' Kerusakan Lingkungan Seputar DAS Citarum Memprihatinkan - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Kerusakan Lingkungan Seputar DAS Citarum Memprihatinkan

Kerusakan Lingkungan Seputar DAS Citarum Memprihatinkan

Written By dodi on Monday, June 4, 2012 | 2:00 PM

KAB.BANDUNG (LJ)-Permasalahan Sungai Citarum semakin komplek,selain masalah banjir juga dampaknya terhadap masyarakat. Ada rumor, para spekulan mulai memanfaatkan situasi dari rencana pembangunan waduk Cieunteung oleh pemerintah.
    Mereka ini, mulai membeli rumah-rumah penduduk dengan harga menggiurkan hingga 3 sampai 5 kali lipat dari harga pasaran, dengan harapan proyek waduk bisa terwujud.
    Lalu dimana masyarakat Cieunteung akan dialolasikan, bagaimana laju perekeonomian mereka nantinya, berapa kerugian mereka yang akan ditanggulangi pemerintah?, demikian diungkapkan Karyono, Konsultan Teknis Tata Ruang, saat ditemui LINGKAR JABAR di rumahnya, Sabtu, 2/06, di wilayah Baleendah Kab. Bandung.
    Pemerintah kata dia, semestinya tanggap dengan terlebih dahulu memperioritaskan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, dengan memperhitungkan beberapa aspek kemungkinan.
    Seperti pengerukkan sungai Citarum, kita tidak tahu kemana tanah hasil pengerukkan itu di buang. Bisa jadi tanah pengerukkan itu akan dibuang dipinggiran sungai citarum. Dahulu alasan mereka akan mengangkut tanah pengerukan setelah proyek ini selesai.
    "Semua itu omong kosong saja!, Buktinya hasil pengerukkan dibiarkan saja membatu dibantaran sungai sehingga masyarakat mengalami kerugian lain bagi masyarakat lainnya,” tegas Karyono.
    Lanjut Karyono,  memang mereka tidak munafik menerima bantuan-bantuan lain sebagai perhatian pemerintah terhadap kesenjangan mereka semua. Tapi bantuan yang sifatnya prinsipil dan sangat dibutuhkan masyarakat tidak pernah dipertanyakan pemerintah. Kecenderungan bantuan pemerintah sifatnya insidentil yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat korban bencana atau musibah.
    Sementara upaya penanggulangan hanya dilakukan sesuai kebutuhan tanpa dianalisis terlebih dahulu darimana sumber permasalahan ini bermula. Setiap terjadi bencana, pemerintah selalu mengatakan kalau wilayah Cieunteung merupakan daerah rawan bencana.
    Selama pemerintah berorientasi pada teknis tanpa mengindahkan aspek sosial, maka permasalahan banjir di wilayah Cieunteung tidak akan terselesaikan secara financial.Walaupun pemerintah mengeluarkan biaya seberapa pun besarannya tidak akan terjadi penyelesaian bila tidak dilakukan penganalisaan asal muasal permasalahan banjir ini, atau titik mula penyebab dari musibah banjir.
    "Sebab ini bukan kalsifikasi bencana melainkan akibat kelalaian kita sendiri yang mengatasnamakan pembangunan sengaja merusak tatanan alam.dan ini adalah bukti nyata akibat kesewenangan aparatur di dalam mengimplementasikan sebuah perencanaan tanpa memikirkan akibat yang akan diterima masyarakat nantinya," ucapnya.
    Pada saat yang sama, Ketua Lembaga Kajian Tata Ruang Indonesia (LKTRI), Mulyana Abdul Manan, menuturkan, Data Sungai Citarum berasal dari Mata Air Gunung Wayang sampai Muara di Tanjung Karawang dengan panjang kurang lebih 270 km. Total Daerah Aliran Sungai Citarum kurang lebih 6080 km2 termasuk daerah hulu seluas 1771 km2. bagian Hulu terdiri dari 7 Sub DAS , yaitu Citarik, Cirasea, Cihaur, Ciminyak, Cisangkuy, Ciwidey, dan Sub DAS Cikapundung.
    Dengan Daerah Hilir penjamin ketersediaan air untuk kurang lebih 300.000 Ha persawahan. Pada Sub DAS Cisangkuy sejak tahun 1923 telah dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Plengan 3X3,5 MW, PLTA Lamajan 2X6,5 MW, dan PLTA Cikalong 3X6,5 MW. Sedangkan pada Sub DAS Cikapundung PLTA Bengkok 3X1,5 MW, dan PLTA Dago 1X1 MW. Sedangkan pada Sungai Citarum, 3 waduk besar telah dibangun , diantaranya, tahun 1962 Waduk Jatiluhur, tahun 1984 Waduk Saguling dan kemudian tahun 1988 Waduk Cirata.
    Bila kemudian data tersebut, menurut Mulyana Abdul Manan, mengalami perubahan akibat perubahan testur dan karakteristik alur Sungai Citarum maka panjang aliran sungai ini tidak lagi menjadi patokan dasar. Sebab akan terjadi perubahan tersebut akan semakin cepat menambah perkembangan sedimentasi yang selanjutnya akan mengendap pada suatu daerah landai. Jika pemerintah jeli dalam menganalisis, maka dari sinilah awal permasalahan itu sebenarnya beasal.
    Kalaupun pemerintah melakukan pengerukan di daerah pengendapan sediment untuk penanggulangan banjir, bisa dikatakan hanya bersifat sementara dan penghamburan biaya. "Karena pokok permasalahannya disini sebenarnya bukan berpatokan pada biaya besar melainkan bagaimana kita bisa mengembalikan testur keseimbangan alam kembali sehingga tidak mengakibatkan timbulnya permasalahan," jelasnya. (GUS).
   
   
   
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger