol PP dalam kegiatan sidak itu, untuk memantau peredaran daging sapi gelonggongan atau ayam tiren. Namun dari hasil pengecekan langsung, tidak ditemukan adanya peredaran daging sapi gelonggongan maupun ayam tiren di Cianjur.

"Sebetulnya kalau masyarakat jeli, hal yang pertama mengetahui daging itu gelonggongan atau bukan, bisa dilakukan dengan memijit dagingnya. Jika dipijit keluar banyak air, berarti patut dicurigai itu daging gelonggongan. Dari hasil sidak tadi, kami sudah mengecek tidak ditemukan daging gelonggongan atau ayam tiren. Apalagi Kabupaten Cianjur merupakan produsen daging ayam potong termasuk telurnya," kata Suranto.

Dari sidak ini, pihaknya menemukan beberapa barang yang sudah kadaluarsa serta produk makanan dan minuman yang kemasannya penyok. “Produk seperti ini tidak layak lagi untuk dijual apalagi dikonsumsi karena kemasan yang sudah penyok dapat mengundang pertumbuhan bakteri didalam kemasan makanan tersebut yang dapat merugikan kesehatan,”tegasnya. (RUS)

Proyek Mercucuar Pasar Cicurug Nasionalisme Diabaikan

SUKABUMI (LJ) – Proyek pembangunan pasar semi modern Cicurug yang menelan biaya sampai puluhan milyar menjadi proyek mercusuar buat pemerintah Kabupaten Sukabumi, tapi sangat disayangkan, dalam pembangunannya dikritik masyarakat karena pengelola proyek tidak memasang bendera merah putih.

Pemasangan bendea merah putih, yang telah menjadi jati diri bangsa memiliki nilai sejarah sangat tinggi dan patut dihormati serta dihargai segenap lapisan masyarakat Indonesia. Untuk menjunjung tinggi kecintaan dan penghormatan terhadap para pahlawan, pemerintah mewajibkan seluruh kantor pemerintah dan swasta serta apara keamanan untuk mengibarkan mulai pukul 06.00 win dan diturunkan pada pukul 18.00 wib.

Menyikapi adanya Bendera Merah Putih yang luput dari pandangan, kalangan wartawan telah melayangkan surat himbauan ke Pemkab Sukabumi untuk menegakkan pengibaran Bendera Merah Putih Pada kenyataannya di Pasar Semi Modern Cicurug yang menelan anggaran puluhan miliyar rupiah dan dalam peresmiannya oleh Bupati dengan dihadiri Ketua dan Anggota DPR Kabupaten Sukabumi (legislative), Organisasi Perangkat Daerah (eksekutif) dan aparat keamanan (yudikatif) kedapatan tiang untuk menaikan Bendera Merah Putih luput dari pandangan dan bahasan.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda Kabupaten Sukabumi, Hepie Hermawan mengatakan luputnya pandangan dan bahasan Pemkab Sukabumi terhadap Bendera Merah Putih di Pasar Semi Modern Cicurug disinyalir menurunkan rasa nasionalisme para pejabat.

Menurutnya, proyek yang menelan anggaran milyaran rupiah dan seharusnya tiang bendera untuk mengibarkan Bendera Merah Putih berdiri megah. Nyatanya para pejabat daerah ini lebih mengedepankan sisi ekonomi sedang sisi nasionalisme kian ditinggalkan.
   
Bendera Merah Putih, lanjut Hepie, memiliki nilai sejarah sangat tinggi bagi bangsa ini dan segenap lapisan masyarakat wajib menghormati serta menghargai. Lihat saja, tegas Hepie, sebelum digelar HUT RI Ke 67 mendatang seluruh peserta paskibra (pasukan pengibar bendera) telah dilatih dengan baik. Dan pengibaran bendera menjadi titik klimaks berhasil tidaknya penyelenggaraan pesta ulang tahun kemerdekaan.
   
“Saya mohon pemerintah menindak tegas mereka yang tidak menghormati dan menghargai Bendera Merah Putih.” Kata Hepie Hermawan
   
Dari pemantauan wartawan surat kabar ini, luputnya pandangan dan bahasan Bendera Merah Putih tidak hanya terjadi di Pasar Semi Modern Cicurug tapi juga terjadi dibeberapa kantor pemerintah baik di jalan protocol maupun jalan desa. Untuk itu Ketua LSM GARUDA meminta Bendera Merah Putih patut menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono. WHD

BAZ Salurkan 150 Sembako Di Tiga Kecamatan

KAB.PURWAKARTA (LJ).- Untuk membantu pakir miskin, jompo dan anak yatim di Kabupaten Purwakarta, Badan Amil Zakat (BAZ) Purwakarta membagikan 150 paket sembako kepada 150 warga jompo dan anak yatim yang berada diwilayah Kecamatan Plered, Tegalwaru dan Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta.

“Pemberian sembako kepada warga jompo dan anak yatim sudah menjadi program tetap BAZ Purwakarta setiap bulan ramadhan. Paket sembako senilai Rp 100 ribu tersebut, diharapkan dapat membantu masyarakat miskin yang membutuhkannya,” jelas Yusep
Solehudin Sekretaris BAZ Kabupaten Purwakarta kepada LINGKAR JABAR, Senin (30/7).

Dikatakan Yosef, semakin banyak donator dan muzaqi yang membayarkan zakatnya, maka akan semakin banyak pula masyarakat miskin yang merasakan bantuan yang disalurkan oleh BAZ. Penyaluran sembako tersebut, untuk lebih mengoptimalkan zakat, infaq dan sodaqoh yang dikelola oleh BAZ dalam membantu sesama.

Berkaitan dengan pengumpulan bantuan dibulan ramadhan sekarang ini, Yosep Solehudin menjelaskan bahwa untuk mempermudah para muzaqi dalam membayarkan zakatnya, BAZ Kabupaten Purwakarta kini memiliki 150 unit penghimpun zakat (UPZ) dan DKM serta BAZ kecamatan yang tersebar di 17 kecamatan.

Ditambahkan, BAZ Purwakarta kini tengah gencar mensosialisasikan optimalisasi penyerapan zakat dari kalangan pengusaha, pegawai negeri sipil (PNS) dan para pekerja (karyawan) perusahaan. Dengansosialisasi yang gencar tersebut, diharapkan zakat, infaq dan sodaqoh bisa diserap BAZ lebih maksimal lagi.

Hal itu dilakukan, terang Yosep, karena Kabupaten Purwakarta berada di peringkat terbawah di Jawa Barat dalam penyerapan yakni dibawah lima persen pada tahun 2010 – 2011 lalu. karenanya Yosep bertekad, untuk tahun 2012 ini Kabupaten Purwakarta harus berada di peringkat terbaik dengan mentargetkan diatas 10 persen.YAS
  

KPUD Purwakarta Belum Lakukan Ferivikasi DP4 Ke DPS

KAB.PURWAKARTA (LJ).- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Purwakarta, akan berkonsultasi dengan KPU Pusat, terkait belum adanya panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan (Panwascam). Dengan demikian, KPUD belum bisa melakukan verifikasi daftar penduduk potensial pemilu (DP4) menjadi daftar pemilih sementara (DPS).

“Sampai saat ini KPUD belum melakukan pemutakhiran DP4. Hal itu berkaitan dengan belum terbentuknya  Panwascam,” terang Deni Ahmad Haidar Ketua KPUD Kabupaten Purwakarta di kantor KPUD Jalan Flamboyan Purwakarta, Senin (30/7) berkaitan dengan adanya data ganda hingga mencapai 15.000 pemilih pada DP4.

Dikatakan, KPUD masih menunggu hasil konsultasi dengan sejumlah lembaga terkait terutama KPU Pusat, untuk meminta petunjuk perlu tidaknya dilanjutkan tahapan pemilu sebelum panwascam terbentuk. Sehingga tahapan pemilu, saat ini baru sampai pada pemutakhiran daftar penduduk potensial pemilu (DP4) menjadi DPS.

Penyortiran utama DP4 menjadi DPS, sambung Deni, nanti akan dilakukan langsung oleh panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa masing-masing melalui proses pencocokan dan penelitian (coklit). Hal ini sudah menjadi prosedur dimana sebelum dikirim ke PPS, data pemilih harus diolah terlebih dulu di KPUD.

Sistem pengolahannya-pun, lanjut dia, akan diberitahukan ke panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Purwakarta. Oleh sebab itu, pihaknya kini tengah melakukan ferivikasi  terkait ditemukannya 15.000 pemilih ganda dan 7.000 pemilih yang sudah meninggal namun masih tercantum dalam DP4.

Seperti diketahui, KPUD telah menerima DP4 dari Pemkab Purwakarta pada 18 Juli 2012 lalu. dari daftar yang diterimnanya itu, ditemukan pemilih ganda dan nama pemilih yang sudah meninggal dunia namun masih tercantum dalam DP4. Dengan ditemukannya
permasalahan tersebut, menjadi kerja ekstra bagi KPUD Purwakarta untuk mendapatkan akurasi data.

Sementara dalam daftar penduduk potensial pemilu (DP4) diketahui bahwa jumlahpemilih di Kabupaten Purwakarta tercatat sebanyak 695.852 orang terdiri dari 349.073 pemilih laki-laki dan 346.779 pemilih perempuan. Namun setelah ditemukan daftar pemilih ganda dan nama yang sudah meninggal, KPUD memprediksi jumlahnya akan bertambah.YAS

Laudya Chintya Bella Mendapat Pengalaman Spiritual Saat Umrah

Aktris cantik sekaligus model kondang, Laudya Chintya Bella, baru saja menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci, Mekkah, pada bulan Juni lalu. Bella pun mengakui, inilah pengalaman spiritualnya yang pantas disyukuri. Bagaimana tidak, selama berada di Mekkah, dia menemukan banyak kemudahan dan kelancaran menjalankan ibadah.

Hanya saja, ada satu hal yang tidak sempat dia lakoni, yakni mencium hajar Aswad. Apa alasannya? "Aku enggak cium, sekarang ada ojeknya, kita ditagih suruh bayar, sampai segitunya," tandasnya kepada wartawan infotainment di kantor MD Entertainment, kawasan Tanah Abang, Jakarta, Minggu (29/7).

Namun, hal tersebut tak mengurangi kekhusyukan ibadahnya. Ia banyak mengunjungi tempat bersejarah yang kental dengan suasana religi, seperti makam Nabi Ibrahim. Bukan itu saja, bintang film Di Bawah Lindungan Kabah ini juga mendatangi Jabal Rahmah, saksi bisu pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa.

Lokasi ini diyakini sebagai tempat yang paling manjur bila jemaah berdoa untuk urusan jodoh. Apakah Bella salah satunya? "Sempat ke sana (Jabal Rahmah) tapi enggak naik ke atas. Ada deh yang didapat (dari umroh)," ujarnya seraya melempar senyumnya yang memikat itu.

Diakui oleh Bella, banyak pengalaman spiritual yang dirasakannya. Tak heran bila ia mengaku ketagihan untuk datang lagi di lain kesempatan. "Enak banget di sana, kalau sekali datang pengin datang lagi, setelah umroh semoga doanya terijabah (dikabulkan)," tutupnya.

Dalam kesempatan itu, Bella pun mensyukuri telah menjalin kasih dengan pujaan hatinya, Chico Jericho, selama tiga tahun lebih. Ia pun berbagi tips membina hubungan asmara agar tetap langgeng. "Karena sama-sama sibuk, tiga tahun pasti ada keterbukaan," ujar aktris berusia 24 tahun itu.

"Chico juga tak pernah absen menemani. Soalnya kan sama-sama sibuk, jadi ya harus mengerti dan menyempatkan jalan bareng."
Bintang film "Di Bawah Lindungan Ka'bah" itu tak menampik kalau ia juga ingin hubungannya dengan Chico bisa langgeng hingga pernikahan. Namun, mantan kekasih Raffi Ahmad ini tak terburu-buru membuat rencana." "Didoakan saja," tutur Bella. Mudah-mudahan secepatnya."

Sementara itu, Chico pun mengaku sering berkonsultasi dengan Bella. Bintang sinetron "Taksi" itu meminta saran Bella untuk masalah rambut. "Iya pasti minta saran, kan Bella cewek gue," kata aktor yang baru meraih penghargaan The Best Hair Do for Actor di acara Johnny Andrean Awards, Ritz Carlton, Pasific Place, Jakarta, pada Maret lalu. "Chico itu termasuk orang yang subur rambutnya. Dia juga selalu mementingkan rambut dan penampilan. Chico punya hair style sendiri," puji Bella. CPS

Rampak Kendang, Seni Dinamis Kreasi Tatar Sunda

Rampak kendang itu adalah salah satu kreasi seni di tatar Sunda. Rampak kendang itu asalnya dari kata ’kendang serempak’. Jadi bisa disimpulkan bahwa rampak kendang adalah bermain kendang secara serempak atau bersama-sama. Tapi walau pun namanya rampak kendang, instrumen yang dimainkan di rampak ini tidak cuma kendang saja, ada lagi yang lain, yaitu saron, gong dan banyak instrumen yang bisa dipadupadankan dengan kesenian rampak ini. Dan yang main rampak ini ada banyak, bisa sampai dua puluhan orang.

Kendang dibagi jadi dua, yaitu kendang duduk dan kendang diri. Kendang duduk itu nafasnya rampak kendang, karena dibandingin sama kendang diri, jumlahnya lebih banyak kendang duduk. Para pemain kendang duduk ini biasanya lemah gemula. Tapi dibalik gerakannya yang lemah gemulai ini tersimpan kekuatan yang cukup besar, karena untuk menabuh kendang duduk itu tidak gampang, butuh latihan keras baru bisa mendapat suara tabuhan yang oke punya dan tangan yang kuat tahan banting.

Sesuai namanya, kendang duduk ini dimainkan sambil duduk, dengan jumlah kendang sebanyak tiga buah, satu kendang utama yang besar dan dua kendang kecil yang berada di kiri-kanan kendang utama. Tapi si kendang duduk ini mendapat tempat spesial, karena mereka juga mendapat kesempatan untuk menabuh kendang sambil berdiri juga.

Lain lagi dengan kendang diri. Kendang diri ini lebih ‘macho’ dan keren. Kendang diri dimainkan sambil berdiri dengan menggunakan stik yang mirip seperti stik drum tapi lebih tebal dan lebih pendek kayunya. Di tim rampak biasanya cuma ada dua penabuh kendang diri. Tapi memainkan kendang diri bukan berarti lebih gampang dari kendang duduk. Main kendang diri juga harus pake tenaga yang kuat, supaya bunyinya bisa seimbang sama bunyi kendang diri yang ada banyak itu.

Kendang diri juga jumlahnya hanya ada dua, dua-duanya kendang utama tapi diletakkan secara vertikal atau lebih mudahnya didirikan. Posisi kendang diri di tim rampak ini memang tak begitu spesial seperti halnya posisi kendang duduk. Karena seorang pemain kendang duduk bisa dengan mudah beradaptasi dengan kendang diri, tapi seorang pemain kendang diri nggak bisa langsung begitu saja beradaptasi dengan kendang duduk.

Main rampak ternyata memang asik sekali, dapat menimbulkan perasaan bersemangat yang sangat tinggi! Menghilangkan rasa stres, menimbulkan perasaan senang, puas, bangga. Yang istimewa, main rampak itu menuntut kerja sama yang apik sehingga bisa memunculkan nada-nada yang berirama konsisten, penuh tenaga dan juga terdengar indah. CPS

Polisi Amankan 44 Remaja Pembuat Onar

KOTA CIREBON (LJ) – Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Cirebon Kota meningkatkan operasi penyakit masyarakat (pekat), Dalam operasi dan patroli di sekitar wilayah hukum Cirebon Kota, kemarin sebanyak 44 remaja tanggung di yang amankan oleh jajaran Kepolisian Resor (Polres) Cirebon Kota.

Polres Cirebon Kota awalnya menangkap 21 remaja yang teridikasi akan melakukan tawuran di wilayah Kesunean. Selang beberapa menit kemudian anggota polisi yang menyisir kembali menangkap 8 remaja lainnya yang dinilai meresahkan masyarakat karena mabuk-mabukan.

Tidak berselang lama, anggota pun mengamankan 7 remaja yang diduga merupakan anggota geng motor XTC yang siap menyerang kelompok anggota lain.

Dari pemeriksaan, di handphone para remaja tersebut ditemukan video konvoi puluhan anggota geng motor dan diamankan 1 buah pisau kecil dengan panjang 10 cm. Tidak lama berselang 8 remaja pun kembali diamankan akibat diketahui melakukan pesta miras di Jalan Kartini Kota Cirebon. Pesta miras tersebut dilakukan hanya berjarak 100 meter dari Masjid Raya At Taqwa Kota Cirebon.

Sebagian besar dari 44 remaja yang diamankan tertsebut merupakan warga Kabupaten Cirebon.
Kapolres Cirebon AKBP A. Edy Suheri mengatakan, Polres Cirebon Kota selama bulan ramadhan terus mengintensifkan pengamanan secara maksimal. “Potensi kejahatan bisa terjadi kapan dan dimanapun dan tidak mengenal siapa saja korbannya, oleh karenanya kami intensifkan pengamanan,” jelasnya kepada LINGKAR JABAR.

Ke 44 remaja tersebut ditangkap karena mereka membuat onar, seperti halnya ke 21 remaja yang siap tawuran dengan remaja lain di Kesunean, dan juga aksi liar anggota geng Motor XTC yang siap melakukan penyerangan terhadap anggota geng motor lainnya yang berada di wilayah Cirebon Kota.

Kapolres Cirebon Kota AKBP A. Edy Suheri juga menghimbau kepada seluruh warga Kota Cirebon untuk selalu waspada dan berhati hati, dan untuk tidak takut melapor apabila melihat dan mengalami berbagai tindak kejahatan. NAN/AGS/HEN (C.12)

Enam Titik Rawan Kejahatan di Jalur Pantura Cirebon

KABUPATEN CIREBON (LJ) – Terdapat 6 titik rawan kejahatan di jalur pantura Cirebon dan Insdramayu yang harus di waspadai oleh pemudik,  Keenam titik rawan kejahatan itu empat di antaranya di Cirebon yakni di Kapetakan, Kedawung dan Losari serta Beber.
Sedangkan dua di antaranya di wilayah hukum Kabupaten Indramayu yakni Jatibarang dan Karangampel.

Khusus Kapetakan, yang masuk dalam jalur pantura tengah, pemudik terutama yang menggunakan sepeda motor, diminta untuk tidak melewati jalur tersebut di atas pukul 17.30 WIB.

Kapolres Cirebon Ajun Komisaris Besar Hero Henrianto Bachtiar mengakui adanya sejumlah titik rawan kriminalitas di jalur mudik."Sedikitnya ada 4 titik di sepanjang jalur pantura dan alternatif di Kabupaten Cirebon yang rawan tindak kriminalitas," katanya.

Menurut dia, selama ini titik-titik rawan tindak kejahatan di jalur pantura Cirebon berada di daerah Kapetakan, Kedawung dan Losari. Sedangkan di jalur alternatif ada di daerah Beber.

"Berbagai tindak kejahatan, mulai dari pencopetan, penjambretan dan perampasan, baik barang-barang milik pemudik maupun kendaraan," ujarnya.

Hero meminta pemudik yang akan melewati titik-titik tersebut untuk waspada dan berhati-hati.
Dikatakan Hero, untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pihaknya bakal menempatkan personel baik yang stand by maupun yang mobile.

Menurut Hero, saat rapat terpadu dengan seluruh Polres sewilayah Cirebon dengan Polres Brebes Jawa Tengah, Kemarin sore sampai malam, terungkap juga sejumlah hal perlu tindakan antisipasi.

"Misalnya Polres Brebes meminta rapat koordinasi terpadu tersebut bisa memininalisir penumpukan kendaraan di pintu keluar tol Kanci-Pejagan di Pejagan Kabupaten Brebes, saat arus mudin dan balik," katanya.

Menurut dia, permintaan tersebut disampaikan karena penumpukan kendaraan yang terjadi di exit tol Pejagan, bakal berdampak sampai ke Cirebon.

Sehingga Polres Brebes, meminta pengaturan lalu lintas kendaraan roda empat, untuk tidak semua masuk tol Kanci-Pejagan.
"Kalau memang pantura lancar, Polres Brebes meminta pengaturan arus kendaraan agar tidak semua masuk tol Kanci-Pejagan," katanya.

Penumpukan kendaraan di Pejagan, lanjutnya, bakal terjadi karena kendaraan yang keluar dari tol bakal terhambat adanya persimpangan dengan rel kereta sebelum masuk kembali ke jalur pantura Brebes.

"Jumlah kereta yang melalui jalur tersebut lumayan banyak sampai 69 kereta dalam sehari. Dengan asumsi setiap kereta lewat, bakal menghentikan laju kendaraan sampai 5 menit, sehari paling tidak laju kendaraan terhambat sampai 6 jam 45 menit," katanya.

Artinya, bakal terjadi antrean panjang di jalur pantura Brebes yang dampaknya sampai ke pantura Cirebon. GYO/MAT (C.12)

Kejari Kota Cirebon Tunggu Hasil Pemeriksaan Politeknik Negeri Bandung

KOTA CIREBON (LJ) – Sebelum mengembangkan penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek drainase di Jln. Pemuda, Kota Cirebon senilai Rp 7 milyar. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon masih harus menunggu hasil pemeriksaan lapangan dari tim ahli Politeknik Negeri Bandung.

Hasil pemeriksaan diperkirakan baru akan keluar paling lama tiga hari untuk uji kuantitas konstruksi dan seminggu untuk kualitas konstruksi.

Seperti diketahui, sejumlah pihak mencium indikasi korupsi dalam proyek drainase di Jln. Pemuda Kota Cirebon Paket I dan II yang dibiayai Pemerintah Propinsi Jawa Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) Kota Cirebon, senilai sekitar Rp 7milyar diduga. Berdasarkan laporan yang diterima, Kejari Kota Cirebon kemudian mulai melakukan penyelidikan sejak awal Juli 2012 lalu. Meski sudah memeriksa beberapa saksi, Kejari belum menetapkan tersangka dalam kasus ini.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejari Kota Cirebon Hadiman mengatakan, pemeriksaan lapangan dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui kebenaran adanya penyimpangan dalam pengerjaan proyek tersebut. “Setelah diperiksa tim ahli, nanti akan diketahui apakah pengerjaan proyek sesuai dengan ketentuan atau tidak. Setelah itu baru bisa dikembangkan lebih lanjut lagi,” ujarnya di sela-sela pemeriksaan lapangan di lokasi proyek drainase Tahap I sepanjang 450,02 meter di Jln. Pemuda, Kota Cirebon, Kemarin.

Pemeriksaan serupa, kata Hadiman, akan dilakukan di lokasi proyek Tahap II sepanjang 661 meter di Jln. Terusan Pemuda. Selain memeriksa kondisi fisik drainase, para pakar tim pemeriksa nantinya juga akan menjadi saksi ahli dalam kasus ini.

Sementara itu Ketua Tim Ahli dari Politeknik Negeri Bandung, Iskandar menjelaskan, penelitian dilakukan terhadap aspek kualitas dan kuantitas kontruksi drainase yang telah dibangun. Dalam prakteknya, selain melakukan beberapa pengukuran dimensi konstruksi drainase, tim juga mengambil beberapa sampel material konstruksi untuk diuji di laboratorium.

Iskandar menegaskan, hasil uji kuantitas berdasarkan pengukuran bisa diketahui dalam dua atau tiga hari. Namun untuk uji kualitas, penelitian di laboratorium diperkirakan memakan waktu seminggu.

Terkait peralatan yang dimiliki di laboratorium Polban, Iskandar menjamin kelayakannya. “Kami memiliki peralatan dan sarana yang memadai. Jadi kami akan berusaha seakurat mungkin dalam melakukan pengujian di laboratorium,” katanya.

Sepintas, Iskandar membenarkan adanya retakan yang ditemukan anggota tim ahli dalam konstruksi beton jembatan drainase di Jln. Pemuda. Namun, ia belum berani memastikan apakah retakan tersebut diakibatkan kualitas konstruksi beton yang kurang baik atau retakan terjadi pada saat pembangunan. NAN/AGS/HEN (C.12)

Air Susu Ibu, Menurunkan Resiko Kematian Bayi

BOGOR - Faktor budaya serta persepsi yang keliru di masyarakat tentang pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif diduga menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat pemberian ASI di Indonesia. Dari penelitian yang dilakukan Kementrian Kesehatan (Kemenkes) baru-baru lalu, ternyata baru sekitar 30 persen ibu di Indonesia yang memberikan ASI kepada bayi mereka dengan berbagai alasan.

Menurut Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Anak Kementerian Kesehatan, Slamet Riyadi Yuwono, para Ibu atau perempuan harus tahu bahwa pola pemberian makan terbaik untuk bayi baru lahir sampai usia 6 bulan cukup hanya dengan pemberian ASI saja. Banyak penelitian membuktikan bahwa ASI dapat menurunkan risiko kematian pada bayi hingga 22 persen.

"Harus dimulai agak ke hulu dengan suatu bentuk informasi bahwa ASI Eksklusif merupakan upaya jangka panjang atau investasi supaya kedepan anak sehat dan tidak gampang kena penyakit," kata Slamet dalam keterangan persnya, baru-baru ini. Diungkapkannya lagi, memang perlu sebuah proses yang panjang untuk benar-benar bisa mengubah persepsi atau perilaku masyarakat.

ASI Eksklusif, kata Slamet, tidak sekadar bahwa anak harus disusui hingga 6 bulan, tapi ada kaitannya dengan masalah kecerdasan dan stunting. Ia mengatakan, mulai dari ibu hamil sampai dengan anak usia 2 tahun adalah masa kritis, yang apabila tidak diatasi, akan menyebabkan masalah tumbuh kembang anak seperti misalnya pendek, IQ rendah, pertumbuhan emosi dan hormon yang tidak bagus. "Dengan berbagai alasan misalnya kosmetik, si ibu tidak mau menyusui karena takut bentuk payudara tidak indah. Padahal itu tidak benar. Faktor ini sifatnya personal dan terkait edukasi serta pendidikan," katanya.

Slamet menuturkan, ada komposisi dalam ASI yang disebut kolostrum, yang tidak ada pada susu formula dan tidak bisa dibuat oleh manusia. Kolostrum yang masuk kedalam tubuh bayi akan menjadi pondasi didalam tubuh, supaya pertahanan tubuh bagus dan tidak gampang sakit. "Ibu harus yakin bayi sampai usia 6 bulan hanya butuh ASI saja, sehingga tidak perlu tambahan makanan lain," ujarnya.

Slamet menambahkan, gencarnya iklan susu formula juga masih menjadi salah satu penghambat keberhasilan pemberian ASI Eksklusif. Karenanya, untuk mencapai pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal, tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi kepada calon ibu sejak pemeriksaan kehamilan.

"Pemberian informasi dan edukasi sudah dilakukan melalui dinas kesehatan propinsi dan pada organisasi profesi seperti POGI (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia), IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia), dan IBI (Ikatan Bidan Indonesia)," terangnya seraya menambahkan bahwa kegiatan promosi susu formula kini sudah merasuk keseluruh fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, bidan praktek swasta dan rumah sakit. Bahkan, tak jarang pula melibatkan tenaga kesehatan.

Untuk mengatasi hal tersebut, dalam waktu dekat Kemenkes akan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang ASI Eksklusif. Dalam Permenkes tersebut ada 4 hal yang akan diatur salah satunya adalah pengaturan tentang larangan iklan susu formula. CPS

Kabupaten Bandung Sukses Tekan Angka Buta Aksara

KAB.BANDUNG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bandung menyatakan terus berupaya melakukan intervensi dan melaksanaan sejumlah program untuk menekan angka buta aksara atau buta huruf di wilayah mereka. Tak heran, walaupun masih terdapat warga buta huruf, namun angkanya sangat kecil. Sehingga Kabupaten Bandung dua kali mendapatkan penghargaan Anugerah Aksara dua tahun berturut-turut.

"Kami akui hingga kini memang masih ada buta huruf di Kabupaten Bandung, tapi angkanya sangat kecil kok. Karena memang selama ini juga kami terus berupaya melakukan intervensi dan antisipasi," ujar Kepala Disdikbud Kabupaten Bandung, Juhaha, dalam keterangan persnya, Senin (30/7). Menurut Juhana, buta huruf sebenarnya terbagi kedalam tiga kelompok.

Pertama yang telah berusia diatas 65 tahun, kedua penyandang buta huruf karena keterbelakangan mental dan yang ketiga adalah kelompok usia produktif yang usianya di bawah 45 tahun. "Nah kelompok produktif dengan usia di bawah 45 tahun ini yang kami intervensi oleh program keaksaraan fungsional (Kaef). Sedangkan kelompok usia 65 ke atas tidak dilakukan intervensi dan untuk yang keterbelakangan mental ini masuknya ke dalam Sekolah Luar Biasa (SLB)," jelasnya.

Jika dipersentasekan, lanjut Juhana, angka buta huruf di Kabupaten Bandung sekitar 1% dari jumlah sekitar 3,3 juta penduduknya. Dan dari angka 3,3 juta penduduk itu, 0,3%-nya adalah penyandang buta huruf penyandang keterbelakangan mental dan penyandang buta huruf dengan usia di atas 65 tahun. "Kalau lihat presentasenya juga sangat kecil. Karena setiap tahun kami intervensi dengan program Kaef itu. Sedangkan dukungan anggarannya dari APBD dan APBN berkisar Rp1-Rp2 miliar per tahun," ucapnya.

Rata-rata, lanjut Juhana, warga yang masih terdapat penyandang buta huruf, bertempat tinggal di pinggiran. Seperti di daerah Kertasari, Rancabali, Ibun dan lain sebagainya. Sehingga, pihaknya lebih banyak menitik beratkan kegiatan di wilayah-wilayah tersebut. "Pelaksanaannya yakni oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga masyarakat nonformal inilah yang bergerak. Di Kabupaten Bandung sendiri ada 65 PKBM penyelenggara program Kaef itu sendiri," pungkasnya. GUS

UKG di Banyak Daerah Gagal, PGRI Merasa Prihatin

BOGOR - Menyusul pelaksanaan uji kompetisi guru (UKG) yang gagal di sejumlah daerah, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo mengemukakan keprihatinannya sekaligus merasa sangat malu. Kegagalan UKG, khususnya online, kata Sulistiyo, terjadi karena pemerintah tergesa-gesa menyelenggarakan ujian tersebut.

"Saya prihatin uji kompetensi kok seperti ini? Saya juga sudah mengirim surat ke kementerian agar pelaksanaan dapat dilakukan dengan baik. Karena komunikasinya sudah tidak bagus, ya benar hasilnya tidak memuaskan," kata Sulistiyo dalam keterangan persnya, Senin (30/7). Ia mengatakan, gagalnya pelaksanaan uji kompetensi di hari pertama ini dapat mengganggu psikologis guru.
Sulistyo juga mengungkapkan kekhawatirannya, para guru akan bertindak kontra-produktif di dalam kelas jika pelaksanaan uji kompetensi tidak segera diperbaiki. Sejak pagi hingga sore ini, Sulistyo mengaku, menerima banyak pengaduan dari para guru terkait pelaksanaan UKG. Umumnya, para guru mengaku stress karena sulit memperoleh kisi-kisi UKG melalui internet.

"Maka kami sediakan kisi-kisi UKG dalam web kami agar bisa diunduh para guru. Kami keras, tapi konsisten membantu apa saja yang diperlukan guru," ujarnya. Menurutnya, apa yang terjadi pada pelaksanaan UKG hari ini akan mencoreng nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di mata presiden.

Terlebih, Selasa (31/7/2012) besok, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono akan datang ke Kemdikbud dengan agenda Sidang Kabinet Terbatas Bidang Pendidikan. "Ini mencoreng nama kementerian. Seperti coba-coba dan nyatanya gagal. Saya kira kementerian terpukul betul karena ini akan berpengaruh pada penilaian presiden pada kinerja Kemdikbud," kata Sulistyo dengan nada kecewa.  CPS

Pelantikan Bupati Subang Definitif Digagalkan Lagi

SUBANG - Ojang Sohandi, Pelaksana Tugas Bupati Subang, sepertinya masih harus bersabar hingga sepekan ke depan untuk menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Subang secara definitif. Karena, DPRD setempat telah memundurkan jawal pelantikan Ojang pada Kamis (9/8) mendatang. Sebelumnya beredar kabar, Ojang bakal dilantik pada Selasa (1/8). Rencana pelantikan Ojang pada Selasa ini, semakin kuat karena pada hari yang sama Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengunjungi Kecamatan Pagaden, Subang, guna peresmian desa peradaban.

Namun, rupanya DPRD punya pilihan dan pertimbangan lain. Pada Rapat Badan Musyawarah (Bamus) kemarin, atas usul Fraksi PDIP, forum memutuskan pelantikan Ojang Sohandi digelar pada Kamis (9/8). "FPDIP mengusulkan dan kemudian menjadi keputusan Bamus, pelantikan digelar tanggal 9 Agustus nanti," kata Ketua DPRD Subang Atin Supriatin kepada wartawan usai mengikuti rapat Bamus, kemarin.

Atin pun mengaku bingung ada informasi yang menyatakan pelantikan Ojang pada Selasa besok. Sementara dirinya tidak pernah mendapat kabar dan tidak mengetahui soal itu. "Ini ada apa?," tanyanya. Bahkan, lanjut Atin, untuk mengambil SK penetapan Ojang sebagai Bupati di Gedung Sate dirinya tidak pernah dilibatkan. Wajar, imbuhnya, jika dirinya tidak mengetahui soal kapan SK itu diterima. "Yang datang kesana hanya Sekwan, silakan tanya ke beliau," tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) Abdurohman terkesan menghindar. Usai rapat Bamus, Abdurohman orang yang mengetahui betul SK itu, tidak ada di ruang kerjanya. Pintu dalam kondisi terkunci, dan kondisi ruangan sudah gelap gulita. Informasi yang dihimpun SK Penetapan Ojang sebagai Bupati Subang keluar pada tertanggal 25 juli. SK itu kemudian diterima oleh DPRD melalui Wakil Ketua DPRD Oman Warjoman dan Sekwan pada 27 Juli di Gedung Sate, Bandung.

Sebelumnya diketahui, Fraksi PDIP secara terbuka telah menolak mempercepat pelantikan Ojang yang diusungnya, tapi kali ini PDIP tampak melemah. Sekretaris PDIP Atin Supriatin, menyatakan sulit untuk menolak itu karena produk konstitusi. "PDIP tidak akan melakukan hal-hal yang diinginkan, ini kan undang-undang yg harus dilaksanakan, jadi tidak ada kewenangan untuk menolak," jelasnya.

Menanggapi pengunduran waktu pelantikannya sebagai bupati defenitif, Ojang yang pernah menjadi ajudan mantan Bupati Subang Eep Hidayat mengatakan, dirinya mafhum dengan keputusan Banmus DPRD tersebut. "Saya akan ikuti keputusan Banmus yang telah menjalankan tugasnya sesuai mekanisme konstitusi. Mau dipercepat atau diperlambat, saya akan ikuti proses (pelantikan) itu," ujarnya.

Sementara itu, Fauzan, Sekretaris Gerakan Pemuda Islam (GPI) Kabupaten Subang, menyayangkan sikap Banmus yang menganulir waktu pelantikan Ojang tersebut. "Kalau bicara untuk kepentingan Subang, semestinya Banmus Dewan terima saja waktu yang diusulkan gubernur itu," tutur Fauzan. Ia menduga ada grand desain dari pihak tertentu untuk mendzalimi Ojang.
"Kasihan nasib Ojang yang terus digantung sejak dari penetapan sebagai bupati defenitif sampai waktu pelantikannya," ujar Fauzan. ADE

Manajemen Persib Galau, Rene Alberts Ditinggalkan

BANDUNG - Disebut-sebut menjadi kandidat utama pelatih Persib bandung, pelatih asal Belanda Robert Rene Alberts, kini malah diragukan kapasitasnya oleh manajemen Maung Bandung. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar, menyampaikan isyarat bahwa Kegagalan Robert mempertahankan klub Sarawak FA di kasta tertinggi sepakbola Malaysia menjadi penyebab keraguan manajemen Persib. Anehnya, setelah meragukan Persib, manajemen Persib malah melirik pelatih spesialis runner up, Miroslav Janu.

"Ya, dia gagal membuat Sarawak bertahan di Liga Super Malaysia. Itu membuat kita ragu, kita akan bicarakan lagi dengan konsorsium agar kursi pelatih diduduki orang yang tepat," ujar Umuh kepada wartawan, kemarin. Diketahui, Sarawak gagal bertahan setelah di laga play off, tim yang baru promosi tersebut kalah 0-1 dari Pahang. Umuh pun tak ingin salah mengambil keputusan, sehingga dia mempertimbangkan apa yang diraih oleh pelatih yang kini bebas transfer tersebut.

Meski begitu, Umuh tetap memahami apa yang terjadi pada Robert tersebut berbeda dengan apa yang terjadi ketika melatih Arema Indonesia. Saat itu Robert berhasil membawa Arema menjadi kampiun ISL 2009-2010. "Situasinya mungkin berbeda. Tim yang ditanganinya baru promosi, mungkin banyak pembenahan dan masalah teknis yang dia hadapi dalam upaya mengangkat prestasi Sarawak," tandas Umuh.

Namun galaunya Persib atas degradasinya Sarawak FC dari Malaysia Super League sebenarnya tak perlu terjadi. Sebab sejatinya, Robert Rene Alberts tetap pelatih kelas juara. Pelatih berusia 57 tahun kelahiran Amsterdam itu tetap memiliki reputasi hebat. Di Asia Tenggara, dia adalah pelatih dengan reputasi juara. Setidaknya, dia sudah merasakan tiga gelar juara di tiga negara yang berbeda.
Rene Albert pertama kali masuk Asia Tenggara melalui pintu Malaysia pada 1992. Saat itu, dia menukangi Kedah FA.

Pada musim keduanya, mantan pemain Ajax Amsterdam ini sudah membawa klubnya meraih gelar juara Liga Malaysia. Kemudian dia pindah ke Singapura, Rene Alberts pertama kali menukangi Tanjong Pagar pada musim 1996-98. Tapi, peruntungannya ada bersama Home United. Hanya semusim di sini, dia pun membawa Home United menjuarai Liga Singapura 1999. Baik di Malaysia maupun Singapura, Rene Alberts pernah terpilih sebagai pelatih terbaik. Bisa jadi, dia satu-satunya pelatih yang mampu meraih gelar itu di dua negara tetangga itu.

Selanjutnya, Rene Alberts masuk ke Indonesia pada 2009. Dia dipercaya menangani Arema Malang. Hebatnya, pada musim pertamanya, Alberts membawa Arema menjuarai Liga Indonesia. Dia jadi pelatih asing pertama di Indonesia yang mampu merebut gelar juara pada musim perdananya. Hanya di dua klub terakhir saja mantan pelatih Korea Selatan U-17 ini gagal. Keduanya yakni bersama PSM Makassar pada musim 2010 dan Sarawak FC tahun ini

Selain Rene, manajemen Persib juga membidik pelatih asal Ceko, Miroslav Janu, yang jam terbangnya memang lebih panjang di Indonesia. Tapi, dia kalah reputasi. Hanya pelatih spesialis runner-up. Miroslav Janu, pelatih kelahiran Praha, 52 tahun lalu, kembali masuk radar Persib Bandung. Dia termasuk salah satu kandidat pelatih untuk musim kompetisi mendatang. Tahun 2003, dia sudah mengawalinya dengan menangani Persigo Gorontalo.

Dia bergabung dengan Persigo setelah jadi pelatih untuk lima pertandingan bagi klub Divisi II Liga Ceko, Most, yang baru saja memecat pelatihnya, Lubos Urban. Musim berikutnya, dia menangani PSM Makassar sebelum pulang ke Republik Ceko, menjadi asisten bagi pelatih Karel Jarolim di Slavia Praha. Sejak berada di Indonesia, sudah empat klub yang ditangani Janu. Setelah jadi asisten pelatih Slavia Praha, dia menerima pinangan Arema untuk satu musim.

Janu lalu kembali pulang menangani tim junior Slavia Praha pada 2008-10 sebelum kembali menukangi Arema untuk satu musim. Terakhir, dia menangani Persela Lamongan. Selama di Indonesia, Janu lebih dikenal sebagai pelatih spesialis runner-up. Dua tahun menangani PSM Makassar, dia pernah membawa klub itu menjadi runner-up Liga Indonesia 2004. Begitupun ketika menangani Arema, dia membawa klub Malang itu sebagai peringkat kedua pada Kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2011.

Sementara itu, Ketua Pengda PSSI Jabar Bambang Sukowiyono mendesak pengurus Persib mulai berbenah. Sekalipun, kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2011/2012, masih belum jelas. Maung Bandung memang belum menggelar rapat evaluasi, pascakegagalan di ISL 2011/2012. Bahkan, proses pembentukan tim masih terkatung-katung. Hingga saat ini, belum ada gambaran siapa saja pemain yang bakal dipertahankan. “Manajemen harus segera bekerja. Untuk evaluasi tidak perlu menunggu kepastian liga, baiknya harus dari sekarang. Tentunya evaluasi itu harus dibarengi dengan data-data akurat perjalanan Persib selama musim kemarin,”kata Suko-sapaan Bambang.

Suko juga berharap manajemen Maung Bandung secepatnya mengantongi nama-nama pemain, yang layak mendapat perpanjangan kontrak. Jika sudah begitu, kata dia, para pemain bisa disiapkan untuk langsung mengikuti sesi latihan. “Baiknya ada gambaran berapa persen pemain yang diperpanjang untuk musim depan. Biar mereka bisa terus berlatih dan tidak harus menunggu adanya pelatih. Jadi yang ada dulu saja dioptimalkan,” pungkasnya. FER/COK

Duel Lawan Valencia, Timnas Tambah Jam Terbang

BOGOR - Tim Nasional (timnas) Indonesia bakal memanfaatkan laga ujicoba melawan klub kuat Liga Spanyol, Valencia, dengan sebaik-baiknya. Pertandingan tersebut akan dijadikan awal persiapan menuju Piala AFF 2012. Timnas dijadwalkan menjajal kekuatan Valencia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (4/8) mendatang. Untuk laga ini, yang akan turun adalah timnas senior. Meski sadar lawan punya kualitas yang jauh lebih baik, timnas menjanjikan perlawanan maksimal untuk sebagai pengalaman bertanding.

"Tim ini (Valencia) punya kualitas dan prestasi yang jauh di atas kita. Kita berharap bisa belajar bagaimana bermain sepakbola yang ideal seperti klub-klub besar Eropa," ungkap Sekjen PSSI, Tri Goestoro, dalam keterangan persnya kepada wartawan, Senin (30/7).
"Dengan pengalaman selama ini, saya yakin timnas tak akan mengecewakan dan tim kita akan memberikan perlawanan," tuturnya.

Tri menambahkan, pertandingan melawan Valencia merupakan awal dari persiapan timnas untuk Piala AFF yang akan dihelat di Malaysia dan Thailand, November-Desember mendatang. "Tim kita sedang mempersiapkan diri untuk Piala AFF. Ini bagian dari persiapan untuk ke sana, Ini jadi starting point untuk Piala AFF. Kebetulan ketemunya langsung tim besar," ujar Tri.

Saat ditanya soal keterlibatan pemain-pemain Indonesian Super League (ISL) dalam laga ini, Tri memberikan jawaban diplomatis.
"Untuk timnas yang akan turun pelatih yang menentukan. Yang jelas, yang akan turun adalah para pemain terbaik, dalam rangka persiapan Piala AFF. Pemain terbaik yang ada di Indonesia akan kita panggil untuk menghadapi Valencia," kata mantan manajer klub Bandung Raya tersebut.

Sementara itu, keinginan supaya tim nasional Indonesia juga diperkuat pemain yang bermain di Indonesian Super League (ISL) kembali coba diakomodir PSSI untuk menghadapi Piala AFF 2012. Koordinator Timnas Bob Hippy menjanjikan ada 6-7 pemain klub ISL yang akan dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan timnas, di antaranya Bambang Pamungkas, Firman Utina, dan Ahmad Bustomi.

"Mulai hari ini semua pemain telah dipanggil. Baik IPL maupun ISL. Ada enam sampai tujuh pemain ISL juga dipanggil seperti Firman, Bambang dan Bustomi. Kemungkinan yang lain akan bertambah nanti," ujar Bob. Sebenarnya hampir di setiap pembentukan timnas PSSI menyatakan memanggil pula pemain-pemain ISL. Namun sejauh ini baru tiga yang berhasil, yaitu Oktovianus Maniani, Titus Bonay, dan Patrich Wanggai. Itu pun karena mereka "mbalelo" dari klubnya yang tidak mengizinkan.

Bob menambahkan, kali ini pihaknya juga sudah melakukan pendekatan dengan pemain-pemain ISL yang mereka bidik, serta dengan Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI). "Kami sudah bertemu dengan APPI dan mereka setuju. Karena kompetisi juga sudah berakhir. Kita lihat saja nanti saat melawan Valencia (4 Agustus--Red). Karena mereka juga kami undang. Kalau mereka datang, semua akan lebih mudah. Saya harap klub-klub ISL memperbolehkan pemainnya membela timnas. Hingga saat ini, kami terus berupaya mendekati klub-klub," tukas dia.

Dari sekian kali pemanggilan pemain klub ISL ke timnas oleh PSSI, kubu KPSI yang dipimpin La Nyalla Mattalitti selalu meminta klub-klub ISL tidak melepas pemain-pemainnya tersebut. Piala AFF 2012 akan digelar di Malaysia dan Thailand dari 24 November sampai 22 Desember. Di babak awal Indonesia segrup dengan Malaysia, Singapura, satu tim babak kualifikasi yang belum ditentukan. COK

Korupsi BOS Kabupaten Bogor Belum Tersentuh Hukum

Written By dodi on Monday, July 30, 2012 | 8:00 AM

KAB.BOGOR (LJ) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong mendapatkan pujian dari elemen masyarakat anti korupsi di Kabupaten Bogor, karena mampu menguak kasus korupsi proyek Jalan Raya Pemda Sukahati-Kedung Halang senilai Rp 2,6 miliar sekaligus menahan satu tersangkanya. Namun hal ini kontradiktif dengan pengusutan kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Kejari Cibinong terkesan lamban. Sehingga memunculkan opini publik, bahwa ada tebang pilih dalam penyelidikan kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

"Apa yang telah dilakukan Kejari Cibinong pada kasus korupsi proyek jalan Sukahati-Kedunghalang, tentu patut diapresiasi. Padahal kasus ini tergolong baru atau cukup singkat diselidiki. Berbeda dengan pengusutan kasus dugaan korupsi di lingkup Disdik, kenapa lamban? Contohnya penanganan kasus dugaan penyimpangan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2011, kenapa Kejari Cibinong tidak melakukan tindakan cepat seperti saat mengusut kasus proyek jalan Sukahati-Kedunghalang?" kata Ketua Gerakan Nasional Anti Korupsi (GNPK) Kab.Bogor, Moh Sinwan Z, kepada LINGKAR JABAR, Minggu (29/7).

Sinwan pun mengharapkan kepada penegak hukum di Kejari untuk segera menyelidiki kasus dugaan penyelewengan dana BOS 2011 dan menetapkan para tersangkanya seperti halnya yang dilakukan dalam penanganan kasus proyek Jalan Sukahati. Pasalnya, kasus dugaan korupsi BOS ini bukan yang pertamakali mencuat ke permukaan. Di tahun-tahun sebelumnya juga pernah mencuat soal dugaan penyelewengan dana BOS yang dilakukan secara berjamaah oleh para pejabat Disdik.

"Selain kasus dana BOS, ada kasus dugaan korupsi lainnya dalam pengerjaan proyek-proyek pembangunan gedung sekolah dan pengerjaan rehabilitasi bangunan sekolah. Banyak sekali laporan soal ketidakberesan atau penyimpangan dalam pengerjaan proyek-proyek gedung sekolah pada tahun anggaran 2009, 2010, 2011 dan 2012. Tapi tak satupun informasi soal korupsi di Disdik yang ditindaklanjuti oleh Kejari Cibinong, ini ada apa?" kata Sinwan.

Sebelumnya, terkait dengan temuan dalam Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Disdik soal indikasi penyimpangan anggaran tahun 2011 melalui pengalokasian dana BOS, Kejari Cibinong menyatakan tetap akan melakukan penyelidikan meski pejabat Disdik sudah mengembalikan kelebihan penerima BOS hingga mencapai sekitar Rp.1,6 miliyar.
“Walaupun uang itu sudah dikembalikan ke negara, tidak serta merta menghilangkan unsur pidananya. Untuk itu, secepatnya kita lakukan penyelidikan,” jelas Bayu Adinugroho, Kasi Intel Kejari Cibinong kepada LINGKAR JABAR, Kamis (26/7) lalu.

Menurut Bayu lagi, pihaknya akan mengumpulkan data dan bukti soal dana Bos yang raib hingga Rp 1,6 miliar. “Kalau pejabat Disdik menyatakan, itu ada kelebihan pembayaran, itu hak mereka, cuma nanti apa benar atau tidak keterangan mereka perlu dibuktikan melalui sebuah proses hukum,” tandasnya.

Secara terpisah, Manajer BOS Disdik Kabupaten Bogor, Amsohim mengaku angka Rp 1,6 miliar adalah angka kelebihan dalam pembayaran Bos pada tahun 2011. “Jadi masalahnya, kalau tahun anggaran dengan tahun pelajaran itu kan, berbeda. Perbedaan keduanya ini, yang kadang membuat datanya berbeda juga, belum lagi soal jumlah anak pelajar yang kadang berkurang, atau bertambah salah satunya karena ada keluar,” jelasnya.

Dia juga mengaku sistem yang ada di Disdik saat ini, belum memadai kalau dikaitkan dengan tuntutan pelayanan dana BOS untuk sekitar 2000 sekolah SD dan SMP yang ada di Kabupaten  Bogor. "Sementara untuk tahun 2011, Disdik Pemkab Bogor harus menyalurkan BOS hingga Rp 300 miliar. Angka tersebut bahkan bertambah pada tahun 2012 sebesar Rp.600 miliar," imbuhnya.

Sementara, Kepala Inspektorat Pemkab Bogor, Adang Suptandar, mengatakan, proses hukum bisa dilakukan kalau memang BPK merekomendasi  atau memberi catatan buruk terhadap proses penyelesaian atau pengembalian uang Negara yang dianggap hilang. “Itu ada di pasal 5 ayat 3 Undang-Undang tentang BPK, intinya kalau dalam 60 hari proses penyelesaian dan pengembalian dianggap masih belum cukup, berdasar Undang-Undang itu bisa saja BPK merekomendasi ke penegak hukum agar kasusnya ditindak lanjuti,” jelasnya. BSR/DED

Terkait Pelanggaran HAM, Kapolri Didesak Periksa Lima Perwira

JAKARTA (LJ) – Indonesia Police Watch (IPW), lembaga pemerhati kinerja Kepolian Republik Indonesia (Polri), mendesak Kepala Polri Jendral Pol Timur Pradopo agar segera memeriksa lima perwira Polisi yang diduga terkait kasus penyerbuan Brimob ke Desa Limbang Jaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel). Pasalnya, kasus tindak kekerasan ini mengakibatkan satu tewas dan sejumlah orang lainnya tertembak.

Demikian dikatakan Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane dalam keterangan persnya yang diterima LINGKAR JABAR, Minggu (29/7) kemarin. “Kelima perwira itu adalah Kepala Polda Sumsel, Kabid Operasi Polda, Kasat Brimob Sumsel, Kapolres Ogan Ilir dan perwira lapangan yang berperan menjadi pemimpin penyerbuan,” tegasnya.

Menurutnya, saat ini ada sepuluh polisi berpangkat rendah yg diperiksa. Hal ini jelas tidak adil, karena mereka turun ke Desa Limbang Jaya adalah atas perintah atasannya. Untuk itu, seharusnya lima  perwira atasan mereka juga  diperiksa, karena mereka harus ikut bertanggungjawab atas iniden itu.

“Proses pemeriksaannya harus dilakukan Mabes Polri, Komnas HAM dan Kompolnas. Jika hal itu tidak dilakukan pemeriksaan secara serius, maka kasus itu hanya menyentuh polisi berpangkat rendah saja, sementara atasannya lolos dari tanggungjawab dan bahkan tidak tersentuh proses hukum,” tandasnya

Selain itu, IPW juga menilai ada lima kejanggalan di balik penyerbuan polisi ke Limbang Jaya. Pertama, benarkah telah terjadi pencurian pupuk milik PT Perkebunan Nasional (PTPN). Jika seandainya itu benar, apakah semua warga Limbang Jaya terlibat pencurian sehingga desa itu harus diserbu Brimob. Kedua, apa dasar hukumnya pasukan Brimob dilibatkan untuk mencari pencuri pupuk, bukankah itu tugas polisi reserse kriminal (Reskrim).

Lebih lanjut dikatakan, yang Ketiga adalah, pihaknya menilai apa yang sudah terjadi di Limbang Jaya itu adalah penyerbuan dan bukan Patroli Dialogis seperti yg dikatakan polisi, karena didalam Polri tidak mengenal adanya Patroli Dialogis. “Kalau pun ada operasi dialogis sifatnya tertutup, dgn cara melakukan pendekatan kepada tokoh2 masyarakat agar mbantu menyerahkan pelaku pencurian pupuk”, ujarnya

Yang Keempat, kronologis kejadian kasus ini berawal saat puluhan truk yang mengangkut Brimob bersenjata lengkap melintas di Limbang Jaya, lalu siapa yg memerintahkan operasi tersebut dan sangat mustahil Kapolda, Kabid Operasi, Kasat Brimob dan Kapolres tidak tahu dengan penyerbuan ini

Kemudian yang Kelima, yang perlu dipertanyakan siapa sebenarnya yang membiayai operasi penyerbuan ini. Apakah pihak PTPN membantu dana operasinya? “Jika hal ini benar, maka ini merupakan gratifikasi dan suap untuk memperalat polisi dalam menzolimi rakyat Limbang Jaya, sehingga para pejabat PTPN yang memberi bantuan juga harus diperiksa,” tegas  pria  yang juga mantan wartawan tersebut

IPW juga menyayangkan terjadinya penyerbuan ini dan mengingatkan kepada Polri. Karena Polisi adalah alat negara yang senantiasa harus melindungi rakyat dan justru bukan menzolimi rakyat. “Jika benar telah terjadi pelanggaran hukum di masyarakat, Polri seharusnya lebih profesional dan bukannya memihak, apalagi diperalat oleh pihak tertentu untuk menzolimi rakyat kecil,” pungkasnya. (PHD)



Penanganan Kasus Korupsi Proyek Dranaise Cirebon Dikebut

CIREBON (LJ) - Terkait dengan proses penyelidikan dugaan korupsi proyek drainase Jalan Pemuda-Kota Cirebon, senilai sekitar Rp 6,9 miliar, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon dibantu tim ahli dari Politeknik Negeri Bandung melakukan pengecekan di lokasi, Minggu (29/07). Pengecekan yang dilakukan tim ahli tersebut juga bertujuan untuk melengkapi bukti-bukti penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.

Dalam penelitian tersebut, tim ahli yang didampingi penyidik Kejari mengambil sampel material dari 11 jembatan yang melengkapi drainase. Mereka terlebih dulu memfokuskan pada hasil proyek drainase Jalan Pemuda tahap I, yang menurut kontrak sepanjang sekitar 450,02 meter. Sampel material yang diambil, antara lain berupa batu, beton, pasir, hingga semen yang digunakan.

Ketua Tim Politeknik Negeri Bandung Iskandar menjelaskan selain kuantitas, pihaknya juga meneliti kualitas hasil proyek. Karena itu, selain mengambil sampel bahan material, tim juga mengukur panjang maupun tinggi drainase. "Sampel nantinya akan kami uji di laboratorium, apakah sudah sesuai spesifikasi sebagaimana yang tercantum dalam kontrak," kata dia.

Untuk dua paket pekerjaan tersebut, lanjutnya, penelitian awal semacam itu setidaknya membutuhkan waktu dua hingga tiga hari. Penelitian kuantitas berupa penghitungan volume material juga diperkirakan memakan waktu dua hingga tiga hari. "Sedangkan penelitian kualitas yang mengamati mutu bahan, diperkirakan memakan waktu lebih lama yakni sekitar satu minggu. Karenan, penelitian kualitas mengharuskan sampel yang diambil diuji di laboratorium," jelas dia.

Dengan laboratorium yang dilengkapi sarana memadai. Dia menjamin, hasil penelitian akan akurat. Saat dilakukan pengambilan sampel, pada salah satu jembatan ditemukan adanya konstruksi beton yang retak. "Namun itu belum tentu karena kualitas dan kuantitasnya tidak sesuai spek. Kan masih harus diteliti di lab," tandas dia.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kota Cirebon Hadiman mengatakan, penelitian tim ahli ini untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. "Tim ahli nantinya bisa jadi bertindak sebagai saksi ahli apabila pada hasil penelitiannya nanti ditemukan adanya penyimpangan," kata dia.

Dia menyebutkan, penelitian kali ini lebih difokuskan pada paket satu. Penelitian yang sama juga akan dilakukan terhadap drainase paket dua di Jalan Terusan Pemuda sepanjang sekitar 661 meter. Selain unsur Kejari dan tim ahli Politeknik, turut hadir dalam pengecekan di lapangan tersebut, pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) dan pihak kontraktor.

Sekretaris DPUPESDM Sunarto yang turut mendampingi tim di lokasi mengatakan dalam pekerjaan proyek tersebut telah terjadi perubahan pekerjaan fisik yang disepakati PPTK, pengawas, dan kontraktor. "Perubahan itu semata-mata dilakukan untuk menyesuaikan fungsi drainase sebagaimana harusnya," kata dia.

Sebelumnya, pihak Kejari Kota Cirebon menyatakan tidak akan main-main dalam mengusut dugaan korupsi proyek drainase dan gorong-gorong di Jalan Pemuda, Kota Cirebon, senilai sekitar Rp7 miliar. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, pekan depan pihaknya bakal melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya.

"Tak menutup kemungkinan kami akan meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan jika alat bukti yang ada sudah dianggap cukup," kata Hadiman. Sejauh ini, pihaknya mengaku sudah mengantongi nama calon tersangka. Namun, Hadiman menolak menyebut identitasnya karena kasus tersebut belum resmi dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. "Tunggu gelar perkara dulu minggu depan. Kalau statusnya dinaikkan jadi penyidikan berarti sudah ada tersangkanya," kata dia.

Saat ini, pihaknya masih mendalami dan berupaya menyimpulkan bukti-bukti dan keterangan para saksi. Kalau bukti lengkap dan kesimpulan sudah diperoleh, pihaknya pasti akan menaikkan status penyidikan dan menetapkan tersangka. "Saat ini, kami masih mendalami dan berupaya menyimpulkan keterangan-keterangan dari para saksi," ujarnya.

Hingga Jum'at (27/07) kemarin, pihaknya sudah memeriksa 18 orang saksi, di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) Wahyo, kontraktor satu orang dari PT MKA berinisial HSH, tiga orang pengawas, seorang PPTK, seorang bendahara pengeluaran, mantan pengawas, dan pihak terkait lain. Dalam penyelidikan tersebut, pihaknya juga melibatkan saksi ahli dari BPKP serta ahli teknis. GYO/APP
 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger