' Penggarap HGU Miramontana Tuntut SK Bupati Segera Dicabut - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Penggarap HGU Miramontana Tuntut SK Bupati Segera Dicabut

Penggarap HGU Miramontana Tuntut SK Bupati Segera Dicabut

Written By dodi on Wednesday, June 27, 2012 | 1:54 PM

SUKABUMI (LJ) – Warga penggarap lahan perkebunan Miramontana menuntut Surat Keputusan Bupati untuk PT Tutu Kekal segera dicabut. Pasalnya warga penggarap melalui kuasa hukumnya telah memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Para penggarap lahan seluas kurang lebih 1.600 ha yang berada di Kecamatan Purabaya, Kecamatan Sagaranten dan Kecamatan Jampang Tengah.

Melalui kuasa hukumnya yang terdiri dari Dr. Yudi Junaidi SH, Deden Erlan Sundata SH, Nurdin Hidayataulloh SH, Lukman Syahrul SH dan Abdul Kholik SH, warga berhasil memenangkan gugatan kepada Bupati Sukabumi, Drs H Sukmawijaya, MM di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan amar putusan SK Bupati Nomor 525/Kep.368-Dishutbun/2009 teretanggal 2 Juli 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Tutu Kekal seluas 16.176.247 M2 harus dicabut. IUP yang dimohon perpanjangannya oleh PT Tutu Kekal tertanggal 03 Maret 2003 ditolak Bupati dengan alasan tidak pernah membayar PBB, kebun tidak pernah dikelola atau ditelantarkan dan kebun beralih ke pihak lain/Piranti Harum Lestari.

Para penggarap yang ditemui dilapangan menyebutkan adanya surat keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara secara otomatis tanah tersebut kembali menjadi garapan masyarakat. Pada kenyataannya para penggarap hingga berita ini diturunkan tetap merisaukan kesiapan Bupati dalam mencabut SK tersebut. Sebab hingga kini surat keputusan pencabutan belum dikeluarkan Bupati Sukabumi.

Asisten I Bidang Pemerintahan, Sopyan Effendi yang dihubungi melalui telepon sellulernya meminta menenui Kepala Bagian Pertanahan (Taufik Gumilar). Taufik Gumilar yang ditemui diruang kerjanya Asda 1 Pelabuhan Ratu mengatakan sejauh ini masalah tersebut masih dalam pembahasan pemerintah. Selain itu pemerintah juga telah membentuk tim terpadu dalam menangani permaslahan sebagai mana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut.

Taufik juga mengakui dalam putusan tersebut tidak seluruh HGU bisa dikembalikan kepada para penggarap karena dalam putusan tersebut penggarap hanya berjumlah 475 orang harus dilakukan pengecekan ulang baik tentang data diri penggarap, luasan garapan dan batas-batasnya. Kendati begitu Taufik tidak dapat memastikan hal tersebut dilaksankan mengingat sejauh ini belum ada surat keputusan utnuk dilakukan eksekusi oleh pengadilan. “Kami sifatnya melihat dan menanti kelanjutan  dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini. Kami (Pemda) tidak berharap ada pihak-pihak yang dirugikan baik masyarakat penggarap maupun pemilik HGU,” kata Taufik Gumilar.

Melalui telepon selulernya, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi, SIP mengatakan melihat adanya Surat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Barat yang memenangkan para penggarap, Bupati harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini jangan sampai berkepanjangan sehingga menimbulkan kemelut di masyarakat. “Bupati harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak berkepanjangan dan menimbulkan kemelut di masyarakat,” tegas Badri. ASW/HEP/WHD

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger