' Plt Bupati Didesak Merampingkan SKPD - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Plt Bupati Didesak Merampingkan SKPD

Plt Bupati Didesak Merampingkan SKPD

Written By dodi on Tuesday, June 26, 2012 | 1:39 PM


Kab Subang (LJ) - Alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kabupaten Subang saat dinilai mengalami ketimpangan. Sebagai solusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat mengusulkan agar Plt BUpati Subang segera melakukan perampingan Satuan Kerja Perangkat Daearah (SKPD).   

Kesadaran perampingan SKPD itu sejajar dengan kondisi minimnya alokasi belanja langsung untuk pengerjaan proyek pembangunan
daerah. Soalnya 70 persen APBD dialokasikan untuk belanja pegawai. "Konsekuensi lainnya, Pemkab Subang tidak perlu mengadakan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Setidaknya selama lima tahun ke depan, hal itu bertujuan untuk menghemat biaya operasional dan belanja pegawai hingga kondisinya stabil," kata Wakil Ketua DPRD Subang, Agus Masykur Rosady.

Dikatakan, saat ini banyak pekerjaan yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh satu orang. Tetapi nyatanya tetap saja dikerjakan oleh beberapa orang. "Jika SKPD dirampingkan, tentu pekerjaan akan dilaksanakan pegawai secara efektif dan efisien,” kata Agus di Gedung DPRD Subang, Senin (25/6).

Terperinci dituturkannya, bahwa dari Rp 1,4 triliun APBD Subang tahun ini, hanya 30 persen di antaranya untuk belanja langsung. Bahkan, di dalamnya juga terdapat anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp 96 juta. Sementara itu, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Subang hanya sekitar Rp 96 miliar. 

Artinya menurut Agus, Rp 44 miliar kebutuhan daerah tidak tertutupi oleh potensi daerah itu sendiri. Kondisinya membuat berbagai program pemerintah daerah tidak berjalan. Dia mencontohkan, sebanyak 60 persen jalan di Subang dalam kondisi rusak dan hingga kini belum ada perbaikan.

Bahkan beberapa ruas jalan yang rusak tidak tersentuh sama sekali. Padahal kondisinya sudah sering dikeluhkan warga. Di sisi lain menurutnya, belanja pegawai saat ini mencapai Rp 824 miliar. Itu digunakan untuk gaji pegawai sebanyak 14.250 orang di 14 SKPD. 

Lebih lanjut, katanya Perampingan SKPD dibutuhkan untuk memangkas biaya operasional dan belanja pegawai. Sebab beberapa SKPD dinilainya bisa digabungkan dengan SKPD lain yang masih memiliki kemiripan tugas pokok dan fungsi. Misalnya Dinas Kominfo digabungkan dengan Dinas Perhubungan, seperti halnya dulu Dinas Pendudukan dan Dinas Catatan Sipil yang kini bergabung menjadi Disdukcapil. Maka untuk merealisasikannya, DPRD Subang menurutnya telah mengagendakan pembahasan rencana perampingan SKPD pada Agustus mendatang. "Dengan perampingan itu, alokasi APBD dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien," pungkas Agus menegaskan.ADE
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger