' Kasus Mobil Operasional PDJT: Hukum Tak Cukup Sekedar Minta Maaf - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Kasus Mobil Operasional PDJT: Hukum Tak Cukup Sekedar Minta Maaf

Kasus Mobil Operasional PDJT: Hukum Tak Cukup Sekedar Minta Maaf

Written By dodi on Tuesday, June 5, 2012 | 11:14 AM


BOGOR(LJ) – Permasalahan pen-gadaan mobil opeasional pada Pe-rusahaan Daerah Jasa Transportasi  (PDJT) yang berlokasi di Jalan Paja-jaran Kelurahan Baranang Siang Ke-camatan Bogor Timur KOta Bogor, terus bergulir, meskipun jajaran di-reksi sudah megnakui kesalahan dan mengembalikan kendaraan tersebut kepada pemerintah Kota Bogor.
“Kasus ini tidak begitu saja se-lesai, kita harus menyikapi secara  transparan untuk jangan merembet  kepada instansi lain,” tegas Muham-mad Mihradi, pengamat Hukum (Pe-kum) Administrasi dari Universitas  Pakuan  Bogor, Muhammad Mihradi  kepada wartawan, kemarin. Mihradi  menyatakan, menurut UU keuangan negara, anggaran APBD yang disisi-hkan untuk badan Usaha Milik Dae-rah (BUMD) maka itu uang negara atau daerah. Jadi bila penggunaann-ya diselewengkan dan terbukti maka bisa masuk dugaan penyelewengan  korupsi.  “Dalam hukum pidana korupsi,  pengembalian uang tidak menghapus  dugaan penyelewengan korupsi dan  bisa ditindak. Kemudian, tak cukup juga dengan hanya minta maaf,” ucapnya.  Menurut dia, jaksa disini bertugas mencari bukti unsur dugaan korupsi  seperti melawan hukum, merugikan keuangan negara dan seterusnya. 
Sebelumnya, masih kata Mihradi, seharusnya pembelian mobil tersebut  harus sesuai dengan peraturan perun-dang-undangan karena pembeliann-ya tidak menggunakan uang pribadi.  Sementara itu dari segi prosedur dan kewenangan, apabila terbukti mel-akukan kekeliruan pemerintah harus  turun tangan. “Saat ini harus dilakukan pengecekan oleh Inspektorat kepada  direksi PDJT.  Jika terbukti ada unsur  kesengajaan, lembaga hukum seperti  Kejaksaan Negeri Bogor dan Inspek-torat Pemkot Bogor harus menindak-lanjuti perkara tersebut sampai tun-tas,” paparnya. Tak hanya itu saja, tambah dia, seharusnya penggunaan anggaran perusahaan yang bergerak di bidang BUMD tersebut, harus diketahui oleh badan pengawas terkait bagaimana bisa turunnya anggaran perusahaan dikeluarkan.  Mihradi menegaskan, karena  pembelian sudah terjadi maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh kepa-da pihak pengadaan barang dan jasa.  “Dari sisi hukum, hal ini merupakan  kejadian praduga tak bersalah,” im-buhnya.ALI
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger