' Pembangunan Kabupaten Bandung Perencanaan Pembangunan Jangan Berorientasi pada Target PAD - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Pembangunan Kabupaten Bandung Perencanaan Pembangunan Jangan Berorientasi pada Target PAD

Pembangunan Kabupaten Bandung Perencanaan Pembangunan Jangan Berorientasi pada Target PAD

Written By dodi on Wednesday, June 20, 2012 | 1:09 PM

KAB.BANDUNG (LJ) - Setiap penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan pada dasarnya, berorientasi untuk kenyamanan dan ketenangan masyarakat. Terutama yang mengacu pada laju perekonomian. Untuk itu diperlukan sebuah perencanaan yang benar-benar akurat dan benar. Sebab konsep perencanaan itu dalam arti luas didefinisikan sebagai persiapan dan pelaksanaan yang sistematis dan terkoordinasi mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang didasarkan pada suatu rencana kerja yang terkait dengan tujuan-tujuan dan cara-cara pelaksanaannya.

Demikian dikatakan Ketua Lembaga Kajian Tata Ruang Indonesia (LKTRI), Mulyana Abdul Manan, kepada LINGKAR JABAR, terkait seputar pembangunan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung. Perencanaan itu sendiri, lanjut Mulyana, terdiri dari Prognases (estimasi yang akan terjadi), Beleidsvoomemens (rancangan kebijakan yang akan ditempuh), Voorzieningen (perlengkapan persiapan), Afspraken (perjanjian lisan), Beschikkingen (ketetapan-ketetapan), dan Regelingen  (peraturan-peraturan).

"Dan setiap perencanaan terbagi dalam tiga kategori, pertama Perencanaan Informatif yaitu rancangan estimasi mengenai perkembangan masyarakat yang dituangkan dalam alternatif-alternatif kebijakan tertentu, kedua Perencanaan Indikatif, yaitu rencana-rencana yang memuat kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dan mengindikasikan bahwa kebijakan itu akan dilaksanakan. Dam ketiga Perencanaan Operasional atau Normatif, yaiitu merupakan rencana-rencana yang terdiri persiapan-persiapan, perjanjian-perjanjian dan ketetapan-ketetapan," ujarnya.

Hampir senada dengan Mulyana, Konsultan Tata Ruang asal Bandung, Karyono, mengatakan setiap perencanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung, apa pun jenisnya hanya bersifat mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) semata. Sehingga kelanjutan dari pembangunan yang sudah diselenggarakan mesti terbelengkalai karena tidak adanya pemeliharaan dan perawatan. Kenyataan ini, menurut Karyono, mesti dijadikan pemikiran bagi setiap elemen pemerintah, jangan karena sebuah program perencanaan terbentuk tapi tidak ada kesinambungannya.

"Lantas dimana letak pertanggungjawaban mereka sebagai penyelenggara kegiatan bila kemudian terjadi pembiaran terhadap pembangunan yang sudah dilaksanakan?" katanya. Begitu juga bila kemudian terjadi sebuah peristiwa yang merugikan masyarakat karena tidak adanya perawatan dan perawatan yang dilakukan pemerintah, apa akan cukup dengan kata “Musibah” saja.

“Perlu saya garisbawahi, penyebab terjadinya sebuah peristiwa sebenarnya tidak semuanya bermula dari alam. Melainkan dari kelalaian pun bisa mengakibatkan sebuah kejadian yang merugikan masyarakat. Seperti Drainasse yang bisa mengakibatkan air meluap ke jalan, Daerah Aliran Sungai yang kini dijadikan pemukiman oleh sebagian penduduk karena kemudahan akses di dalam memberikan izin, Daerah Hijau yang beralih fungsi menjadi permukiman padahal sebelumnya merupakan wilayah resapan air dan Pembuangan Limbah oleh pabrik yang memanfaatkan musim penghujan sebagai sarana pembuangan. Ini bukan musibah melainkan akibat dari kelalaian kita,” tegas Karyono.

Biasanya, lanjut Mulyana, bila kejadian tersebut sudah merugikan masyarakat akan terjadi sebuah skenario saling menyalahkan satu sama lain. Semuanya merasa benar dengan argumentasinya masing-masing. Termasuk pada penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai menurut mereka dengan besteknya. Tapi bila di analisis secara rinci semuanya bermuara pada tidak adanya perawatan dan pemeliharaan yang menjadi bagian dari penyelenggaraan kegiatan itu.

Hal inilah sebenarnya perlu penjelasan dari berbagai pihak agar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan dengan baik dan benar. Jangan karena berpegang teguh pada sebuah prinsip berbagai aturan dikesampingkan tanpa memikirkan akibatnya. Dan ini tidak diperlukan lagi sikap pembelaan diri karena merasa sebagai pemegang amanah penyelenggara kegiatan pembangunan. Sebaliknya di sini diperlukan sebuah sikap jujur dan terbuka berupa pengakuan bahwa apa yang dikerjakannya memang salah karena tidak adanya tindakan lanjutannya. "Memang terkadang sangatlah sulit dilakukan oleh seseorang untuk mengakui kelalaiannya itu," pungkas Mulyana. GUS

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger