' Pemerintah Buka Akses Luas Buat LMDH - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Pemerintah Buka Akses Luas Buat LMDH

Pemerintah Buka Akses Luas Buat LMDH

Written By dodi on Friday, June 1, 2012 | 4:00 PM

KAB.BOGOR (LJ)-Pemerintah Kabupaten Bogor dan Administrasi Perhutani/Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Bogor membuka akses seluas-luasnya terhadap Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kabupaten Bogor, untuk memberdayakan potensi lahan ditepian hutan untuk kesejahteraan masyarakat.
    "Kami membuka akses seluasnya, dan siap memberikan bantuan yang dibutuhkan masyarakat paguyuban LMDH,' kata Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, H.M.Zairin saat acara Musda Paguyuban LMDH, Kamis (31/5).
    Hanya saja kata Zairin, ada beberapa syarat yang mesti dilalui, utamanya adalah melegitimit paguyuban ini secara hukum. "Masalah legitimit ini yang menjadi kendala kenapa kita kurang memberikan respon positif terhadap keberadaan LMDH. Bahkan kita sering dituding telah menganaktirikan lembaga ini," tukasnya.
    Padahal kata dia, anggapan semacam itu keliru besar,pemerintah tidak pernah membedakan setiap gerakan, organisasi, lembaga atau apapun namanya,sejauh mereka mempunyai legalitas yang jelas dan mempunyai kepdulian memperjuangkan kepentingan hajat masyarakat banyak.
    "Apalagi LMDH ini, secara jelas dan nyata sudah terbukti berjuang untuk mensejahterakan taraf perekonomian masyarakat yang tinggal dikawasan hutan. Tapi sekali lagi ada aturan yang mesti kita pahami bersama dan saya minta pengertian rekan LMDH,"tukas Zairin.
    Ucapannya itu sekaligus menjawab keluhan pengurus LMDH, yang mengaku tidak pernah diakomodir oleh pemerintah setiap kali mengajukan proposal bantuan.Pemerintah kata dia telah mempunyai aturan baku didalam menyalurkan bantuan terhadap lembaga atau organisasi.Salahsatunya adalah bahwa lembaga atau organisasi tersebut harus mempunyai kekuatan hukum.
    "Masalahnya kita hanya melakukan antisipasi dari setiap kemungkinan yang mungkin saja bisa melanggar dan melawan hukum,"akunya.
    Pernah kejadian, ada lembaga yang mengajukan proposal bantuan bibit tanaman untuk ditanam dikawasan atau area hutan kepada pemerintah cq Dinas Pertanian dan Kehutanan. Namun bantuan tersebut, kata Zairin tidak dapat dipenuhi, karena selain tidak mempunyai kejelasan secara hukum, lembaga tersebut belum mendapatkan rekomendasi dari lembaga yang mempunyai kewenangan dari hutan bersangkutan, yaitu Perhutani.
    "Saya tanyakan kepada pemohonan ini, apakah dia mempunyai rekomendasi dari Perhutani atau mempunyai surat kerjasama dengan instansi itu. Ternyata dia mengaku tidak mempunyai ikatan sama sekali.Wah..,kalau begini urusan repot buat kami," tuturnya.
    Sementara Kepala ADM Perhutani/KPH Bogor,  Asep Rusnandar mengatakan, dalam pengelolaan hutan semua pihak harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan dan peduli dengan masyarakat miskin di sekitar hutan. Perusahaan memberikan wewenang kepada masyarakat untuk mengelola Hutan.
    "Asalkan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan benar-benar dilaksanakan secara proposional dan memberikan kontribusi faktor produksi,"katanya.
    Sementara itu, dalam pelaksanaan Musyawarah Daerah I, di Gedung Bank BJB Lantai 4, Jalan Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten  Bogor. Selain dijadikan ajang silaturahim, tetapi juga menjadi ajang agar LMDH-LMDH menyatakan diri bergabung dalam wadah yang disebut Paguyuban LMDH Kabupaten Bogor tersebut.
    Dalam musda itu, juga dilakukan pemilihan Ketua Paguyuban LMDH Kabupaten Bogor, hasil pemilihan terpilih Duduh Mahdu sebagai ketua LMDH Kabupaten Bogor dengan meraih 35 suara, sementara kandidat lainnya Suherlan meraih 7 suara. DRI
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger