' Ombudsman dan ICW Buka Pos Pengaduan Pungli PSMB - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Ombudsman dan ICW Buka Pos Pengaduan Pungli PSMB

Ombudsman dan ICW Buka Pos Pengaduan Pungli PSMB

Written By dodi on Tuesday, June 26, 2012 | 1:22 PM


BOGOR - Maraknya pungutan liar terkait biaya pendidikan dirasa sudah sangat mengkhawatirkan. Karena itu, Ombudsman dan Indonesia Corruption Watch (ICW) bekerjasama membuka pos pengaduan penerimaan siswa dan mahasiswa baru (PSMB) tahun ajaran 2012 - 2013. Diharapkan, dengan adanya pos pengaduan, masyarakat akan melaporkan dugaan pelanggaran pelayanan publik. Dipastikan, pos pengaduan ini dibuka mulai hari ini hingga awal Oktober 2012.

"Kami harap, orang tua wali yang menemui pungutan liar dalam proses penerimaan siswa dan mahasiswa baru untuk melaporkannya ke kami," ujar Anggota Ombudsman bidang Pendidikan, Budi Santoso dalam siaran persnya kepada wartawan, Senin (25/6). Pos pengaduan, kata Budi, dibuka di tujuh kantor perwakilan Ombudsman. Ketujuh kantor perwakilan tersebut tersebar di tiap provinsi, yakni di Bandung (Jawa Barat), Yogyakarta, Medan (Sumatera Utara), Manado, Surabaya (Jawa Timur), Banjarmasin (Kalimantan Selatan) dan Kupang (Nusa Tenggara Timur). 

Alasan dibukanya pos hingga Oktober, lantaran dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya bahwa dua bulan setelah penerimaan siswa dan mahasiswa baru masih terdapat pungutan liar. Budi mengatakan, pos pengaduan ini merupakan hasil koordinasi lembaganya dengan ICW dengan tujuan pelayanan publik di bidang pendidikan dapat berjalan dengan baik.

Budi menuturkan, pos pengaduan akan mencatat, mengidentifikasi dan menganalisis setiap laporan yang masuk untuk dijadikan bahan reveiw kebijakan pendidikan terutama kebijakan terkait penerimaan siswa baru di tahun-tahun yang akan datang. "Kami bisa berikan saran dan rekomendasi jika terjadi penyimpangan dalam penerimaan siswa dan mahasiswa baru. Kami punya kewenangan ini."

Ia mengatakan, ada dua metode yang dilakukan pos pengaduan, yakni pemantauan secara aktif dan pasif. Budi menjelaskan yang dimaksud pemantauan secara aktif adalah lembaganya dapat mendatangi sekolah dan mewawancarai orang tua murid terkait masalah yang mereka hadapi. Sedangkan secara pasif, orang tua murid bisa melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak sekolah ke pos pengaduan.

Di tiap pos pengaduan, kata Budi, dilengkapi dengan nomor faks, telpon, email dan alamat yang bisa diakses masyarakat kapan pun juga. Setiap laporan harus disertai dengan identitas pelapor, uraian kronologis serta dokumen pendukung. Ombudsman menegaskan bahwa jika diperlukan identitas pelapor dapat dirahasiakan lembaganya. CPS
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger