' RUU Perguruan Tinggi Disahkan Bulan Juli, Praktisi Pendidikan Lega - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » RUU Perguruan Tinggi Disahkan Bulan Juli, Praktisi Pendidikan Lega

RUU Perguruan Tinggi Disahkan Bulan Juli, Praktisi Pendidikan Lega

Written By dodi on Friday, June 29, 2012 | 1:11 PM

BOGOR - Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT) dipastikan akan disahkan pada bulan Juli mendatang. Dengan demikian, akan ada kepastian dalam pengelolaan dan pendirian PT. Pasalnya, selama ini tak sedikit pihak yang sangat mengharapkan RUU PT yang kontroversial ini segera disahkan, termasuk pemerintah yang ingin menggeber pembangunan PTN di setiap provinsi.

Menurut Anggota Komisi X DPR, Parlindungan Hutabarat, draf RUU PT telah selesai dibahas oleh Komisi X DPR bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sejak bulan lalu. Akan tetapi, karena alasan penyempurnaan, akhirnya pengesahan RUU PT ditunda atas dasar permohonan dari pemerintah. "Drafnya kan sudah selesai, pemerintah juga telah menyempurnakan. Pertengahan Juli saya rasa bisa disahkan," kata Parlindungan kepada wartawan, kemarin.

Secara terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menyampaikan hal yang sama. Ia optimistis RUU PT akan disahkan pada Juli mendatang. Saat ini, Kemdikbud terus menggenjot pembangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di setiap provinsi. Sebab, UU PT mengatur pengadaan minimal satu PTN di setiap provinsi dan daerah perbatasan. Baik itu universitas, mau pun sekolah tinggi. "Saya optimistis RUU PT disahkan sebelum pertengahan Juli. Konsekuensi dari pengesahan itu adalah pembangunan minimal satu PTN di setiap provinsi," ujarnya.

Selain itu, kata Nuh, saat ini Kemdikbud juga tengah memetakan beberapa perguruan tinggi swasta yang statusnya akan ditingkatkan menjadi negeri.Menurutnya, langkah ini sejalan dengan dukungan pemerintah pada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). "Kami sudah membuat list kampus swasta yang akan dinegerikan. Begitu RUU PT disahkan, semua konsekuensinya akan segera kita laksanakan," kata Nuh.

Dalam kesempatan itu, Mendikbud M Nuh menjelaskan, penundaan pengesahan RUU PT oleh DPR disebabkan karena Kemendikbud menilai diperlukan penyempurnaan draft RUU-PT. Ia juga menolak anggapan sebagian pihak yang menolah RUU PT dengan alasan melawan kebebasan akademik. Dikatakannya lagi, landasan awal dari RUU-PT adalah membuka secara luas kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik. "Apa iya RUU-PT mengekang kebebasan akademik? Saya rasa justru sebaliknya," kata Nuh.

Dijelaskan Nuh, kebebasan akademik bisa dilihat dari diberikannya kewenangan penuh pada perguruan tinggi untuk mengembangkan akademik keilmuan di segala bidang sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, setiap perguruan tinggi (negeri) juga diberikan keleluasaan untuk memilih jenis tata kalola keuangannya, otonom, atau semi otonom. "Otonomi itu kan ada pada pengelolaan akademik, juga tata kelola keuangan," ujarnya.

Sementara itu, dengan semangat kebebasan mimbar akademik, kata Nuh, pihaknya mewajibkan setiap mahasiswa (S1,S2, dan S3) mempublikasikan karya ilmiahnya sebagai salah satu syarat kelulusan. Selain masuk dalam RUU-PT, aturan itu juga diatur oleh Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud dan berlaku mulai lulusan setelah Agustus 2012. "Karya ilmiah menjadi percuma jika tak dipublikasi secara luas. Itu mengapa ada kebebasan mimbar akademik, kebebasan mempublikasikan. Saya tidak melihat RUU-PT ini bertentangan dengan kebebasan akademik," ujarnya. COK
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger