' Kasidatun Berang, Oknum Jaksa Disebut Debtkolektor - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Kasidatun Berang, Oknum Jaksa Disebut Debtkolektor

Kasidatun Berang, Oknum Jaksa Disebut Debtkolektor

Written By dodi on Friday, June 1, 2012 | 2:00 PM

KAB. SUBANG (LJ) - Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) di Kejaksaan Negeri Subang, Rudi R SH, berang ketika pihak kejaksaan dituduh sebagai Debtkolektor. Terlebih ketika disebut menerima suap Rp 200 juta dari PDAM Subang, Ia langsung sumpah,"demi tuhan".

"Itu mengada-ngada, tidak benar. Mungkin itu akibat ketidak tahuan saja. Apalagi dituduh terima suap Rp 200 Juta dari PDAM Subang. Kalau ada tentu kami telah dilaporkan ke KPK," kata Rudi yang mengaku juga terkejut, sebab tudingan itu juga diketahuinya dari temennya di KPK.

Dari kabar dan berita kabar burung itu, pihaknya siap untuk di Komprontir. "Namun bila telah selesai dengan KPK, kami akan tuntut balik atas pencemaran nama baik," katanya menegaskan, Kamis (31/5).

Sebelumnya, Bambang Surya Irawan SH atas nama kepala Kejaksaan Negeri Subang melakukan MoU dengan Plt Bupati Subang Ojang Sohandi atas nama Pemerintah Kabupaten Subang. Dibuatnya MoU antara pemerintah Kabupaten Subang dengan pihak Kejaksaan Negeri Subang terkait banyaknya permasalahan yang muncul. Seperti tanah milik pemerintah daerah yang mau digugat, banyaknya kredit macet, maupun masalah keuangan yang merupakan aset milik pemerintah daerah yang harus diselamatkan.

Lebih lanjut menurut Rudi, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, sesuai dalam UU Nomor 16 tahun 2004 pungsi kejaksaan selain dari penegakan hukum di bidang penuntutan perkara pidana Umum (Pidum) dan perkara tindak Pidana Khusus (Pidsus), pihak kejaksaan juga melaksanakan pungsi yang berperan atas kuasa dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, dan BUMD.

Maka menurutnya, untuk bertindak menjadi pengacara atas nama Negara dalam rangka menyelamatkan aset aset Negara dengan dasar kuasa dari PD BPR, PDAM Tirta Rangga, dan Bagian Hukum Setda Subang, pihaknya mulai melakukan secara bertahap mengundang para kreditur yang macet. Lalu diberi saran dan pemahaman untuk segera menyelesaikan piutangnya. "Jadi bukan sebagai Debkolektor," katanya.

Dalam penanganan kasus yang muncul di PDAM di Kecamatan Calan Cagak, yang tanahnya diklaim milik Ruhmid warga Cidaki Kecamatan Jalan Cagak, pihak Ruhmid meminta ganti rugi sebesar Rp 200 juta kepada PDAM. Sedangkan tanah itu menurut data adalah merupakan tanah Negara HGU PTPN VIII Tambak Sari. "Makanya kami selaku kuasanya PDAM akan mendampinginya untuk menyelamatkan keuangannya. Sebab uang itu kan milik Pemerintah daerah. Jadi uang Rp 200 juta itu bukan untuk jaksa, apalagi saya dan Kasi Pidsus, bohong itu," kata Rudi, meluruskan rumor suap Rp 200 juta.

Di tempat terpisah Kedua Pimpimnan Perusahaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, H Adi Nugraha selaku Dirut PDBPR ,dan Suryana Dirut PDAM Tirta Rangga Subang menyatakan, dilakukannya kerjasama dengan pihak Kejaksaan berawal dari hasil studi banding dengan pihak PDBPR di Kabupaten lain. Terutama tentang cara penanganan permasalahan Kredit macet. Ternyata ada kerjasama dengan pihak Kejaksaan. Maka akhirnya pihak PDBPR Subang ikut melakukan hal serupa. "Alhamdulilah hasilnya telah dapat dirasakan banyak nasabah yang melunasinya." ucap H Adi.

Hal yang sama disampaikan Suryana, bahwa adanya tudingan pihak PDAM telah memberi uang sebesar Rp 200 Juta rupiah kepada Kasi Pidsus itu sangat tidak benar, Suryana mengaku setelah melakukan MoU dengan Pidsus, merasa terbantu sehingga sekarang fokus kepada pelayanan terhadap masyarakat Subang dan sedang mengembangakan  pelayanan di beberapa kecamatan yang sangat membutuhkan air.ADE
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger