' Kemudahan Perizinan Berdampak Pada Kerusakan Lingkungan - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Kemudahan Perizinan Berdampak Pada Kerusakan Lingkungan

Kemudahan Perizinan Berdampak Pada Kerusakan Lingkungan

Written By dodi on Thursday, June 21, 2012 | 12:33 PM

KAB.BANDUNG (LJ)-Kemudahan pemberian akses izin pembangunan tanpa adanya verifikasi terlebih dahulu, telah berdampak pada kerusakan lingkungan dan penyalahgunaan fungsi tanah. Jika alih fungsi lahan itu berada di daerah resapan air, daerah aliran sungai dan tanah konservasi, akan bisa mengakibatkan berkurangnya debit air yang dibutuhkan.
    Hal ini diungkapkan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat PANCA (LSM PANCA), Engkos, Rabu, (20/6), ketika ditemui Lingkar Jabar dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, yang juga sebagai pemerhati pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung.
    Menurut dia, saat ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah Kabupaten Bandung semakin sulit ditemukan. Hal ini sebagai akibat gencarnya pembangunan permukiman penduduk maupun industri tanpa memperhatikan dampak negatif yang akan terjadi.
    “Kita tidak bisa menuduh siapa yang salah dan siapa yang benar. Keadaan itu tak mungkin dirubah kembali,kecuali pemerintah mau mengganti rugi pembangunan perumahan dan mengalokasikannya pada tempat lain.
    Kita mau mempertanyakan kepada pemerintah mengenai sampai sejauh mana fungsi pengawasan pembangunan melaksanakan tugasnya, dan bagaimana kinerjanya selama ini, sehingga permasalahan alih fungsi lahan bisa tidak diketahui,” kata Engkos bertanya.
    Padahal lanjut Engkos, penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kab. Bandung saat ini tengah gencar dengan semakin banyaknya berdiri perumahan-perumahan rakyat. Namun sayangnya pembangunan itu tidak dilengkapi dengan Hukum Tata Ruang sehingga terjadi penyalahgunaan fungsi lahan. Dari kawasan hijau menjadi kuning dan selanjutnya menjadi merah.
    "Hal ini semestinya dijadikan sebuah analisis agar pembangunan tersebut, bisa benar dan sesuai dengan ketentuan. Jangan karena kemudahan memperoleh izin, masyarakat bisa semena-mena mendirikan rumah di atas lahan yang jelas bukan peruntukkannya," paparnya.
    Secara global Engkos menyebutkan beberapa daerah yang telah merubah fungsi lahan. Seperti di wilayah Kecamatan Baleendah,Kecamatan Rancabali, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Kertasari, Kecamatan Cilengkrang dan Kecamatan Ibun. Mereka bisa lolos mendapatkan izin sesuai dengan kebutuhannya.     Disini tegas Engkos, fungsi pengawas pembangunan, semestinya bekerja dan melakukan verifikasi secara benar. Bila kemudian pengawas pembangunan lalai dalam tugasnya, maka hal yang akan terjadi adalah penyalahgunaan alih fungsi lahan. (GUS).
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger