' Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bandung Hanya Sebatas Rencana - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Home » » Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bandung Hanya Sebatas Rencana

Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bandung Hanya Sebatas Rencana

Written By dodi on Tuesday, June 26, 2012 | 1:11 PM


KAB.BANDUNG (LJ) - Permasalahan degradasi lingkungan hidup perkotaan divisualisasikan dari semakin mewabahnya penyakit-penyakit akibat kualitas lingkungan yang semakin memburuk, bahkan sulit diatasi sebagai akibat tidak adanya ruang bagi penampung buangan kegiatan manusia berupa limbah padat maupun limbah cair yang semakin menumpuk dan mengalir tidak terkendali dan menjadi wadah subur bagi media pertumbuhan penyakit.  

Hal itu dikemukakan Karyono, salah seorang konsultan Tata Ruang kepada LINGKAR JABAR, kemarin, seputar ketidakberadaannya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kabupaten Bandung, baru-baru ini. Walaupun permasalahan lingkungan hidup sudah ada peraturannya, kata dia, pada kenyataannya telah terjadi degradasi kualitas lingkungan air, udara, dan tanah dihampir seluruh wilayah kota karena lemahnya penegakan hukum.

Upaya-upaya pelestarian fungsi lingkungan, tambah Karyono, dengan menyisihkan sebagian ruang kota, terutama di wilayah-wilayah yang rawan bencana, harus segera dilaksanakan. Dengan kata lain, ruang rawan tersebut harus diproyeksikan bukan untuk permukiman, atau mendirikan bangunan. Sebagai ruang untuk menampung kegiatan konservasi lingkungan kota harus dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).

Mengingat sekarang banyak pohon di daerah perkotaan atau perdesaan yang dipotong oleh pemerintah dengan alasan mengganggu lalu lintas dan instalasi listrik untuk menambah lebar jalan raya. Bila diamati dengan cermat, penebangan pohon-pohon tersebut tidak diikuti dengan konservasi/upaya penanaman kembali dengan pohon baru. Kepekaan para penentu kebijakan pembangunan kota atau daerah termasuk masyarakat umumnya sudah kurang atau bahkan sama sekali tidak ada akibat terbatasnya ruang gerak, namun perhatiannya terhadap pentingnya keberadaan pepohonan tersebut belum menjadi bahan pertimbangan utama. 

Dampak kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) diantaranya, pertama yaitu tidak terserap atau terjerapnya partikel timbale yang berasal dari kendaraan bermotor diperkirakan mencapai 60%-70%. Kedua, tidak terserap atau terjerapnya debu semen yang dapat mengakibatkan penyakit sementosis. Oleh karena itu, debu semen yang terdapat di udara bebas harus diturunkan kadarnya. Ketiga, tidak terneralisirnya bahaya hujan asam, keempat yaitu tidak terserapnya Karbon monoksida (CO). Kemudian yang kelima, tidak terserapnya karbon dioksida CO2). Keenam adalah tidak teredamnya kebisingan dan yang ketujuh tidak tertahannya hembusan angin serta tidak terserap dan tertapis bau.

Karyono menjelaskan, pada prinsipnya RTH dimaksudkan agar dapat menekan efek negatif yang ditimbulkan lingkungan terbangun diperkotaan atau perdesaan, seperti peningkatan temperatur udara, penurunan tingkat peresap[an air dan kelembaban udara, dan polusi. Klasifikasi RTH sesuai dengan Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota Ditjen Ciptakarya Dep. PU 1987 yang dipertegas oleh Inmendagri No. 14 tahun 1988 tentang Penataan RTH di wilayah Perkotaan, sebagai berikut; 

Memang secara garis besar RTH merupakan bagian dari pembangunan fisik di dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan yang melibatkan tiga elemen, yaitu, Pemerintah Swasta dan Masyarakat. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini adalah sebagai pembuatan kebijakan, memfasilitasi kebutuhan, penengah antar pelaku dan juga secara langsung mengadakan RTH di lapangan. 

Dengan perantara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  (Bappeda), Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan (Dipertasih), Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan), Dinas Bina Marga, Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP), dan Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi (Disdape). 

Semua instansi itu semestinya turut berperan pada penyelenggaraan keberadaan RTH. Tapi seperti yang diungkapkan tadi, pemerintah sepertinya lebih terfokus pada pengembangan wilayah tanpa berfikir sedikitpun untuk mengembangkan taman kota. Termasuk perumahan-perumahan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, cenderung Taman Kota atau RTH hanya sebatas gambar saja. Sementara untuk realisasinya tidak pernah dilakukan sama sekali atau hanya sebatas verbal saja sebagai pelengkap formal agar mendapatkan izin penyelenggaraan kegiatan pembangunan dari instansi terkait. 

Sementara Koswara, Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemerhati, di saat yang sama mengomentari, Kenyataan ini, menurutnya, setelah dilakukan analisis lapangan, banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang mengatasnamakan pembangunan dengan tidak mengindahkan Hukum Tata Ruang. Sudah bukan rahasia umum lagi bila penyalahgunaan lahan cenderung meningkat dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemerintah. Padahal, biasanya pada sebuah organisasi pemerintah pasti akan tersedia Dinas atau Badan yang mempunyai tugas sebagai Pengawasan Pembangunan Kota. 

"Nyatanya kinerja pengawasan disinyalir lebih banyak kecolonganya daripada benarnya. Alasan lain yang membuat maraknya perlakuan sewenang-wenang terhadap lingkungan hidup atau pembangunan kota, bisa jadi selama ini pemerintah tidak tegas dalam menyikapi berbagai permasalahan yang ada," imbuhnya.

Dari KH. Sofyan Yahya, MM., tokoh masyarakat Kabupaten Bandung yang juga Anggota DPD-MPR RI Provinsi Jabar, saat ditemui LINGKAR JABAR mengungkapkan, setiap pembangunan yang terselenggara tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja. Masyarakat juga bisa ikut di dalam nya sebagai penanggung jawab pelestariannya. Namun tidak sepenuhnya masyarakat bisa menjaga kelestariannya dikarenakan adanya faktor kebutuhan penunjang hidup mereka. Sebaliknya, pemerintah dalam hal ini sebagai penyelenggara sudah seharusnya melakukan upaya pengawasan penyelenggaraan pembangunan agar kegiatan tersebut bisa sesuai dengan yang diharapkan bersama. dan ini berkaitan langsung dengan karakter orang-orang tersebut. 

Menurutnya, bila mereka berfikiran hanya mencari untung, maka akan tidak benar pada penyelenggaraan kegiatannya itu. Sebaliknya bila mereka berfikiran bahwa pembangunan itu untuk semata-mata untuk kepentingan bersama dan kenyamanan semuanya, maka akan benar dalam pekerjaannya. “Apalagi kegiatan ini menyangkut amanah kepentingan masyarakat yang harus diimplementasikan dengan benar. Jadi janganlah hal ini dijadikan sebuah kesempatan dalam kesempitan untuk lebih mencari keuntungan daripada kenyamanan,” tegas KH. Sofyan Yahya. GUS

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger