' Putusan Mahkamah Agung Lengserkan Walikota Depok? - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Putusan Mahkamah Agung Lengserkan Walikota Depok?

Putusan Mahkamah Agung Lengserkan Walikota Depok?

Written By dodi on Friday, June 29, 2012 | 1:42 PM

DEPOK - Pimpinan DPRD Kota Depok langsung menyikapi keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kota Depok tentang penetapan 4 pasang peserta Pemilihan Kepala Daera (Pilkada) setempat serta memerintahkan KPU Kota Depok membuat keputusan baru tentang jumlah peserta Pilkada. DPRD pun mengagendakan pembahasan soal keputusan MA tersebut dalam Badan Musyawarah Dewan. Jika Pilkada ulang jadi digelar, maka Nur Mahmudi Ismail terpaksa harus lengser dari jabatan Walikota Depok.

Ketua DPRD Kota Depok sekaligus mantan tim sukses pasangan Badrul Kamal-Supriyanto, Rintis Yanto menegaskan akan secepatnya menindaklanjuti keputusan MA dengan jajaran pimpinan dan anggota Dewan. "Jika benar, dewan akan membahasnya dalam musyawarah bersama Badan Musyawarah Dewan," kata politisi Partai Demokrat itu seraya menambahkan dirinya menyambut positif putusan MA itu.

Sementara itu, tim sukses Badrul lainnya, Babai Suhaimi, secara gamblang mendesak pihak KPU untuk menggelar Pilkada ulang guna mencari Walikota dan Wakilnya yang terbaik untuk Kota Depok. Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok ini pun pun meminta dewan menganggarkan dana pilkada ulang dalam APBD perubahan 2012.

Terkait dengan hal itu, pihak MA menyerahkan sepenuhnya tindaklanjut atas putusan MA ke pihak KPU Depok. "Soal Pilkada ulang itu terserah KPU Kota Depok," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansur, saat dihubungi wartawan, Kamis (28/6). Menurut Ridwan, MA hanya menilai apakah SK tersebut sudah benar atau tidak. Apakah SK tersebut melanggar peraturan yang ada atau tidak. "Pejabat harus mematuhi putusan MA ini," tutur Ridwan.

Meski membatalkan penetapan 4 pasang peserta pilkada, tetapi MA tidak turut campur atas dampak dari batalnya SK tersebut. Sebab hal ini merupakan kewenangan pejabat setempat. Yaitu apakah mengulang pilkada atau mengeluarkan kebijakan lainnya. "Apakah mengulang pilkada atau membuat kebijakan lain itu kewenangan KPU Kota Depok. MA tidak menilai hal tersebut. MA hanya membatalkan SK KPU Kota Depok," ujar Ridwan.

Seperti diketahui, kasus bermula seiring keluarnya Surat Keputusan KPU Kota Depok Nomor 18/Kpts/R/KPU-Kota/ 011.329181/2010 tanggal 24 Agustus 2010 yang menetapkan 4 pasangan calon Wali Kota Depok. Mereka yaitu pasangan nomor urut 1 Gagah Sumantri-Dery Drajat, pasangan nomor urut 2 Yuyun Wirasaputra-Pradi Supriyatna, pasangan nomor urut 3 Nur Mahmudi Ismail-Idris Abdul Somad serta pasangan nomor urut 4 Badrul Kamal-Supriyanto.

Pilkada Kota Depok akhirnya dimenangkan oleh pasangan Nur Mahmudi-Idris setelah mengumpulkan 41,02 persen suara dari seluruh warga Depok yang punya hak pilih. Belakangan, 4 pasangan ini digugat ke pengadilan oleh pasangan yang gagal ikut pilkada. Gugatan ini dikabulkan oleh PTUN Jakarta, PT TUN Bandung dan MA dengan membatalkan SK KPU Kota Depok tersebut.

Di lain pihak, pihak KPU Kota Depok menyambut baik putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keputusan KPU Kota Depok tentang penetapan 4 pasang peserta pilkada. Meski demikian, KPU Kota Depok belum membahas apakah perlu dilakukan pilkada ulang atau tidak. "Kami akan mematuhi putusan MA dan akan melaksakanannya," kata anggota KPUD Kota Depok bagian hukum, Ahmad Oting.

Menurut Oting, pihaknya menghormati putusan MA tersebut karena putusannya bersifat final dan mengikat. KPUD berjanji akan melaksanakan semua perintah MA tersebut. Perintah yang tertera dalam putusan MA yaitu membatalkan SK KPU Kota Depok Nomor 18/Kpts/R/KPU-Kota/ 011.329181/2010 tanggal 24 Agustus 2010 yang menetapkan 4 pasangan calon Wali Kota Depok dan memerintahkan KPU Kota Depok membuat SK baru. "Kami akan melakukan eksekusi putusan MA," ujar Oting.

Terkait efek domino pasca putusan ini, KPU Kota Depok belum membahas lebih jauh. Sebab salinan tersebut belum sampai ke tangan mereka. "Kami akan pelajari dulu langkah selanjutnya pasca putusan ini. Kami akan pelajari dulu baru bisa memutuskan. Termasuk juga apakah harus melakukan pilkada ulang atau tidak," papar Oting.

Mantan Ketua Tim Sukses Nur Mahmudi Ismail-Idris Abdul Shomad, Prihandoko, mengatakan penolakan kasasi MA tak akan memengaruhi hasil pilkada Depok 2010. "Penolakan kasasi KPU oleh MA itu tidak akan membuat pilkada ulang," kata Prihandoko. Sebab, keputusan final sengketa pilkada ada di Mahkamah Konstitusi.

Untuk diketahui, Pemilukada Kota Depok ini dimenangkan oleh pasangan Nur Mahmudi-Idris setelah mengumpulkan 41,02 persen suara dari seluruh warga Depok yang punya hak pilih. Pasangan ini mengalahkan pasangan Badrul Kamal-Supriyanto (27 persen), Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriyatna (22, 25 persen), dan Gagah Sumantri dan Dery Drajat (9,81 persen). HRS/AKI
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger