' Kejati Garap Banyak Kasus Korupsi di Cianjur - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Kejati Garap Banyak Kasus Korupsi di Cianjur

Kejati Garap Banyak Kasus Korupsi di Cianjur

Written By dodi on Tuesday, June 5, 2012 | 10:52 AM

BANDUNG (LJ) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat ternyata tak hanya menggarap kasus makan minum (mamin) APBD Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2007-2010 saja. Tetapi juga tengah menggarap sejumlah perkara korupsi yang telah dilaporkan oleh masyarakat. Saat ini, Kejati tengah melakukan pengumpulan bahan keterangan dan bukti untuk meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan.

"Tidak hanya kasus Makan dan minum alias mamin gate saja. Ada beberapa perkara korupsi di Cianjur yang ditangani oleh Kejati. Jadi tidak hanya kasus Mamin Gate saja," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jabar, Atang Bawono, kepada wartawan, kemarin. Sayangnya, Atang tidak berkenan merinci kasus korupsi apa saja yang kini tengah digarap Kejati.

Sebelumnya, pada akhir pekan kemarin, Atang juga membenarkan telah menerima pengembalian uang negara sebesar Rp3,3 miliar terkait dugaan korupsi di Kabupaten Cianjur. Namun, pihak Kejati tidak menegaskan bahwa uang pengembalian itu terkait mamin gate seperti yang disampaikan pengacara dua terdakwa kasus tersebut. Kejati pun mempertanyakan pengembalian tersebut. "Memang ada pengembalian uang kerugian negara. Tapi itu masih belum jelas. Pengembalian tersebut untuk anggaran apa," jelas Atang.

Penasihat Hukum kedua tersangka Dugaan korupsi Mamin Gate Cianjur, Singap Panjaitan sebelumnya telah mengklaim jika sudah mengembalikan untuk memulihkan kerugian negara itu adalah tindak lanjut dari saran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Singap mengatakan, uang sekitar Rp3,3 miliar itu dikembalikan karena sesuai dari hasil Audit BPK.

Meski begitu Pengacara mengklaim belum adanya bukti jika dugaan korupsi di Cianjur telah merugikan negara. "Dari pada harus membuat lagi bukti-buktinya. Lebih baik dikembalikan saja uangnya. Itu hasil koreksi dan saran dari audit BPK RI, jadi tidak ada unsur tindak pidana korupsi," kata Singap.

Kedua tersangka mamin gate, yakni ED dan HR, ED selaku Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Cianjur dan HR sebagai Kasubag Rumah Tangga sekaligus pelaksana harian (PLH) Kepala Bagian Umum Kabupaten Cianjur diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana Mamin Pemkab Cianjur senilai Rp7,5 milyar. Dari hasil pemeriksaan, tim penyidik Kejati Jabar menemukan beberapa kejanggalan penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Salah satu di antaranya yakni dana makan minum kepala daerah.

Dari hasil pemeriksaan, ditaksir kerugian negara mencapai Rp7,5 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur. Namun setelah dilakukan kembali penyidikan, Kejati Jabar telah menyatakan kerugian negara telah berubah menjadi Rp 10 milyar. Selain dana Mamin Gate, tim penyidik Kejati menemukan beberapa dana dari kegiatan lain yang diduga juga diselewengkan. Oleh karenanya, nilai kerugian negara menjadi bertambah.

Dalam kesempatan itu, Atang juga menyebutkan bahwa berkas perkara dugaan korupsi dengan tersangka Wakil Bupati Purwakarta, Dudung Bachtiar Supardi segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.
Dudung yang terjerat perkara dugaan korupsi makan dan minum (Mamin) tahun 2006 senilai Rp14 miliar saat ini masih dalam penyidikan di Kejati Jabar. "Saat ini baru kita limpahkan berkas tahap dua ke di penyidik. Dalam waktu dekat akan dilimpahkan tahap dua. Kemudian kita segera dilimpahkan ke Pengadilan." kata

Dalam perkara kasus ini, Dudung merasa disudutkan. Beberapa waktu lalu, dia sempat memberikan keterangan pers untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Kejati pun tidak bisa menahan Dudung karena harus meminta izin kepada Presiden terlebih dahulu. Kasus yang dialami Dudung bukan merupakan hal baru. Sebelumnya, mantan Bendahara Sekda Purwakarta Entin Kartini divonis 8 tahun oleh Pengadilan Negeri (PN) Purwakarta pada 2009 lalu karena dinyatakan bersalah.

Penasihat Hukum Dudung, Hari Ibrahim geram karena perkara ini seolah-olah penyidik tebang pilih dalam menangani kasus tersebut. Dia menilai penetapan tersangka terlalu cepat karena bukti yang dimiliki oleh Kejati masih prematur.
"Aneh juga, klien saya belum pernah dipanggil. Tiba-tiba saja sekali dipanggil menjadi tersangka," kata Hari.

Oleh sebab itu, Hari menuding jika penanganan kasus ini ada rekayasa politik yang sangat kental. Penetapan tersangka dilakukan Kejati pada Pilkada Bupati. Bahkan pada sidang sebelumnya nama kliennya belum pernah disebutkan.
"Pada sidang bendahara Sekertaris Daerah Purwakarta, tidak ditemukan adanya aliran dana kepada Dudung. Aliran dana tersebut malah ada pada ke pihak lain yaitu Bupati Purwakarta. Kenapa dia tidak diperiksa," tuturnya. HER
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger