' Komnas PA Tuding Walikota Depok Gagal Urus Pendidikan - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Komnas PA Tuding Walikota Depok Gagal Urus Pendidikan

Komnas PA Tuding Walikota Depok Gagal Urus Pendidikan

Written By dodi on Thursday, June 21, 2012 | 1:38 PM

DEPOK - Aksi penyegelan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Leuwinanggung-Kota Depok beberapa hari lalu, menuai kecaman keras dari berbagai pihak di tanah air yang dialamatkan kepada jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Kemarahan publik terhadap Walikota Nur Mahmudi Ismail dan Pemkot Depok pun makin menjadi-jadi, setelah terungkap pula ada 3 SDN lain di Leuwinanggung yang terancam ditutup akibat sengketa tanah.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menuding Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail dan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah gagal dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di wilayah mereka sendiri. "Ada kegagalan dalam mengelola bidang pendidikan oleh Walikota Depok. Kok sampai diusir, sampai anak-anak terlantar itu. Dia (Nur Mahmudi Ismail) itu hanya bisa bikin baliho gede-gede saja di jalan," sindir Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait, dalam siaran persnya kepada wartawan, Rabu (20/6).

Aris Merdeka menyatakan, Walikota Depok dan Pemkot, khususnya Dinas Pendidikan, dianggap bertanggung jawab terhadap hal tersebut karena telah melakukan pembiaran terjadinya mal (kelalaian) administrasi yang pada akhirnya menyebabkan pendidikan anak menjadi terganggu. Padahal jika Walikota Nur Mahmudi jeli, dia harusnya memerintahkan Dinas Pendidikan dan unit kerja bidang asset menginventarisir sekolah dan status tanahnya. "Jangan cuma sibuk dengan retorika dan program sensasional," ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Komnas PA, SDN 01, 02, 03 dan 04 yang berada dalam satu kampung tersebut, dahulu berada dalam teritorial Kecamatan Tapos, Bogor, Jawa Barat. Namun, ketika Kota Depok terpisah dari Kabupaten Bogor, sekolah tersebut kemudian menjadi bagian dari Pemerintah Kota Depok. "Oleh Pemerintah Kabupaten Bogor sudah diserahkan semuanya ke Depok, tapi nggak diurus surat perpindahannya. Sudah puluhan tahun kok nggak diurus administrasinya oleh walikota, aneh," lanjutnya.

Aris menambahkan, rencananya orang tua murid yang keberatan atas penyegelan yang dilakukan oleh pemilik sah tanah, akan menggelar testimoni di Komnas PA pada Rabu sore. Namun, Walikota Nur Mahmudi Ismail dan Komisi C DPRD setempat pada Rabu pagi melakukan kunjungan ke orang tua murid. Menurutnya lagi, hal tersebut dilakukan untuk menutup-nutupi kasus tersebut. "Kunjungan itu untuk menutupi kebobrokan Pemkot sampai ibu-ibu ini takut didatangi oleh ahli waris, jadinya nggak jadi ke Komnas PA, Sepertinya ada yang mengatakan kasus ini sudah selesai, jadi ga perlu datang ke Komnas PA," katanya.

Sebelumnya diberitakan, empat Sekolah Dasar Negeri Kota Depok terancam ditutup. Hari Senin (18/6) lalu, satu dari empat SD, yaitu SD Negeri 1 Leuwinanggung disegel sekelompok orang yang mengaku keluarga pemilik tanah. Akibatnya, kegiatan 285 siswa di sekolah menjadi terganggu. Tanah seluas 800 meter persegi tersebut, merupakan milik mantan Kepala Desa Leuwinanggung, H. Kasim. Ia menyediakan lahan untuk empat sekolah dan kantor desa (sekarang kantor kelurahan). Saat pensiun tahun 1984, pemerintah pun belum mengganti penggunaan tanah itu.

Sementara itu, keluarga Kasim yang mengklaim tanah sekolah akhirnya membolehkan sekolah dibuka kembali agar para siswa dapat menyelesaikan sekolahnya. Namun begitu, keluarga Kasim tetap menuntut Pemkot Depok mengganti tanah yang dipakai. Tanggal 27 Juni ini mereka akan bertemu dengan Pemkot Depok. "Setelah kami pertimbangkan, memang lebih baik anak-anak sekolah saja. Yang penting jaminan pembayaran tanah kami tetap ada. Semua proses hukum terus jalan," tutur Endin Jamaludin (52), anak ketiga Kasim, kemarin.

Oneng Ningsih Kepala SDN 1 Leuwinanggung bersikap serupa. Proses belajar anak tidak boleh terganggu sengketa tanah. Oneng bersama komite sekolah sehari sebelumnya melaporkan penutupan sekolah ke Markas Polres Kota Depok. Oneng belum berencana mencabut laporannya ke kepolisian. Mengenai hal itu, dia menyerahkan ke pimpinannya di Dinas Pendidikan Kota Depok.

Munir (72) mantan Kepala Desa dan Lurah Leuwinanggung sepakat dengan hal itu. Jika ada pihak yang ingin memperkarakan secara hukum, katanya, silahkan berlanjut tanpa mengorbankan waktu belajar siswa. Munir turut memediasi dialog antara Keluarga Kasim dengan Pemkot Depok. Selanjutnya, semua pihak sepakat pintu sekolah yang dua hari terakhir tertutup, dapat dibuka lagi. HRS/AKI
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger