' Penyelewengan Uang Pembebasan Tanah Hambalang Terkuak - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Penyelewengan Uang Pembebasan Tanah Hambalang Terkuak

Penyelewengan Uang Pembebasan Tanah Hambalang Terkuak

Written By dodi on Friday, June 15, 2012 | 6:02 PM

B OGOR - Sejumlah orang penting yang namanya disebut-sebut dalam kasus korupsi dalam proyek pembangunan pusat olahraga nasional Hambalang, dipastikan semakin merasa tak nyaman. Pasalnya, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Soepandji mencium adanya praktik korupsi dalam proses pembebasan tanah Hambalang. Praktik korupsi ini terkait dengan ganti rugi yang diterima warga yang hanya Rp1.000 per meter persegi. Padahal seharusnya warga menerima Rp22 ribu rupiah per meter persegi. Nah, Hendarman akan membuka data tersebut kepada KPK.

Hal itu diungkapkan Hendarman Soepandji, tak lama setelah dilantik Presiden Yudhoyono menjadi Kepala BPN di Istana Negara Jakarta, kemarin. Hendaman langsung merilis statement bahwa proses pengurusan sertifikat tanah Hambalang sarat akan korupsi lantaran tidak sesuai dengan anggaran kas negara dari APBN. Dalam kasus ini Hendarman meyakini ada rekayasa anggaran. Namun Hendarman belum bisa memastikan siapa yang berperan dalam manipulasi anggaran ini. Dirinya meyakini perbuatan ini telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Sebagai Kepala BPN yang baru, Hendarman juga berkomitmen membantu KPK dalam mengusut indikasi korupsi dalam pembebasan tanah Hambalang. Semua data tentang masalah itu di BPN, akan diserahkan ke KPK bila dibutuhkan. "Apa saja yang KPK minta, saya akan berikan. Saya buka semua untuk kepentingan penegakan hukum, silakan saja," ujar mantan Jaksa Agung tersebut.

Seperti diketahui, proses hukum kasus Hambalang pada akhirnya memunculkan dugaan adanya keterlibatan petinggi BPN. Yaitu dalam tahap pembuatan sertifikat lahan bagi proyek kompleks olah raga yang berada di perbukitan di Sentul, Bogor, Jawa Barat. "Masalah kasus Hambalang ada di KPK, saya akan sangat terbuka," tegas Hendarman.

Sebelumnya, pembebasan lahan Hambalang terus menuai kontroversi. Politisi Demokrat dari Komisi II DPR Ignatius Mulyono yang mengungkapkan jika dirinya pernah dimintai tolong oleh Anas Urbaningrum untuk mengurus sertifikat Hambalang. Tak hanya itu, Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Mallarangeng justru tidak mengetahui pengurusan tanah tersebut. Dirinya hanya dilapori jika pengurusannya telah selesai dan siap dibangun proyek sport center.

Dari informasi yang diperoleh, penggelontoran uang negara dalam pembebasan lahan seluas 31,2 hektare yang menjadi tempat dibangunnya proyek itulah yang kini menjadi salah satu bidikan penyidik KPK. Dilaporkan, bahwa tanah tempat dibangunnya proyek bernilai triliunan rupiah itu sebelumnya memang pernah dikuasai pihak ketiga, yang mendapatkan sertifikat hak guna usaha (HGU). Namun, HGU itu telah berakhir pada 31 Desember 2002. Artinya, praktis setelah itu, tanah Hambalang sepenuhnya menjadi milik negara.

Namun, untuk menggunakan tanah itu, negara harus mengeluarkan dana miliaran rupiah. Dari miliaran rupiah uang pembebasan lahan itu, hanya ratusan juta rupiah yang sampai ke tangan warga. Sejumlah warga, misalnya, mengakui hanya menerima uang pembebasan Rp1.000 per meter persegi. Padahal, anggaran yang keluar dari kas negara sebesar Rp 22 ribu per meter persegi. Sebelum menggarap tanah itu, warga sudah menyadari dan menyepakati bahwa mereka sewaktu-waktu diharuskan mengembalikan tanah itu jika diperlukan oleh negara.

Meskipun negara berhak sewaktu-waktu mengambil tanah itu kembali tanpa syarat, tetap dapat dipahami bila ada sejumlah dana kerahiman yang diberikan kepada masyarakat yang selama ini menggarap lahan itu. Yang menjadi sorotan ialah dalam proses itu ada motif dan praktik mencuri. Masyarakat yang semestinya mendapatkan dana Rp22 ribu per meter hanya mendapatkan Rp1.000 per meter persegi atau 5% dari dana yang sudah dianggarkan. Artinya, 95% dari uang negara masuk ke kantong oknum yang tak jelas.

Dugaan pencurian uang negara pada proses pembebasan lahan itu menambah lagi fakta empiris bahwa korupsi dalam kasus Hambalang berlangsung sangat masif dari hulu ke hilir. Di hulu, sejak perencanaan proyek telah diwarnai penggelembungan dan penyuapan. Di hilir, korupsi terjadi saat pelaksanaan. Uang negara yang dipergunakan untuk membebaskan lahan pun tidak luput dari praktik busuk. KPK sesungguhnya sudah semakin banyak mendapatkan fakta empiris yang dapat dijadikan bukti dalam kasus Hambalang. Namun, pengusutan, penyelidikan, dan penyidikan kasus itu berjalan seperti keong sawah. COK
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger