' Proyek Pemagaran Rawan Penyimpangan - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Proyek Pemagaran Rawan Penyimpangan

Proyek Pemagaran Rawan Penyimpangan

Written By dodi on Monday, June 18, 2012 | 5:30 PM

KAB.BANDUNG (LJ)- Proyek pemagaran Area UPCA CISOKAN – Banjaran, yang bersumber dari Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya senilai Rp 1.687.257.440, terindikasi tidak sesuai bestek. Pasalnya, pada pemasangan pondasi hanya mengggunakan batu kali.
    Seperti yang diberitakan LINGKAR JABAR edisi 88, Jumat 15 Juni 2012, tentang “Warga Tuntut Pemerintah Lakukan Pelebaran Jalan”, diduga berujung kurangnya kualitas pengerjaan proyek pemagaran. Sebelumnya 370 warga Kampung Cae Desa, Kiangroke Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, menuntut kepada Pemerintah untuk melakukan pelebaran jalan sekitar 3 meter. Pasalnya, Kementerian Pekerjaan Umum sedang melaksanakan proyek pembentengan, yang diduga  memberikan pelebaran jalan sekitar 1 meter.
    “Warga menuntut pelebaran jalan alternatif di wilayah RW 07. Warga mengatakan jalan itu penting bagi perekonomian mereka. Sebab, jalan tersebut sebagai jalan menuju tempat pembuangan sampah sementara dan sebagai jalan strategis untuk mengangkut hasil pertanian warganya,” ujar Ketua RW 07 Kampung Cae, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Ade Sutisna, kepada LINGKAR JABAR, dikediamannya, kemarin. 
    Menurutnya, penyempitan jalan alternatif tak dapat dilalui kendaraan roda empat. Warga khawatir mobil pengangkut sampah tidakdapat melintas bila sewaktu-waktu mengangkut sampah di wilayah tersebut.
    Dikesempatan yang sama, Wakil Ketua BPD, Dedi Sugandhi, mengatakan, kami menuntut kepada pemerintah untuk memberikan pelebaran jalan 3 meter, sedangkan kami hanya diberikan 1 meter. Padahal kami belum pernah dilibatkan untuk sosialisasi pemagaran.
    “Kami sangat menyayangkan, kinerja kepala desa yang dinilai kurang memperhatikan aspirasi warganya lebih dominan memimah kepada pengusaha. Padahal, warga masyarakat sangat membutuhkan akses jalan tersebut sebagai jalan vital untuk kepentingan masyarakat, “ tegasnya.
    Menurutnya, berdasarkan informasi dari sumber bahwa Kepala Desa Kiangroke, Aten Gunawan terlibat sebagai penanggung jawab proyek dilapangan. Mengingat masa bhakti yang hampir habis kepemimpinannya jadi beliau berasumsi untuk memihak kepada pengusaha. Padahal dia sebentar lagi mau mencalonkan diri menjadi anggota dewan, tolong perjuangkan aspirasi masyarakat.
    Ketika dimintai tanggapannya, Kepala Desa Kiangroke, kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Aten Gunawan, mengatakan, sangat peduli dengan masyarakatnya. “Kami sangat peduli kepada masyarakat Kampung Cae, terlihat pemerintah sudah memberikan akses jalan selebar 3 meter. “ katanya.
    Menurutnya, bila semua di dikatakan bahwa pagar rumah RW 07, sebenarnya sudah berada di tanah pemerintah. Dan ada sekitar lima rumah yang sebagiannya menempati tanah milik pemerintah. Justeru pemerintah sudah memberikan kompensasi untuk menggunakan lapangan sepak bola.
    “Bila disimpulkan luas lahan negara yang tadinya 40.000 meter, kini sudah hilang sekitar 7.000 meter. Kami pun minta kepada pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum tidak mengutak atik tanahnya yang sedang dipakai warga masyarakat,” ungkapnya.
    Sementara itu dalam pelaksanaan pembangunan pemagaran, diduga ada item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai bestek.
“Sesuai hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukannya, memang didapati ada item pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana proyek pekerjaan pembangunan pagar dinilai tidak sesuai bestek,“ jelas Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Kabupaten Bandung, Aceng Supriadi, kepada LINGKAR JABAR, kemarin, di Soreang Kabupaten Bandung.
    Menurutnya, akibat tidak dikerjakan item penggalian pondasi sebagaiman mestinya, maka LSM PENJARA akan merekomendasikan ke dinas terkait untuk dibongkar dan dikerjakan ulang sesuai gambar dan RAB. Setiap proyek itu ada konsultan pengawas. Selain konsultan pengawas, juga ada pengawasan dari eksekutif yakni Inspektorat, juga pengawasan dari masyarakat dan lembaga lain.(FEN)
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger